Beritabanten.com – Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan International Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) pada Oktober 2022 nanti, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menertibkan ratusan bengunan liar di wilayahnya.

Ratusan bangunan yang akan ditertibkan itu berada di wilayah Kabupaten Tangerang, seperti Cikupa, Pasar Kemis, Sindang Jaya, Rajeg, dan Mauk.

Diketahui Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) adalah bentuk kerjasama dari komunitas pemerintah kota maupun kabupaten di Asia timur yang memiliki kawasan masyarakat pesisir.

Rencana kegiatan tersebut akan dihadiri oleh puluhan kepala daerah dari seluruh negara di Asia Timur.

Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi, penertiban itu dilakukan karena nantinya di wilayah itu menjadi jalur perlintasan para tamu dari berbagai negara Asia Timur, sehingga perlu ditata agar terlihat menarik dan rapi.

“Perlintasan itu nantinya ditata sedemikian rupa dengan dilengkapi hiasan-hiasan supaya tidak terlihat kumuh,” kata Fachrul Rozi, Kamis (4/8/2022).

Lanjut Fachrul Rozi, para tamu undangan yang masuk ke Indonesia atau Tangerang melalui Bandara Soekarno-Hatta langsung diarahkan ke ICE BSD Serpong untuk beristirahat di sana.

Setelah itu, para tamu diajak ke daerah Mauk melalui jalur tol dan keluar di pintu Tol Cikupa untuk melintas di Pasar Kemis, Sindang Jaya dan Rajeg. Karenanya  bangunan-bangunan liar yang ada di lintasan itu dirapikan.

“Bangunan yang akan dirapikan totalnya mencapai 200-an bangunan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja, Tubagus Muh Waisulkurni menuturkan, saat ini bangunan itu dalam tahap pendataan.

Adapun eksekusinya, akan dilakukan menjelang hari H pelaksanaan PEMSEA. Namun sebelum di eksekusi pihaknya akan melakukan teguran-teguran terlebih dahulu kepada pemilik bangunan.

“Untuk eksekusi kami tetap menggunakan prosedur 733, yaitu didahului dengan teguran 1,2 dan 3,” ungkap Waisulkarni. [Red]

 

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com