Diplomasi Nasi Goreng Prabowo-Megawati dan Peta Politik Menuju 2029

Beritabanten.com – Ada sesuatu yang menarik dari kembali munculnya istilah “diplomasi nasi goreng” di tengah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sama-sama memastikan bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati akan kembali dilakukan dalam waktu dekat. Bahkan, nasi goreng yang pada pertemuan Senin (28/9/2026) belum sempat tersaji disebut-sebut dapat menjadi menu dalam pertemuan berikutnya.

Sekilas, ini hanya cerita kecil tentang makanan kesukaan Prabowo dan masakan Megawati. Tetapi dalam politik Indonesia, nasi goreng bukan sekadar nasi goreng. Ia telah menjadi simbol dari hubungan dua tokoh yang pernah berpasangan, pernah bersaing keras, kemudian berdamai, berpisah dalam kontestasi politik, dan kini kembali membuka ruang komunikasi.

Pada 2019, Megawati sendiri memperkenalkan istilah “politik nasi goreng” ketika menjelaskan pertemuannya dengan Prabowo. Karena itu, ketika istilah tersebut kembali muncul sekarang, sulit untuk melihatnya semata sebagai candaan atau urusan jamuan makan. Ada pesan politik yang lebih dalam: bahwa hubungan antara Prabowo dan Megawati sedang dijaga, dirawat, dan kemungkinan sedang diarahkan menuju bentuk hubungan yang lebih strategis.

Pertanyaannya kemudian, apa sebenarnya yang sedang dicari Prabowo dari Megawati dan PDIP? Apakah ini sekadar upaya memperluas koalisi pemerintahan, atau ada kebutuhan politik yang lebih besar?

Jawabannya mungkin justru berada di luar pengertian koalisi formal. Prabowo saat ini berada pada posisi yang relatif kuat sebagai Presiden dengan dukungan sejumlah partai politik di pemerintahan. Namun kekuatan seorang presiden tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak partai yang duduk di kabinet.

Dalam politik, ada kekuatan lain yang jauh lebih panjang umurnya daripada sebuah kabinet, yakni kekuatan partai, basis pemilih, sejarah, ideologi, dan jaringan sosial yang dibangun selama puluhan tahun. Di sinilah PDIP mempunyai posisi yang berbeda.

PDIP memang pernah mengalami naik-turun elektabilitas, bahkan dalam sejumlah survei pada 2026 berada di bawah Gerindra. Namun hasil survei adalah potret pada suatu waktu, bukan vonis terhadap masa depan sebuah partai. Secara historis, PDIP telah beberapa kali menjadi pemenang pemilu legislatif dan memiliki basis pendukung yang relatif bertahan lintas zaman.

Karena itu, ketika Prabowo membuka pintu komunikasi dengan Megawati, yang sedang didekati bukan sekadar sebuah partai dengan sejumlah kursi di parlemen, melainkan sebuah kekuatan politik yang memiliki akar historis dan sosial yang panjang.

Kekuatan PDIP tersebut tidak semata-mata berada pada angka elektabilitas. Ia juga bertumpu pada identitas politik yang relatif jelas. Di dalamnya ada tradisi nasionalisme yang secara historis berhubungan dengan PNI, ada kelompok-kelompok Soekarnois yang melihat Bung Karno bukan hanya sebagai tokoh sejarah tetapi sebagai sumber gagasan politik, ada tradisi Marhaenisme yang mempunyai akar ideologis sendiri, serta terdapat kelompok masyarakat, termasuk sebagian kalangan non-Muslim, yang selama ini melihat PDIP sebagai salah satu rumah politik yang memberikan ruang relatif kuat bagi mereka.

Tentu saja tidak tepat mengatakan seluruh pemilih PDIP pasti nasionalis, Soekarnois, atau Marhaenis. Basis pemilih sebuah partai selalu lebih kompleks daripada label ideologinya. Tetapi kontinuitas simbol dan identitas tersebut membuat PDIP mempunyai sesuatu yang tidak mudah dibangun oleh partai baru hanya melalui popularitas tokoh atau momentum pemerintahan.

