Bukan Menteri Ekonomi Kedua, Ini Fungsi Dradjad sebagai Wamenko

Beritabanten.com – Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 melantik Dradjad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mendampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ini bukan sekadar penambahan jabatan. Secara hukum, posisi Wamenko memang sudah dimungkinkan dalam struktur kementerian koordinator: wakil menteri koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko, membantu perumusan atau pelaksanaan kebijakan, serta mengoordinasikan kebijakan strategis lintas unit eselon I. Jadi, secara desain kelembagaan, Wamenko dimaksudkan untuk membagi beban koordinasi Menko, bukan menjadi “menteri ekonomi kedua”.

Menariknya, Dradjad bukan birokrat karier kementerian. Ia adalah ekonom INDEF, pernah menjadi anggota DPR dari PAN periode 2004–2009 dan Wakil Ketua Fraksi PAN, pernah menjadi Direktur INDEF, penasihat kebijakan pangan untuk KSP dan Menko Perekonomian, serta pernah menjadi Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan BIN. Latar pendidikannya juga kuat di bidang ekonomi: sarjana dari IPB, kemudian master ekonomi dan doktor dari University of Queensland. Karena itu, penunjukan Dradjad bisa dibaca sebagai upaya memasukkan kapasitas analisis ekonomi sekaligus pengalaman politik-kebijakan ke dalam struktur koordinasi ekonomi. Tetapi alasan resmi Presiden memilih Dradjad secara personal belum dijelaskan secara rinci, sehingga bagian ini tetap merupakan analisis, bukan fakta mengenai motif Presiden.

Lalu, seberapa berat sebenarnya pekerjaan Menko Perekonomian? Cukup berat—tetapi beratnya bukan karena mengelola satu kementerian besar seperti Menteri Keuangan atau Menteri Perindustrian. Beratnya justru karena Menko harus membuat banyak kementerian yang memiliki kepentingan berbeda bergerak dalam satu arah. Berdasarkan struktur saat ini, Kemenko Perekonomian mengoordinasikan Kementerian Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, ESDM, Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pariwisata, serta badan yang menangani BUMN. Kemenko juga bertugas melakukan sinkronisasi kebijakan, mengendalikan pelaksanaan kebijakan, mengawal program prioritas Presiden, dan menyelesaikan persoalan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar-kementerian.

Bayangkan satu contoh sederhana: harga energi, investasi industri, ekspor, tenaga kerja, hilirisasi, dan perdagangan sebenarnya bukan persoalan yang bisa diselesaikan oleh satu kementerian. Ketika pemerintah ingin mempercepat hilirisasi, misalnya, kebijakan tersebut menyentuh investasi, energi, industri, perdagangan, tenaga kerja, bahkan infrastruktur. Kepentingan masing-masing kementerian bisa berbeda. Di situlah fungsi Menko menjadi penting: bukan mengambil alih pekerjaan para menteri, tetapi menyelesaikan titik temu dan konflik kebijakan di antara mereka.

Karena itu, teori yang paling tepat untuk membaca pekerjaan Menko bukan sekadar span of control, tetapi juga coordination problem. Semakin banyak lembaga yang harus bekerja bersama, semakin besar kemungkinan terjadi fragmentasi kebijakan. Kementerian memiliki target dan kepentingannya masing-masing, sementara Presiden membutuhkan satu kebijakan ekonomi yang konsisten. Kemenko berfungsi sebagai semacam integrator—menghubungkan berbagai kementerian agar kebijakan yang satu tidak justru menghambat kebijakan yang lain.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Wamenko dapat dipahami sebagai delegasi kapasitas koordinasi. Menko tidak mungkin secara efektif menangani seluruh rapat, negosiasi, konflik kebijakan, pemantauan program, dan isu lintas kementerian sendirian. Apalagi fungsi resmi Kemenko juga mencakup pemantauan dan evaluasi, pengawalan program prioritas, penyelesaian masalah antarkementerian, serta penanganan agenda ekonomi yang diberikan Presiden.

Dan di sinilah posisi Dradjad menjadi menarik. Ia mempunyai pengalaman sebagai ekonom yang cukup lama mengamati kebijakan dari luar birokrasi, tetapi juga pernah masuk ke politik melalui DPR dan pernah menjadi penasihat kebijakan pemerintah. Secara profil, ia berada di antara dunia teknokrasi, politik, dan kebijakan publik. Dalam sebuah kementerian yang fungsi utamanya memang koordinasi, kombinasi tersebut bisa relevan.

Namun, ada pertanyaan yang lebih penting: apakah Wamenko benar-benar diperlukan? Jawabannya tidak selalu. Secara hukum, Wamenko adalah posisi yang bersifat membantu, bukan jabatan yang wajib ada. Perpres menyatakan Menko dapat dibantu Wamenko sesuai penunjukan Presiden. Jadi, keberadaan Wamenko seharusnya memiliki alasan organisasi yang jelas: membagi bidang kerja, mempercepat koordinasi, atau menangani agenda strategis tertentu.

Kalau pembagian tugas antara Airlangga dan Dradjad jelas, posisi ini bisa memberikan manfaat. Misalnya, Menko fokus pada koordinasi tingkat strategis dan keputusan lintas kementerian, sementara Wamenko menangani pendalaman kebijakan, sinkronisasi teknis, serta pengawalan sejumlah agenda prioritas. Tetapi kalau kewenangannya tidak dibedakan dengan jelas, risikonya justru muncul lapisan birokrasi tambahan: menteri, wakil menteri, deputi, dan kementerian teknis semuanya ikut membicarakan persoalan yang sama.

Jadi, beratnya pekerjaan Menko Perekonomian bukan pada banyaknya dokumen yang harus ditandatangani, tetapi pada banyaknya kepentingan yang harus disatukan. Menko harus memastikan kebijakan perdagangan tidak bertabrakan dengan industri, kebijakan energi tidak menghambat investasi, kebijakan investasi sejalan dengan ketenagakerjaan, dan seluruhnya tetap berada dalam kerangka target pertumbuhan Presiden.

Dalam konteks itu, penunjukan Dradjad dapat dibaca sebagai upaya memperkuat “mesin koordinasi” ekonomi pemerintah. Apakah benar-benar akan membuat kebijakan lebih efektif, tentu baru bisa dinilai dari hasil kerjanya. Ukurannya sederhana: apakah konflik antarkementerian lebih cepat diselesaikan, apakah kebijakan ekonomi lebih konsisten, dan apakah program prioritas Presiden dapat dieksekusi tanpa saling menghambat.

Jadi, Wamenko bukan karena Menko tidak mampu bekerja sendiri. Wamenko dibutuhkan karena pekerjaan Menko memang bukan mengurus satu kementerian, melainkan mengurus hubungan antarkementerian. Dan untuk posisi seperti itu, kualitas koordinasi sering kali lebih menentukan daripada sekadar jumlah pejabat yang duduk di dalamnya. (Red)