Menko Airlangga Mendorong Pesantren Menjadi Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat

Beritabanten.com – Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kerena berpenduduk muslim terbanyak di dunia.

Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia saat ini menjadi telah berkembang terutama dalam bidang investasi keuangan syariah, makanan dan minuman halal, modest fashion, farmasi, kosmetik, hingga wisata ramah muslim.

Selain itu, potensi tersebut juga didukung dengan adanya 39,6 ribu pesantren dan lebih dari 4,8 juta santri yang tersebar di penjuru Nusantara, dimana pondok pesantren memiliki peran yang sangat strategis.

Sebanyak 12.469 pesantren atau hampir 40% dari total pesantren memiliki potensi secara ekonomi baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro kecil.

“Tentu adik-adik santri sebagai generasi muda mempunyai kesempatan di era digitalisasi ini. Jadi kita lihat potensi yang besar generasi muda ada 65 juta orang dan ini adalah potensi bonus demografi,” kata Menko Airlangga melalui keterangan resmi pada redaksi, Selasa (4/6/2024)

“Pesantren bukan hanya pendidikan dan pengajaran keagamaan tetapi juga tanggung jawab besar untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat,” tutur

Keuangan inklusif, dijelaksan merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi, untuk itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020.

“Melalui payung hukum ini, dapat dilakukan akselerasi perluasan akses keuangan kepada masyarakat dengan memperkuat koordinasi,” jelas dia.

Koordinasi yang dimaksud, kata dai, terjadi di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan, Organisasi Masyarakat, serta lembaga pendidikan seperti ponpes pada berbagai segmen sasaran, salah satunya adalah santri dan pemuda.

Oleh karena itu, dirinya mendorong Sinergi dan kolaborasi antara DNKI bersama Kementerian dan Lembaga serta Majelis Dakwah Indonesia untuk melaksanakan kegiatan literasi dan edukasi keuangan syariah di pondok pesantren.

“Ini dengan beberapa program seperti, layanan keuangan digital pesantren menggunakan biometrik wajah bagi santri/santriwati, implementasi QRIS bagi pesantren, program pesantren go digital dan keagenan laku pandai perbankan dan non bank untuk pondok pesantren,” imbuh dia.

Untuk membantu permodalan kemandirian pesantren, menurut dai, bisa melalui pembiayaan antara lain berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM), penyaluran pembiayaan Ultramikro (UMi), penerbitan sertifikasi halal self declare serta penyaluran pembiayaan dari LPDB KUMKM kepada mitra syariah atau Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren).

“Dan ini tentunya berdasarkan data posisinya target inklusi keuangan adalah cukup besar yaitu hampir 90%. Nah tentu saya berharap bahwa target inklusi keuangan 90% bisa dicapai apalagi dengan kerja sama dengan pesantren,” pungkas Menko Airlangga.

Diketahui, Menko Airlangga kini menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) gencara melakukan Sosialisasi Keuangan Inklusif bagi Santri dan Masyarakat Sekitar Pesantren. Menko Airlangga juga melakukan sosialisasi dalam Rangkaian Milad Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) yang ke-46 di Pondok Pesantren Mama Bakry, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/06). (Red)