Viral Video SD Wajibkan Orang Tua Beli Tempat Makan untuk Program Makan Gratis, Netizen Soroti Pungli

Beritabanten.com — Publik baru-baru ini dihebohkan oleh sebuah video yang viral di media sosial, yang menunjukkan sebuah sekolah dasar (SD) yang mewajibkan orang tua murid untuk membeli tempat makan demi mengikuti program Makan Bergizi Gratis yang diselenggarakan pemerintah.

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ahmad.lehan6, terlihat suasana rapat orang tua murid di sebuah sekolah. Dalam rapat tersebut, pihak sekolah menyampaikan bahwa untuk mendapatkan makan gratis, orang tua murid diwajibkan membeli tempat makan yang disediakan oleh sekolah.

“Acara rapat makan gratis, tapi tempat makannya beli di sekolah. Harganya satu ompreng Rp30.000. Harus beli dua (Rp60.000), kalau ada dua anak di sekolah jadi empat bos,” ujar narasi dalam video tersebut, yang kemudian viral dan menarik perhatian publik.

Hingga saat ini, belum diketahui lokasi pasti dari sekolah yang menerapkan kebijakan ini. Namun, dalam video tersebut disebutkan bahwa orang tua murid diminta untuk membeli dua tempat makan, dengan harga Rp30.000 per tempat makan.

Video ini pun memicu kontroversi, karena program makan bergizi gratis yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka bertujuan memberikan makan gratis dengan nilai sekitar Rp10.000 per anak.

Meskipun demikian, warganet mengkritik kebijakan sekolah tersebut, dengan banyak yang menganggap ini sebagai pungutan liar (pungli) yang memanfaatkan program pemerintah.

Beberapa komentar warganet menyayangkan tindakan tersebut, seperti yang ditulis oleh seorang pengguna media sosial: “Kalian tau gak sih, program makan gratis itu emang benar, tapi setelah sampai ke sekolah udah beda cerita lagi.” Komentar lain juga menegaskan, “Jangan mau, makan gratis itu sudah disediakan oleh penyelenggara untuk wadah makan.”

Perdebatan sengit pun terjadi di kalangan warganet, dengan banyak yang mendesak agar pihak berwenang mengusut masalah ini. Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah maupun dinas terkait belum memberikan klarifikasi resmi mengenai kebijakan tersebut. (Nbl)