Beritabanten.com – Pernyataan tim Agrinas saat mengunjungi salah satu Koperasi Desa (Kopdes) di Nusa Tenggara Timur pada Senin (6/7/2026) menuai perhatian publik. Dalam video yang beredar di media sosial, disebutkan bahwa desa tersebut memiliki sekitar 400 kepala keluarga (KK).
Dalam pernyataan tersebut muncul perhitungan sederhana bahwa apabila setiap KK berbelanja sebesar Rp1 juta per bulan di koperasi, maka omzet Kopdes berpotensi mencapai Rp400 juta per bulan.
Secara hitungan matematika, angka tersebut memang benar. Sebanyak 400 KK dikalikan Rp1 juta menghasilkan Rp400 juta. Namun, dalam dunia bisnis, omzet tidak dapat dihitung hanya berdasarkan jumlah penduduk dikalikan target belanja.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah seluruh 400 keluarga tersebut memiliki kemampuan belanja Rp1 juta setiap bulan di koperasi? Apakah seluruh kebutuhan rumah tangga mereka tersedia? Apakah harga barang yang dijual mampu bersaing dengan pasar lain? Dan apakah masyarakat bersedia mengalihkan seluruh aktivitas belanjanya ke koperasi?
Di sinilah persoalan perhitungan tersebut muncul. Dalam bisnis, jumlah penduduk bukan otomatis menjadi jumlah pelanggan. Pasar potensial berbeda dengan pasar yang benar-benar melakukan transaksi.
Seorang pengelola usaha perlu mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari daya beli masyarakat, kebiasaan konsumen, tingkat pelanggan aktif, persaingan usaha, ketersediaan barang, margin keuntungan, biaya operasional, hingga perputaran modal.
Selain itu, omzet Rp400 juta per bulan bukan berarti koperasi memperoleh keuntungan sebesar angka tersebut. Nilai omzet masih harus dikurangi dengan berbagai komponen biaya, seperti harga pokok barang, distribusi, listrik, penyusutan aset, risiko barang tidak terjual, serta biaya tenaga kerja.
Sorotan publik juga muncul karena dalam narasi yang beredar, sejumlah pekerja koperasi disebut masih menjalankan aktivitas secara gotong royong tanpa menerima gaji. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha tidak cukup hanya mengandalkan proyeksi omzet, tetapi membutuhkan perencanaan pengelolaan yang matang.
Dalam praktik bisnis, dari 400 KK yang menjadi sasaran pasar, tidak semuanya otomatis menjadi pelanggan tetap. Sebagian warga mungkin tetap berbelanja di pasar tradisional, warung sekitar, pedagang keliling, atau toko lain yang dianggap lebih sesuai dari sisi harga maupun kebutuhan.
Karena itu, proyeksi bisnis koperasi seharusnya diawali dengan survei nyata terhadap kondisi masyarakat. Mulai dari jumlah keluarga yang berpotensi menjadi pelanggan aktif, rata-rata nilai transaksi, frekuensi pembelian, kebutuhan utama warga, margin usaha, hingga biaya operasional yang harus ditanggung.
Pembangunan Kopdes tentu memiliki tujuan positif sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Namun, keberhasilan koperasi tetap membutuhkan tata kelola profesional, strategi usaha yang realistis, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
Warga bukan sekadar angka dalam perhitungan, dan uang belanja masyarakat bukan omzet yang otomatis dapat diklaim.
Pada akhirnya, perhitungan 400 KK dikalikan Rp1 juta memang benar secara aritmetika. Tetapi menjadikannya sebagai dasar kepastian bahwa koperasi akan memperoleh omzet Rp400 juta per bulan merupakan persoalan berbeda.
Matematika dapat selesai dalam satu baris. Bisnis membutuhkan lebih dari sekadar perkalian.
Saya bisa bantu sesuaikan lagi menjadi gaya straight news Beritabanten.com, tajuk/opini redaksi, atau berita investigasi dengan judul yang lebih tajam.(Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan