Farid Gaban Klaim Sejumlah Kepala Desa Protes Proyek KDMP, Ini Analisis Fenomena Resistensi Kebijakan

Beritabanten.com – Jurnalis Farid Gaban melalui akun Facebook pribadinya pada Selasa, 4 Agustus 2026, menyampaikan klaim bahwa sejumlah kepala desa dan warga menunjukkan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menyebut, beberapa lokasi gerai KDMP yang dinilai kurang strategis diduga dipilih sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan program tersebut.

Dalam unggahannya, Farid Gaban menyatakan informasi itu diperoleh dari hasil wawancara dengan sejumlah kepala desa dan pengurus KDMP. Menurutnya, sebagian aparat desa dan warga bersikap kritis terhadap proyek tersebut karena dinilai berjalan secara top-down, kurang melibatkan masyarakat, serta minim ruang partisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Ia juga menyebut bahwa pemerintah desa tidak dapat secara terbuka menyampaikan penolakan terhadap program tersebut. Namun, berdasarkan pengakuan sejumlah narasumber yang diwawancarainya, beberapa kepala desa meragukan keberlanjutan KDMP karena pelaksanaannya dianggap terlalu seragam dan belum sepenuhnya menyesuaikan kondisi masing-masing desa.

Pelaksanaan Kebijakan dan Tantangan di Tingkat Desa

Fenomena yang disampaikan Farid Gaban dapat dikaji melalui teori implementasi kebijakan dari Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky. Teori tersebut menjelaskan bahwa kebijakan yang dirancang secara top-down dapat menghadapi hambatan apabila pelaksana di tingkat bawah tidak dilibatkan secara memadai.

Dalam kondisi seperti itu, pemerintah desa dapat merasa hanya menjadi pelaksana kebijakan, bukan bagian dari proses pengambilan keputusan. Akibatnya, dukungan terhadap program dapat melemah dan berpotensi memunculkan berbagai bentuk resistensi dalam pelaksanaan.

Rendahnya Partisipasi dan Lemahnya Rasa Memiliki

Dari perspektif pembangunan partisipatif, keterlibatan masyarakat sejak tahap awal menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program. Pemikiran Robert Chambers menekankan bahwa masyarakat perlu menjadi bagian dari proses pembangunan agar muncul rasa memiliki atau ownership terhadap program.

Ketika sebuah program lebih dipandang sebagai kebijakan pemerintah pusat dibandingkan kebutuhan masyarakat setempat, tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program dapat menjadi lebih rendah.

Kekhawatiran terhadap Keberlanjutan Program

Keraguan sebagian kepala desa terhadap masa depan KDMP juga dapat dianalisis melalui perspektif ekonomi kelembagaan yang dikembangkan oleh Douglass North.

Dalam pendekatan ini, keberhasilan sebuah institusi tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada kesesuaian dengan kondisi sosial dan ekonomi lokal. Program ekonomi akan lebih berpeluang bertahan apabila memiliki perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, potensi pasar, serta memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh warga.

Apabila pembangunan gerai tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing desa, maka muncul kekhawatiran bahwa fasilitas tersebut tidak dapat berjalan optimal setelah dukungan awal pemerintah berakhir.

Dugaan Resistensi Pasif dalam Implementasi Program

Klaim mengenai pemilihan lokasi gerai yang kurang strategis sebagai bentuk protes dapat dikaitkan dengan konsep resistensi pasif yang dijelaskan oleh James C. Scott dalam kajian Weapons of the Weak.

Scott menjelaskan bahwa kelompok yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan penolakan secara terbuka sering menggunakan bentuk perlawanan yang tidak konfrontatif. Bentuk tersebut dapat berupa pelaksanaan kebijakan secara minimal, rendahnya dukungan terhadap program, atau tindakan yang secara administratif tetap mengikuti aturan tetapi tidak sepenuhnya mendukung tujuan kebijakan.

Namun, apabila klaim tersebut benar, diperlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah pemilihan lokasi gerai memang berkaitan dengan bentuk resistensi atau dipengaruhi faktor lain seperti pertimbangan teknis dan perencanaan pembangunan.

Klaim Pengurangan Dana Desa Masih Perlu Konfirmasi

Selain persoalan lokasi gerai, Farid Gaban juga menyebut adanya ketidakpuasan terkait penggunaan dana desa untuk mendukung proyek KDMP. Ia mengklaim kondisi tersebut membuat sebagian desa merasa ruang fiskalnya berkurang untuk membiayai kebutuhan lokal.

Meski demikian, hingga berita ini disusun, belum terdapat konfirmasi resmi dari pemerintah maupun pengelola KDMP yang membenarkan klaim bahwa lokasi gerai sengaja dipilih sebagai bentuk protes ataupun bahwa dana desa mengalami pengurangan hingga hampir 60 persen untuk proyek tersebut.

Karena itu, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi melalui data resmi, keterangan pemerintah, pengelola KDMP, serta pemerintah desa yang disebut dalam klaim tersebut.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat pemerintah, tetapi juga pada tingkat keterlibatan, dukungan, dan rasa memiliki dari masyarakat serta pemerintah desa sebagai pelaksana di tingkat lokal.(Red)