BNPB Kabupaten Lima Puluh Kota Sumbar Percepat Pembangunan Hunia Sementara

Beritabanten.com – Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat mempercepat pembangunan hunian sementara atau Huntara.

Ini sebagai langkah menangani warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan tersebut.

Penanggung jawab BNPB di Kabupaten Lima Puluh Kota Rudi Supriyadi menejelaskan hal tersebut terwujud berkat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan unsur terkait lain.

Lalu dijelaskan, huntara akan diperuntukkan  untuk masyarakat yang rumahnya rusak berat atau terancam pergerakan tanah di kabupaten tersebut.

“Ada prioritas penerima manfaat huntara, khususnya yang rumahnya rusak berat dan terancam akan pergerakan tanah sehingga tempat tinggalnya tidak dapat dihuni,” ujarnya dilihat redaksi, Sabtu 13 Desember 2025.

Analis ahli bencana madya BNPB tersebut katakan, untuk tahap awal persiapan huntara tersebut dibutuhkan dokumen yang ditandatangani bupati.

Dua dokumen pokok yaitu surat keputusan atau SK penetapan  lokasi Pembangunan huntara dan SK penerima huntara.

“Penerima manfaat ini tentunya akan didata by name by address yang selanjutnya masuk dalam surat keputusan bupati setempat,” tambah Rudi, analis bencana ahli madya BNPB.

Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB akan memberikan supervisi terkait dengan survei.

Persiapan huntara ini membutuhkan dukungan teknis, seperti tim surveyor lengkap dengan alat ukur untuk pemetaan dan elevasi.

Tim ini juga perlu dilengkapi dengan drafter untuk membuat desain dan hasil ukur.

Dilaporkan terdapat 6 lokasi usulan huntara di dua kecamatan. Lokasi tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak camat dan wakil nagari setempat.

Menurutnya, pada Rabu (10/12), pukul 21.00 WIB, sebanyak 8 kecamatan terdampak bencana banjir dan longsor. Data kerusakan bangunan tercatat rumah rusak berat 100 unit, rusak sedang 19 unit dan rusak ringan 61 unit.

Selain tempat tinggal, kerusakan terjadi pada tempat ibadah 1 unit, fasilitas Pendidikan 4 unit, jembatan 9 unit serta fasilitas infrastruktur lain, seperti saluran irigasi, ruas jalan, saluran air bersih, serta sektor perikanan dan pertanian.

Sementara itu, pemerintah daerah melanjutkan untuk pendataan pengungsi by name by address hingga hari ini, Kamis (11/12).

Bersamaan dengan kegiatan ini, pemerintah daerah juga menyampaikan informasi terkait pengorganisasian tempat pengungsian terpusat. Pelayanan pos pengungsian terpusat telah disediakan bagi warga.

Pos pengungsian terpusat berada di Nagari Baruah, Kecamatan Bukit Barisan, dengan luas lahan mencapai 2.560 m2 dan di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, dengan luas 4.000 m2.

Terkait dengan status kedaruratan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan perpanjangan status tanggap darurat selama 7 hari, terhitung sejak 9 Desesmber sampai dengan 15 Desesember 2025. (Red)