MBG DISEBUT PENYUMBANG KEPUASAN PRABOWO, TAPI YANG TIDAK PUAS JUSTRU LEBIH BANYAK

Beritabanten.com – Ada yang perlu dijelaskan secara serius dari hasil survei Poltracking Indonesia tentang dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Pemerintah boleh saja menjadikan angka kepuasan publik sebagai modal politik. Para pendukungnya juga boleh menggunakan hasil survei untuk menunjukkan bahwa pemerintahan masih mendapat kepercayaan masyarakat. Namun, ketika angka-angka yang sama dibaca lebih teliti, muncul pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan menyebut bahwa masyarakat masih puas terhadap Presiden Prabowo.

Survei tersebut mencatat 55,3 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah. Pada saat yang sama, MBG disebut sebagai salah satu alasan kepuasan itu, dengan angka 15 persen di antara responden yang menyatakan puas terhadap pemerintah. Masalahnya, ketika penilaian terhadap MBG dilihat secara khusus, hasilnya justru berbeda. Di antara responden yang mengetahui program tersebut, 49,5 persen menyatakan tidak puas, sedangkan yang menyatakan puas hanya 47,4 persen. Artinya, ketidakpuasan terhadap MBG lebih tinggi daripada kepuasannya.

Di sinilah letak persoalannya. Bagaimana mungkin MBG ditonjolkan sebagai salah satu penyumbang kepuasan terhadap pemerintahan, sementara hasil penilaian terhadap program itu sendiri menunjukkan lebih banyak orang tidak puas daripada yang puas? Ini bukan pertanyaan yang dibuat-buat untuk menyerang pemerintah. Ini pertanyaan sederhana yang seharusnya muncul ketika seseorang membaca hasil survei secara utuh, bukan hanya mengambil angka yang menguntungkan.

Tentu, secara statistik, kedua temuan itu tidak otomatis bertentangan. Kepuasan terhadap pemerintah secara keseluruhan berbeda dari kepuasan terhadap satu program. Seseorang bisa tidak puas terhadap MBG, tetapi tetap puas terhadap Prabowo karena alasan lain. Namun, penjelasan tersebut justru menegaskan satu hal: angka kepuasan terhadap pemerintah tidak boleh langsung dipakai sebagai bukti bahwa program unggulannya berhasil memuaskan masyarakat. Jika MBG benar-benar menjadi faktor penting yang mendorong kepuasan, kita perlu mengetahui bagaimana hubungan kedua penilaian itu pada responden yang sama.

Angka 15 persen juga harus dibaca secara tepat. Angka itu menunjukkan proporsi responden yang puas terhadap pemerintah dan menyebut MBG sebagai salah satu alasan kepuasan mereka. Angka tersebut bukan bukti bahwa mayoritas masyarakat puas terhadap MBG. Sebab, ketika pertanyaan diarahkan langsung pada program itu, ketidakpuasan justru lebih tinggi. Dua angka ini mengukur hal berbeda, sehingga tidak boleh dicampuradukkan untuk membangun kesimpulan bahwa MBG telah diterima secara luas.

Masalahnya menjadi lebih jelas ketika kita melihat penilaian terhadap sektor ekonomi. Dalam survei yang sama, kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi hanya 36,8 persen, sedangkan ketidakpuasan mencapai 57,8 persen. Jadi, pada dua aspek yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari—program MBG dan kondisi ekonomi—angka ketidakpuasan lebih tinggi daripada kepuasan. Namun, secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap pemerintah masih mencapai 55,3 persen.

Kesenjangan ini menarik untuk dikaji. Jika masyarakat lebih banyak tidak puas terhadap MBG dan kondisi ekonomi, apa yang membuat kepuasan terhadap pemerintah secara keseluruhan tetap lebih tinggi? Apakah karena masyarakat menilai bidang lain lebih baik? Apakah karena citra dan kepercayaan terhadap Prabowo masih kuat? Apakah karena bantuan sosial, pertahanan, pendidikan, atau faktor politik lainnya? Semua kemungkinan itu layak diuji. Tetapi kita tidak boleh langsung memilih satu penjelasan tanpa data yang mendukungnya.

Dalam penelitian opini publik, jawaban atas pertanyaan tersebut membutuhkan data yang lebih terperinci, terutama tabulasi silang antara kepuasan terhadap pemerintah, penilaian terhadap MBG, dan penilaian terhadap ekonomi. Kita perlu mengetahui apakah orang yang puas terhadap pemerintah juga puas terhadap MBG, atau justru banyak di antara mereka yang tidak puas terhadap MBG tetapi memiliki alasan lain untuk tetap mendukung pemerintah. Tanpa data itu, kita belum bisa memastikan hubungan yang sebenarnya.

Di sinilah pentingnya membedakan angka dengan narasi politik. Angka 55,3 persen adalah gambaran kepuasan terhadap pemerintah secara keseluruhan. Angka itu tidak dengan sendirinya membuktikan keberhasilan MBG. Demikian pula, angka ketidakpuasan MBG yang lebih tinggi tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh pemerintahan gagal. Masing-masing angka harus ditempatkan sesuai dengan apa yang benar-benar diukurnya. Kesalahan terjadi ketika satu angka digunakan untuk membenarkan kesimpulan yang sebenarnya tidak dapat ditopang oleh angka tersebut.

Karena itu, persoalannya bukan menuduh Poltracking salah, melainkan menguji cara hasil survei itu ditafsirkan. Jika MBG diklaim sebagai salah satu penyumbang kepuasan terhadap Prabowo, klaim itu harus dijelaskan dengan data yang memadai. Sebab, fakta bahwa sebagian responden yang puas menyebut MBG sebagai alasan tidak menghapus fakta lain bahwa, ketika ditanya secara khusus, lebih banyak responden yang mengetahui MBG justru menyatakan tidak puas terhadap program tersebut.

Orang yang berpikir jernih tidak cukup berhenti pada angka kepuasan tertinggi, lalu menjadikannya kesimpulan tentang keberhasilan pemerintah. Ia juga harus berani membaca angka yang tidak menguntungkan, membandingkan temuan yang relevan, dan mempertanyakan penjelasan yang belum memadai. Dalam membaca survei, kita tidak boleh hanya bertanya, “Berapa persen yang puas?” Kita juga harus bertanya, “Puas terhadap apa, tidak puas terhadap apa, dan apa hubungan di antara keduanya?”

Jadi, yang perlu dipersoalkan bukan semata-mata mengapa kepuasan terhadap Prabowo masih tinggi, melainkan mengapa angka itu dijadikan pembenaran bagi keberhasilan program yang penilaian langsungnya justru menunjukkan ketidakpuasan lebih besar. Inilah pekerjaan analisis yang sesungguhnya: bukan memelintir angka untuk kepentingan politik, melainkan menguji apakah kesimpulan yang dibangun benar-benar sejalan dengan data. Survei seharusnya membantu kita memahami kenyataan, bukan menjadi alat untuk menutupi pertanyaan yang belum terjawab. (Red)