Beritabanten.com — Ibadah haji lagi-lagi jadi sorotan, bukan karena antrean panjang atau kuota, tapi karena munculnya rombongan “tamu istimewa” dari Kerajaan Arab Saudi. Sebanyak 42 WNI disebut berangkat melalui program undangan khusus Raja Salman, termasuk sejumlah pejabat negara.
Nama-nama yang ikut dalam daftar itu bukan kaleng-kaleng. Ada Menteri ESDM sekaligus Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua MPR Ahmad Muzani, hingga Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan. Mereka berangkat dalam program “tamu Raja” yang disebut sebagai bentuk penghormatan Saudi kepada tokoh-tokoh dari negara sahabat.
Secara resmi, program ini dikemas sebagai diplomasi keagamaan dan pelayanan umat Islam dunia. Para peserta disebut mendapat fasilitas penuh selama berhaji, tanpa harus melalui antrean reguler yang di Indonesia sendiri bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Namun di balik narasi ‘kehormatan diplomatik’ itu, publik mulai mengernyit. Pertanyaan sederhana muncul: atas dasar apa daftar tamu ini ditentukan, dan sejauh mana transparansinya?
Sebab di saat jutaan calon jemaah Indonesia masih menunggu giliran puluhan tahun, munculnya jalur khusus yang berisi tokoh-tokoh elite kembali memunculkan kesan lama: akses istimewa untuk yang punya posisi.
Pemerintah Arab Saudi memang menyebut program ini sebagai bagian dari peningkatan pelayanan dan hubungan bilateral. Tapi di ruang publik Indonesia, cerita seperti ini seringkali terbaca lain—bukan sekadar ibadah, tapi juga simbol kedekatan politik dan jaringan kekuasaan.
Akhirnya, yang tersisa di tengah publik bukan hanya soal siapa yang berangkat, tapi juga soal rasa keadilan. Karena di mata banyak orang, ibadah seharusnya tidak hanya soal fasilitas, tapi juga soal kesempatan yang setara. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com
Tinggalkan Balasan