Penyidik Periksa Pejabat ESDM dalam Kasus Batu Bara, Publik Tunggu Arah Penyidikan hingga ke Level Pengambil Kebijakan

Beritabanten.com – Kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) memasuki tahap baru. Kortas Tipikor Polri meningkatkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan setelah menemukan dugaan adanya peristiwa pidana.

Perkembangan itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Senin (6/7/2026). Sehari setelahnya, Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menyatakan penyidik akan memeriksa sejumlah saksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Ada beberapa saksi termasuk dari Kementerian ESDM juga akan kita lakukan pemeriksaan ke depannya,” ujar Totok kepada wartawan, Selasa (7/7/2026).

Pernyataan tersebut membuat perhatian publik tertuju kepada Kementerian ESDM. Sebab, perkara yang tengah diselidiki berkaitan dengan sektor strategis, yakni ketersediaan energi listrik nasional.

Penyidikan mencakup dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU dalam rentang waktu 2018 hingga 2026. Periode tersebut melintasi beberapa masa kepemimpinan di sektor energi nasional.

Dalam perkara ini, penyidik mendalami dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan PT OBP dan PT BRA. Dugaan modus yang diperiksa antara lain terkait manipulasi dokumen, kualitas serta kuantitas batu bara yang dipasok, hingga dugaan ketidaksesuaian pembayaran atau nilai kontrak dengan kondisi pasokan sebenarnya.

Penyidik menduga persoalan tersebut turut berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak pada pemadaman listrik atau blackout di sejumlah wilayah.

Wilayah yang disebut terdampak meliputi Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian wilayah Jabodetabek. Dugaan kerugian keuangan negara dan perekonomian nasional dalam perkara ini disebut mencapai sekitar Rp5 triliun.

Nilai tersebut membuat perkara ini tidak hanya menjadi persoalan hubungan bisnis antara pemasok dan pembangkit, tetapi juga menyangkut ketahanan energi, pelayanan publik, serta tata kelola sektor strategis negara.

Sebelum masuk tahap penyidikan, polisi telah memeriksa puluhan pihak untuk dimintai keterangan. Penyidik juga melakukan pendalaman terhadap berbagai dokumen sebelum menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Meski demikian, hingga perkembangan terakhir, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut.

Kini perhatian publik tertuju pada siapa saja pejabat Kementerian ESDM yang akan diperiksa penyidik.

Pemeriksaan terhadap pihak kementerian menjadi penting karena sektor batu bara melibatkan berbagai aspek, mulai dari kebijakan pemerintah, perizinan, pengawasan, kewajiban pasokan dalam negeri, kontrak, perusahaan pemasok, hingga keputusan strategis yang berkaitan dengan energi nasional.

Karena itu, publik ingin mengetahui apakah dugaan penyimpangan tersebut hanya terjadi di tingkat perusahaan atau terdapat pihak lain yang mengetahui, membiarkan, memfasilitasi, maupun memperoleh keuntungan dari praktik yang sedang didalami.

Di tengah proses tersebut, nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ikut menjadi sorotan publik. Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM sejak 2024, sementara perkara yang tengah diselidiki mencakup periode 2018 hingga 2026.

Artinya, rentang waktu dugaan perkara dimulai sebelum Bahlil memimpin Kementerian ESDM, tetapi juga mencakup periode ketika dirinya telah menjabat sebagai menteri.

Namun, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari penyidik yang menyatakan Bahlil terlibat dalam perkara tersebut. Belum ada pula informasi bahwa dirinya akan diperiksa sebagai saksi.

Karena itu, pertanyaan mengenai keterkaitan kasus ini dengan Bahlil harus tetap dikembalikan pada proses hukum. Bukti, dokumen, keterangan saksi, aliran dana, serta hasil penyidikan menjadi dasar utama untuk menentukan sejauh mana keterlibatan seseorang.

Meski demikian, jika penyidik menemukan dugaan penyimpangan berlangsung hingga periode terbaru, maka pemeriksaan terhadap jajaran Kementerian ESDM pada setiap masa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mengungkap perkara tersebut.

Penyidik perlu mengurai secara jelas kapan dugaan tindak pidana terjadi, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memiliki kewenangan pengawasan, siapa yang mengetahui persoalan, apakah terjadi pembiaran, serta siapa yang diduga mendapatkan keuntungan.

Pertanyaan publik kemudian mengarah pada satu hal: apakah penyidikan akan berhenti pada pihak pelaksana di lapangan, atau bergerak hingga pihak yang memiliki kewenangan lebih besar?

Dalam perkara korupsi, jabatan tinggi tidak otomatis menunjukkan seseorang terlibat. Namun, jabatan juga tidak boleh menjadi alasan seseorang tidak diperiksa apabila keterangannya dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan.

Siapa pun yang mengetahui suatu peristiwa, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, atau memiliki hubungan dengan dugaan aliran dana dapat dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyidik.

Kasus dengan nilai dugaan kerugian mencapai Rp5 triliun dan rentang waktu hingga delapan tahun ini akan menjadi ujian bagi Kortas Tipikor Polri. Publik menunggu apakah penyidikan hanya berhenti pada perusahaan dan pihak teknis, atau mampu mengungkap seluruh rantai tanggung jawab dari tingkat bawah hingga pengambil keputusan.

Selain itu, penelusuran aliran dana juga menjadi bagian penting untuk memastikan apakah terdapat pihak lain yang memperoleh manfaat dari dugaan penyimpangan tersebut.

Untuk saat ini, belum ada dasar hukum untuk menyatakan Bahlil Lahadalia terlibat dalam perkara tersebut. Namun, dengan mulai diperiksanya pejabat Kementerian ESDM dan periode perkara yang mencakup hingga 2026, pertanyaan publik mengenai sejauh mana kasus ini dapat berkembang menjadi hal yang tidak terhindarkan.

Jawaban atas pertanyaan itu kini berada dalam proses penyidikan.

Publik menunggu bukan sekadar siapa yang diperiksa, melainkan apakah seluruh fakta akan dibuka secara transparan: siapa yang mengambil keputusan, siapa yang mengetahui, siapa yang membiarkan, siapa yang memperoleh keuntungan, dan ke mana aliran dana dalam perkara dugaan korupsi batu bara tersebut. (Red)

#Korupsi #ESDM #BahlilLahadalia #KortasTipikor #Polri #BatuBara #PLTU #Blackout #TPPU #PemberantasanKorupsi #Beritabanten