Berkebalikan Dengan Indonesia, Vietnam Kurangi PPN Jadi 8% Dan Pangkas 13 Kementerian

Beritabanten.com – Berbanding terbalik dengan Indonesia, Vietnam justru akan turunkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan akan kurangi jumlah kementerian pada pemerintahannya.

Pemerintah Vietnam diketahui telah menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 8 persen.

Kebijakan ini bahkan telah berlaku sejak awal 2024 dan diperpanjang berulang kali hingga akhir Juni 2025 mendatang.

Upaya kebijakan penurunan PPN di Vietnam ini diharapkan dapat membantu merangsang daya beli dan mendorong geliat bisnis. Pemerintah setempat ingin harga barang dan jasa turun agar ekonomi tetap tumbuh.

Selepas kebijakan tersebut, pemerintah setempat akan mengkaji ulang kebijakan tersebut untuk kemudian diteruskan atau dicabut dan mengembalikan PPN menjadi 10 persen.

Tak lama berselang, Pemerintah Vietnam juga berencana mengurangi jumlah kementerian dan lembaga sebagai upaya menciptakan aparatur administrasi yang lebih efisien dan mengalihkan dana ke proyek pembangunan.

Terdapat 13 kementerian dan sembilan lembaga administratif yang sedianya bakal dipangkas. Selain itu, ada juga empat lembaga setingkat menteri dan empat badan pemerintah yang bakal ikut dikurangi.

Menteri Dalam Negeri Vietnam, Pham Thi Thanh Tra menyatakan bahwa restrukturisasi pemerintah juga dilakukan melalui pemotongan jumlah unit di bawah kementerian dan organisasi tingkat menteri sebesar 15-20 persen.

Hal ini meliputi pengurangan signifikan pada departemen umum, biro, departemen, dan organisasi layanan publik. [Mg-2]