Calon Manajer KDMP Tewas, Koalisi Sipil Desak Pemerintah Usut Tuntas dan Hentikan Militerisasi Ruang Sipil

Beritabanten.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya lima calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat mengikuti pelatihan dasar militer.

Koalisi menilai tragedi tersebut merupakan konsekuensi serius dari kebijakan yang sejak awal dinilai keliru karena menerapkan pendekatan militer ke dalam ruang sipil tanpa dasar kebutuhan, relevansi, maupun justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil sekaligus Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, mengatakan kematian lima calon Manajer KDMP menunjukkan sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan kepada warga sipil.

“Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer. Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer,” ujarnya, dinukil Sabtu 27 Juni 2026.

Menurut Koalisi, pelibatan TNI dalam pelaksanaan program KDMP merupakan kebijakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Selain dinilai berada di luar mandat utama TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI, kebijakan tersebut juga dianggap memperluas praktik militerisasi ruang sipil.

Koalisi berpandangan pemerintah seolah menganggap persoalan tata kelola sipil dapat diselesaikan melalui pendekatan militer, padahal organisasi sipil dan institusi militer memiliki karakter, fungsi, serta tujuan yang berbeda.

Pendekatan militeristik terhadap masyarakat sipil, khususnya calon manajer KDMP, dinilai berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi yang menjadi fondasi kepemimpinan sipil. Budaya militer yang mengedepankan komando, hierarki, dan kepatuhan dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan organisasi sipil yang mengutamakan berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dialog, serta pengambilan keputusan secara partisipatif.

“Memindahkan budaya militer ke dalam organisasi sipil hanya akan melahirkan pola kepemimpinan yang otoritatif, antikritik, minim dialog, dan lebih mengutamakan kepatuhan dibanding penyelesaian masalah secara rasional dan kolaboratif,” kata Koalisi.

Koalisi juga mengaitkan peristiwa tersebut dengan kritik yang sebelumnya disampaikan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang menggunakan pendekatan militer dalam urusan sipil, termasuk program pendidikan bercorak militer bagi anak-anak di Jawa Barat.

Menurut mereka, penghentian program tersebut telah menunjukkan bahwa pendekatan militer bukan solusi atas persoalan pendidikan maupun sosial. Karena itu, penerapan pola serupa dalam pelatihan Manajer KDMP hingga menimbulkan korban jiwa dinilai sebagai bentuk kesalahan kebijakan yang harus segera dievaluasi.

Koalisi menilai program pelatihan Manajer Koperasi Desa Merah Putih sejak awal telah cacat secara konseptual karena dibangun di atas asumsi bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil.

Atas dasar itu, Koalisi mendesak pemerintah segera menghentikan program pelatihan tersebut, mengusut tuntas penyebab meninggalnya lima peserta, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang menggunakan pendekatan militer dalam urusan sipil, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mereka, praktik militerisasi kebijakan sipil berpotensi mengaburkan batas fungsi institusi pertahanan dan institusi sipil dalam negara demokratis. (Red)