Satgas MBG Tangsel Diperkuat, Pengawasan dan Rantai Pasok Lokal Dioptimalkan

Beritabanten.com.– Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) terus mematangkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG agar pengawasan, koordinasi, dan pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo, usai memimpin rapat koordinasi Program MBG bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aula Lengkong, Puspemkot Tangsel, Kamis (11/6/2026), menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota Tangsel dalam memperkuat pengawaaan program MBG di lapangan.

Menurut Bambang, rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat sekaligus upaya mengaktifkan fungsi Satgas Percepatan MBG yang telah dibentuk sejak akhir 2025.

“Satgas sudah terbentuk. Sekarang kami fokus mengonkretkan peran dan fungsinya, terutama dalam pengawasan pelaksanaan program,” ujar Bambang, dilihat dalam rilis reami Sabtu 13 Juni 2026.

Penguatan Peran Satgas MBG

Ia menjelaskan, penguatan Satgas tidak hanya menyasar pengawasan penerima manfaat dan jalannya program, tetapi juga memastikan ketersediaan bahan baku untuk operasional dapur MBG.

Pemkot Tangsel berharap kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi oleh pelaku usaha lokal. Dengan begitu, program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah.

“Program ini harus memberi dampak ekonomi bagi warga Tangsel. Karena itu, rantai pasok bahan bakunya diharapkan berasal dari pelaku usaha lokal,” katanya.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Program tersebut juga diharapkan mampu membantu menekan angka stunting serta mendukung terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Dukung Kelancara Distribusi MBG

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi makanan, pendataan penerima manfaat, hingga pengawasan operasional dapur penyedia makanan bergizi. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara program terus diperkuat.

Sejumlah daerah yang telah lebih dulu menjalankan program MBG juga menaruh perhatian pada kesiapan rantai pasok bahan baku. Keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, hingga distributor lokal dinilai penting agar manfaat ekonomi dari program tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Selain aspek distribusi dan pasokan, pengawasan kualitas makanan menjadi perhatian utama. Pemerintah menekankan bahwa makanan yang disajikan harus memenuhi standar gizi, keamanan pangan, dan kebersihan sehingga manfaat program dapat diterima secara optimal oleh para penerima.

Selain itu, rapat koordinasi juga membahas aspek legalitas dapur SPPG yang beroperasi di wilayah Tangsel. Pemkot ingin memastikan seluruh ketentuan administrasi dan perizinan berjalan seiring dengan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang penting layanan kepada penerima manfaat tetap berjalan. Soal legalitas dan administrasi harus kita sepakati serta benahi bersama,” tegasnya.

Melalui penguatan Satgas Percepatan MBG, Pemkot Tangsel optimistis pelaksanaan program akan semakin tertata, mulai dari pengawasan, distribusi, hingga pemenuhan kebutuhan bahan baku.

Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha di Kota Tangsel. (Adv)