Karena itu, kekalahan atau penurunan angka survei dalam satu periode tidak serta-merta berarti hilangnya basis. Gerindra boleh saja unggul dalam sejumlah survei saat ini, dan Golkar tetap mempunyai jaringan politik yang luas, tetapi perjalanan elektoral Indonesia menunjukkan bahwa konstelasi politik dapat berubah sangat cepat.

Yang lebih sulit berubah adalah struktur sosial, ingatan politik, dan identitas yang telah dibangun selama puluhan tahun. Dalam pengertian itulah PDIP tetap merupakan salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan siapa pun yang ingin membaca masa depan politik nasional.

Karena itu, diplomasi nasi goreng dapat dibaca sebagai usaha Prabowo menjaga hubungan dengan sebuah kekuatan yang tidak mudah ditempatkan hanya dalam kategori kawan atau lawan. PDIP sendiri sampai sekarang masih menempatkan diri sebagai partai penyeimbang, sehingga kedekatan dengan Prabowo tidak otomatis berarti masuk ke dalam koalisi pemerintahan.

Justru di sinilah menariknya. Prabowo mungkin tidak membutuhkan PDIP dalam arti sederhana, yakni menambah satu partai ke dalam kabinet. Tetapi Prabowo mempunyai kepentingan politik yang lebih besar untuk memastikan bahwa partai sebesar PDIP tidak berada dalam posisi permusuhan permanen terhadap pemerintah.

Bagi PDIP, hubungan langsung dengan Presiden juga memiliki nilai strategis tanpa harus kehilangan identitas sebagai partai penyeimbang. Maka yang sedang dibangun mungkin bukan koalisi formal, melainkan sebuah ruang tengah: berbeda posisi tetapi tetap berkomunikasi, tidak berada dalam pemerintahan tetapi tidak menjadi oposisi yang konfrontatif, dan memiliki kepentingan politik masing-masing tetapi tetap dapat bertemu ketika kepentingan nasional membutuhkan.

Dalam politik Indonesia yang sangat cair, ruang semacam itu justru sering kali lebih penting daripada sekadar tanda tangan sebuah kesepakatan koalisi.

Di sisi lain, perkembangan hubungan Prabowo dan Megawati juga menarik jika ditempatkan dalam dinamika hubungan Prabowo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tidak ada dasar yang cukup untuk mengatakan bahwa Prabowo sedang meninggalkan Jokowi atau hendak memutus hubungan dengan Gibran. Bahkan Gerindra masih menegaskan bahwa hubungan Prabowo dan Gibran berjalan baik.

Namun seorang presiden pada akhirnya perlu mempunyai pusat gravitasi politiknya sendiri. Prabowo tentu tidak ingin kekuatan politik pemerintahannya selamanya dibaca sebagai kelanjutan dari kekuatan politik orang lain.

Di sinilah pendekatan kepada Megawati menjadi signifikan. Prabowo dapat tetap menjaga hubungan dengan Jokowi dan Gibran, tetapi pada saat yang sama membangun hubungan langsung dengan Megawati dan PDIP, memperkuat komunikasi dengan partai-partai lain, dan menjadikan dirinya sendiri sebagai titik temu berbagai kekuatan politik.

Dengan kata lain, yang sedang dibangun bukan semata-mata koalisi yang lebih besar, melainkan otonomi politik Prabowo sebagai pusat kekuasaan. Jika pembacaan ini benar, maka diplomasi nasi goreng bukanlah tanda bahwa Prabowo sedang berpindah dari satu kubu ke kubu lain, melainkan tanda bahwa Prabowo sedang memastikan dirinya tidak bergantung secara eksklusif kepada satu jaringan politik mana pun.

Namun ada batas penting dalam upaya konsolidasi tersebut. Megawati bukan tokoh yang mudah diserap ke dalam orbit politik siapa pun. Ia bukan sekadar ketua umum sebuah partai, tetapi juga simbol dari sejarah panjang nasionalisme Indonesia dan sejarah politik Soekarno.

PDIP bukan partai yang lahir dari pemerintahan Prabowo, bukan pula partai yang keberadaannya bergantung pada Jokowi. Di belakang Megawati ada sejarah PNI, PDI, perjuangan politik pada masa Orde Baru, warisan Soekarno, pengalaman pemerintahan, dan perjalanan panjang PDIP sebagai kekuatan politik nasional.

