Jumhur Hidayat Sebut Aksi 25 Agustus Tanpan Penangung Jawab

Beritabanten.com – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menyebut aksi 25 Desember yang menggema di media sosial  tidak memiliki penanggung jawab yang jelas dan tuntutannya pun tidak terstruktur.

Ia pun melarang seluruh anggota KSPSI, terutama yang berada di wilayah Jabodetabek, untuk bergabung dalam aksi tersebut.

Sebagai gantinya, buruh akan menggelar aksi terpisah pada 28 Agustus 2025 mendatang. Demo tersebut rencananya akan dilangsungkan serentak di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Tuntutan utama para buruh adalah kenaikan upah minimum antara 8,5 hingga 10,5 persen serta penghapusan sistem outsourcing.

Dari kalangan mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan juga menyatakan tidak akan turun ke jalan pada tanggal 25.

Mereka telah lebih dulu melakukan aksi protes pada 21 Agustus, di mana mereka menolak revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU Penyiaran, serta menyuarakan penolakan terhadap militerisme di wilayah sipil dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.

Sementara itu, pantauan di lokasi sekitar Gedung DPR pada Senin pagi pukul 08.50 WIB menunjukkan situasi masih terkendali.

Aparat Keamatan Terlihat Bersiaga

Aparat keamanan terlihat bersiaga dari dalam kompleks gedung, dengan pagar beton telah dipasang di depan gerbang utama. Meski kawat berduri belum terlihat, beberapa kendaraan taktis sudah disiagakan. Lalu lintas di depan gedung DPR masih normal tanpa adanya pengalihan arus.

Jumlah peserta aksi pun masih terbatas. Sekitar kurang dari 50 orang terlihat berada di sekitar area, sebagian membawa poster dan atribut aksi.

Salah satu peserta yang menarik perhatian adalah seorang pria bernama Asy’ari, yang mengaku berjalan kaki dari Sukabumi ke Jakarta untuk ikut aksi.

Ia mengenakan kalung dari kardus bertuliskan “Merah Putih Memanggil 25 Agustus 2025, Rakyat Merdeka” dan menyatakan bahwa aksinya dilakukan atas dasar inisiatif pribadi karena keresahan terhadap kebijakan DPR.

Di sisi lain, kehadiran pedagang kaki lima dan sejumlah awak media mulai tampak di sekitar lokasi. Meski belum menunjukkan eskalasi yang signifikan, aksi ini tetap menjadi perhatian publik dan aparat, mengingat potensi berkembangnya gelombang protes dalam beberapa waktu ke depan.

Seruan Aksi Menyebar di Media Sosial

Diberitakan, Ajakan Aksi Senin 25 Agustus 2025 menyebar luas sejak beberapa hari terakhir di media sosial.

Terutama melalui platform X (sebelumnya Twitter) dan pesan berantai WhatsApp, dengan akun-akun berpengikut ribuan ikut membagikan ajakan tersebut.

Pola komando aksi terasa mencair karena belum jelas siapa dan bagaimana teknisnya sehingga memunculkan anggapan kebenaran akan terselenggara aksi tersebut.

Masih mendasarkan pada media sosial, seruan aksi muncul setelah isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan untuk setiap orang.

Kebijakan itu tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit. Ini mengkristal jadi ketidakpuasan publik sudah mencapai puncaknya.

Tak heran jika seruan aksi demo mendapat atensi luas, terutama dari kalangan muda yang aktif di media sosial

Lokasi aksi direncanakan di gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Massa dikabarkan akan menjadikan gedung parlemen tersebut sebagai titik kumpul utama.

Tidak ketinggalan, rencana aksi di Alun-Alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah namun terancam gagal juga karena tidak jelas siapa yang menjadi penanggung jawab.

Menariknya, isu aksi merambah pada lembubaran DPR RI melalui dekrit Presiden Prabowo Subianto, itu yang pertama.

Kedua, pengusutan dugaan korupsi yang dikaitkan dengan keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Dan ketiga, pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari kursi empuk mendampingi Prabowo Subianto.

Aksi ini menjadi bola liar dari kecewa pada kenaikan tunjangan DPRI sampai ke soal politik nasional. (Sra)