Prabowo Ingatkan Kepala Daerah, Kekuasaan Tidak Boleh Jadi Jalan Memperkaya Diri

Beritabanten.com – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para kepala daerah agar tidak menggunakan jabatan dan kewenangan yang dimiliki untuk memperkaya diri di tengah kesulitan masyarakat. Ia menilai tindakan mengambil keuntungan pribadi dari penderitaan rakyat bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga bentuk pelanggaran moral yang serius.

Peringatan tersebut disampaikan Prabowo dalam konteks pentingnya menjaga amanah kekuasaan di tingkat daerah. Menurutnya, kepala daerah memiliki kewenangan besar dalam mengelola anggaran, perizinan, proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, hingga berbagai sumber daya ekonomi.

Kewenangan tersebut, apabila tidak dijalankan dengan integritas, berpotensi disalahgunakan dan menjadikan jabatan publik sebagai sarana untuk kepentingan pribadi.

Prabowo menegaskan bahwa kekuasaan seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat, bukan menjadi alat untuk memperbesar keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan rakyat.

Di sisi lain, Presiden juga kembali menegaskan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut pemenuhan kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

Prabowo menilai persoalan kelaparan tidak boleh hanya dilihat sebagai angka statistik, tetapi sebagai masalah nyata yang harus mendapatkan perhatian pemerintah.

Perdebatan mengenai MBG sendiri terus berkembang, terutama terkait besarnya anggaran, efektivitas pelaksanaan, potensi kebocoran, serta pengawasan program. Namun, pemerintah menempatkan program tersebut sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat.

Meski demikian, pelaksanaan MBG tetap membutuhkan pengawasan ketat agar tujuan program dapat tercapai. Kritik terhadap kualitas makanan, distribusi, maupun potensi penyimpangan anggaran dinilai penting untuk memastikan manfaat program benar-benar diterima masyarakat.

Sorotan Prabowo terhadap kelompok elite yang dianggap kurang memahami persoalan rakyat juga memperlihatkan upaya pemerintah membangun narasi bahwa kebijakan negara harus berangkat dari kebutuhan masyarakat secara langsung.

Namun, keberhasilan program dan kebijakan pemerintah pada akhirnya akan ditentukan oleh hasil nyata di lapangan. Pemenuhan kebutuhan rakyat tidak hanya membutuhkan komitmen politik, tetapi juga tata kelola yang transparan, pengawasan yang kuat, serta tindakan tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan kewenangan. (Red)