Beritabanten.com — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah melalui penguatan kolaborasi antarkabupaten. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memfasilitasi hibah aplikasi SPBE dari Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada seluruh anggota Apkasi.
Upaya tersebut disampaikan dalam kegiatan sharing session dan hibah aplikasi SPBE yang digelar secara daring dari Command Center Kabupaten Sumedang, Rabu (29/4/2026).
Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang mengatakan, kolaborasi antardaerah menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan digital di Indonesia. Menurut dia, SPBE tidak sekadar digitalisasi layanan, tetapi juga mencerminkan perubahan budaya kerja pemerintahan.
“Permasalahan klasik di daerah adalah sistem yang belum terintegrasi dan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Melalui Apkasi, kami membangun jembatan kolaborasi agar keberhasilan satu daerah dapat direplikasi secara nasional,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir memaparkan keberhasilan daerahnya dalam mendorong transformasi digital. Ia menekankan pentingnya integrasi tiga aspek utama, yakni perangkat (device), jaringan (network), dan aplikasi (application), atau yang disebut sebagai DNA.
Menurut Dony, transformasi digital di Sumedang diawali dengan perubahan pola pikir aparatur sipil negara dari sistem manual menuju sistem digital dan inovatif.
“Hibah aplikasi ini merupakan komitmen kami untuk maju bersama. Prinsipnya integrasi, bukan duplikasi. Satu data, satu sistem, dan satu standar pelayanan,” kata Dony.
Pemerintah Kabupaten Sumedang menghibahkan sejumlah aplikasi terintegrasi, antara lain Tahu Sumedang, WAKEPO, SIX, MMagis, Jampe Harupat, Simpati Jitu, hingga platform e-Office. Sistem tersebut memungkinkan pengambilan kebijakan berbasis data secara real time.
Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari pemerintah pusat. Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Elfin Elyas, mengapresiasi pola kolaborasi tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat administrasi kewilayahan nasional.
Apkasi berharap kabupaten di seluruh Indonesia dapat mengadopsi sistem yang telah teruji tanpa harus membangun dari awal. Dengan demikian, anggaran daerah dapat lebih efisien dan difokuskan pada peningkatan layanan publik.
“Indikator keberhasilan bukan jumlah aplikasi, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan, kecepatan, dan transparansi layanan,” kata Sarman.
Adapun penjelasan teknis implementasi SPBE dan skema hibah aplikasi disampaikan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang Arief Syamsudin bersama perwakilan Bagian Kerja Sama, Devi. Pemerintah Kabupaten Sumedang juga menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan menyeluruh bagi daerah yang ingin mereplikasi sistem tersebut guna memangkas waktu dan anggaran. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan