Efisiensi yang Berbalik Arah, Ratusan Daerah Kini Terancam Tercekik Fiskal

Beritabanten.com – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat kini menghadapi ujian baru. Di balik upaya menghemat belanja negara dan mengalihkan anggaran untuk program prioritas nasional, muncul persoalan lain: ratusan pemerintah daerah mulai menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, sekitar 490 pemerintah daerah berpotensi membutuhkan tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut terjadi karena kemampuan keuangan sejumlah daerah dinilai tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pemerintahan, termasuk belanja wajib dan pelayanan publik.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pemerintah, kata dia, masih melakukan pemetaan untuk mengetahui kebutuhan riil masing-masing daerah sebelum menentukan bentuk intervensi yang akan diberikan.

Keputusan akhir terkait dukungan fiskal tersebut masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ironinya, persoalan ini muncul setelah pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran terhadap anggaran, termasuk memangkas Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan tersebut sebelumnya disebut sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus membuka ruang pembiayaan untuk program prioritas nasional.

Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, pembangunan sekolah, hingga berbagai agenda strategis pemerintah menjadi alasan dilakukan penataan ulang belanja negara.

Saat itu, pemerintah meyakini masih terdapat ruang penghematan di daerah. Belanja perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, hingga sejumlah belanja administrasi dianggap dapat dikurangi tanpa mengganggu pelayanan masyarakat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang tidak sesederhana hitungan di atas kertas.

Sejumlah daerah mulai merasakan tekanan anggaran setelah alokasi transfer berkurang. Beberapa kepala daerah bahkan sebelumnya menyampaikan kekhawatiran terkait kemampuan membiayai belanja wajib, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan kebutuhan dasar pemerintahan lainnya.

Kini, munculnya angka 490 daerah yang membutuhkan perhatian fiskal menjadi sinyal bahwa daya tahan keuangan daerah tidak merata.

Jika angka tersebut dikonfirmasi, maka sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tantangan fiskal yang serius. Meski demikian, pemerintah belum menyatakan bahwa seluruh daerah tersebut benar-benar tidak mampu membayar gaji aparatur sipil negara (ASN). Yang ada saat ini adalah pemetaan daerah yang dinilai membutuhkan dukungan tambahan.

Setiap daerah memiliki kondisi berbeda. Ada daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat, namun ada pula daerah yang masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan.

Dalam perspektif hubungan keuangan pusat dan daerah, kondisi ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan kemampuan pelayanan publik. Pengurangan transfer memang dapat menjadi instrumen pengendalian fiskal, tetapi jika tidak dihitung berdasarkan kemampuan masing-masing daerah, risiko gangguan pelayanan publik bisa semakin besar.

Efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya dilihat dari angka penghematan, tetapi juga dari dampak yang muncul setelah kebijakan tersebut berjalan.

Jika akhirnya pemerintah pusat harus kembali menyalurkan tambahan anggaran kepada ratusan daerah, langkah tersebut menjadi bentuk koreksi agar roda pemerintahan tetap berjalan. Namun, situasi ini juga menjadi evaluasi bahwa desain efisiensi membutuhkan perhitungan yang lebih tajam.

Sebab, penghematan yang tidak diikuti pemetaan risiko dapat berubah menjadi beban baru. Anggaran yang sebelumnya dipangkas justru berpotensi harus dikembalikan melalui skema bantuan tambahan.

Ke depan, pemerintah menghadapi pekerjaan besar: menjaga disiplin APBN tanpa membuat daerah kehilangan kemampuan menjalankan fungsi dasarnya.

Penguatan Pendapatan Asli Daerah, reformasi belanja daerah, serta desain transfer yang lebih fleksibel menjadi kunci agar pemerintah daerah tidak terus berada dalam ketergantungan.

Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh sehatnya keuangan pemerintah pusat, tetapi juga oleh kemampuan daerah memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya.

Efisiensi boleh dilakukan, tetapi jangan sampai penghematan hari ini menjadi persoalan fiskal baru di kemudian hari. (Red)