Wamen PANRB: Penguatan Polri Kunci Reformasi Birokrasi

Beritabanten.com – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menyatakan penguatan personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi kunci reformasi birokrasi.

Dia mengaku telah melihat semangat penguatan tersebut dalam acara Kuliah Kerja Profesi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (07/03/2025).

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat kepolisian sehingga mampu secara tepat menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era digital dan globalisasi saat ini,

“Kemampuan memimpin dan inovatif, menjadi kompetensi yang ditekankan untuk menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (8/3).

Selain itu, sumber daya manusia (SDM) aparatur, aspek kelembagaan, proses bisnis, manajemen kinerja, pelayanan publik, serta transformasi digital pemerintah menjadi salah satu tumpuan dan jaminan masa depan bangsa.

“Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar birokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mampu mengimplementasikan kebijakan dengan cepat, serta memperkuat koordinasi antar-lembaga,” kata dia.

Birokrasi harus efektif dalam mengalokasikan anggaran, melaksanakan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran, mengelola ASN untuk memastikan produktivitasnya, serta birokrasi dituntut untuk melakukan pelayanan berbasis teknologi dan mereformasi pelayanan publik.

“Pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut bukan hanya terkait urusan administrasi belaka, namun lebih dari itu, esensi dari reformasi birokrasi merujuk pada transformasi pemerintahan secara menyeluruh mulai dari aspek kelembagaan, proses bisnis, SDM aparatur, manajemen kinerja, pelayanan publik dan transformasi digital pemerintah,” ungkapnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, telah mengamanatkan tiga pilar utama transformasi pemerintah yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, serta Transformasi Tata Kelola.

“Ketiga pilar transformasi itu harus berjalan beriringan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Birokrasi yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik akan membuat kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.

Purwadi menegaskan, kunci utama dalam menyukseskan agenda transformasi pemerintahan adalah dengan menciptakan SDM birokrasi yang unggul. Birokrasi yang profesional menjadi penopang utama keberhasilan pembangunan.

“Agenda transformasi manajemen ASN tersebut hanya dapat dilakukan melalui kolaborasi yang erat antar-instansi pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah,” demikian dia menutup. (Red)