Jika priortas program ini bisa direalisasikan, setidaknya akan menyelamatkan masa depan puluhan juta anak-remaja yang saat ini tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Modal dasar untuk membiayai program ini sudah ada, yakni kewajiban negara mengalokasikan 20 persen dari total nilai APBN untuk anggaran pendidikan yang sudah dimulai sejak 2019.

Fakta dan data tentang belasan juta anak-remaja putus sekolah hendaknya dijadikan indikator sekaligus pijakan untuk evaluasi, untuk kemudian berupaya meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran yang nilainya per tahun mencapai ratusan triliun rupiah itu.

Urgensi penyesuaian kurikulum pendidikan bagi anak-remaja pun hendaknya menjadi perhatian para ahli dari tim transisi Prabowo.

Anak-remaja saat ini, atau Gen-Z, sudah menapaki Revolusi Industri 4.0, era ketika hampir semua aspek dalam kegiatan ekonomi dan industri berevolusi dengan mengadopsi teknologi digital, integrasi sistem, kecerdasan buatan dan konektivitas.

Dampaknya, lanskap dunia kerja era terkini pun berubah, karena membutuhkan angkatan kerja dengan kompetensi seturut kebutuhan Industri 4.0.

Literasi digital dalam proses pendidikan anak-remaja perlu diintensifkan, agar generasi muda Indonesia mampu membangun kompetensi mereka seturut kebutuhan zamannya.

Sekarang dan di kemudian hari, permintaan dan kebutuhan lapangan kerja Indonesia idealnya bisa dipenuhi oleh tenaga kerja lokal, tidak lagi tenaga kerja asing.

Syarat utamanya, negara harus peduli dalam pendidikan anak dan remaja, dengan memberi mereka ruang dan peluang untuk membangun kompetensi sesuai kebutuhan zaman.

Penulis: Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com