Kemenimipas dan Kemnaker Jalin Kerja Sama Untuk Peningkatan Pelatihan dan Sertifikasi Bagi Warga Lapas

Beritabanten.com – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menyambut positif langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam membangun sinergi antara kedua lembaga.

Staf Khusus Menimipas, Abdullah Rasyid, mengungkapkan bahwa kementeriannya siap menindaklanjuti hasil pertemuan antara Kepala Kemenimipas Agus Andrianto dan Kemnaker Yassierli pada 8 Januari 2025 lalu.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan sinergi antar kedua kementerian, khususnya dalam meningkatkan akses pelatihan dan sertifikasi bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Rasyid berharap, kolaborasi ini dapat membawa perbaikan signifikan dalam pembinaan di Lapas.

“Melalui kerjasama dengan Kemnaker, kami berharap tata kelola pembinaan di Lapas akan lebih baik. Kami siap mendukung dan menyediakan segala hal yang dibutuhkan Kemenaker untuk merealisasikan ini,” ujar Rasyid, Jumat (17/1).

Sementara itu, Yassierli dari Kemnaker menyatakan bahwa salah satu program yang direncanakan adalah mendirikan pojok pelatihan vokasi di Lapas.

Di sana, warga binaan dapat memperoleh pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi, dengan modul pelatihan serta instruktur yang disediakan Kemnaker, serta sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Rasyid juga menambahkan, saat ini terdapat sekitar 270.000 warga binaan di seluruh Indonesia yang tersebar di 374 Lapas, 162 Rumah Tahanan (Rutan), 94 Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan beberapa fasilitas lainnya.

Potensi besar ini diyakini dapat mendukung pengembangan sektor ketenagakerjaan, serta bidang lain yang mendukung visi Presiden Prabowo, seperti ketahanan pangan.

“Setiap warga Lapas memiliki latar belakang yang beragam, dari lulusan SD hingga profesor, dengan berbagai keterampilan, termasuk di bidang IT. Jika Kemenaker memiliki sistem pelatihan yang sesuai, ini bisa sangat produktif,” lanjut Rasyid.

Kemenimipas juga berencana berdiskusi lebih lanjut dengan Kemnaker mengenai dukungan sistem dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mewujudkan program ini.

Rasyid berharap bahwa dengan pelatihan dan sertifikasi yang tepat, stigma negatif terhadap narapidana akan berkurang dan mereka dapat lebih mudah beradaptasi kembali dengan masyarakat. (Nul)