Karena itu, jika Prabowo ingin membangun hubungan yang semakin dekat dengan Megawati, hubungan tersebut tidak bisa dibaca sebagai hubungan atasan dan bawahan. Prabowo memiliki kekuasaan eksekutif, sementara Megawati mempunyai kekuatan organisasi dan legitimasi historis.

Prabowo memiliki pemerintahan dan koalisi, sedangkan Megawati memiliki partai dengan identitas politik yang relatif terjaga. Justru karena kedua tokoh memiliki modal politik yang berbeda, pertemuan mereka menjadi menarik.

Prabowo mungkin membutuhkan stabilitas dan ruang komunikasi dengan PDIP, sementara Megawati berkepentingan memastikan PDIP tetap mempunyai pengaruh tanpa harus kehilangan kemandirian politiknya. Ini bukan hubungan satu arah, melainkan negosiasi politik antara dua pusat kekuatan.

Maka terlalu sederhana jika diplomasi nasi goreng hanya diterjemahkan sebagai tanda bahwa Gerindra ingin menarik PDIP masuk koalisi. Bisa saja pada suatu titik kerja sama politik menjadi lebih formal, tetapi sejauh ini yang lebih jelas terlihat adalah upaya membuka dan mempertahankan jalur komunikasi.

Bahkan bila PDIP suatu hari tetap berada di luar pemerintahan, kedekatan personal Prabowo dan Megawati tetap mempunyai nilai politik. Sebaliknya, bagi PDIP, menjaga hubungan baik dengan Presiden tidak harus berarti kehilangan sikap kritis terhadap pemerintah.

Dalam konteks demokrasi, partai penyeimbang memang dapat bekerja sama pada satu isu dan berbeda pandangan pada isu lain. Di sinilah karakter hubungan Prabowo-Megawati berbeda dengan politik koalisi yang semata-mata berbasis pembagian kekuasaan.

Ada sejarah personal, ada pertimbangan ideologis, ada kepentingan partai, dan ada pula kalkulasi jangka panjang menghadapi siklus politik berikutnya. Apalagi PDIP mempunyai pengalaman elektoral yang menunjukkan bahwa partai ini dapat turun dalam satu periode lalu kembali menguat pada periode berikutnya.

Karena itu, siapa pun yang membaca angka survei hari ini sebagai tanda bahwa PDIP telah kehilangan masa depannya bisa saja terlalu cepat mengambil kesimpulan. Gerindra memang sedang berada dalam posisi elektoral yang kuat dalam sejumlah survei 2026, tetapi politik elektoral Indonesia belum pernah menjadi sesuatu yang sepenuhnya linear.

Pada akhirnya, makna terdalam diplomasi nasi goreng mungkin bukan terletak pada nasi gorengnya, melainkan pada siapa yang duduk di meja dan mengapa mereka memilih duduk bersama.

Prabowo mempunyai kepentingan untuk membangun pemerintahan yang stabil dan tidak tergantung pada satu kekuatan politik tertentu. Megawati mempunyai kepentingan menjaga PDIP tetap menjadi kekuatan mandiri dengan identitas ideologis dan basis politik yang terpelihara.

Jokowi dan Gibran tetap mempunyai posisi politik mereka sendiri. Partai-partai lain juga tentu mempunyai kalkulasi masing-masing. Dalam konfigurasi seperti itu, Prabowo-Megawati bukan sekadar cerita tentang dua politisi senior yang kembali bersalaman.

Ini adalah pertemuan dua kekuatan dengan sejarah yang panjang dan modal politik yang berbeda. Nasi goreng hanya metaforanya. Yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan adalah bentuk baru keseimbangan kekuasaan setelah berbagai kekuatan politik yang selama ini berjalan dalam orbit masing-masing mulai saling mendekat.

Dan jika benar nasi goreng akhirnya tersaji pada pertemuan berikutnya, publik barangkali tidak perlu terlalu sibuk menanyakan apakah rasanya enak. Yang jauh lebih penting adalah membaca percakapan politik apa yang berlangsung di balik meja makan itu.

Sebab dalam politik Indonesia, sering kali yang paling menentukan bukan apa yang dikatakan di depan kamera, melainkan siapa yang akhirnya bersedia duduk semeja ketika kamera sudah tidak lagi menyala. (Red)