Seluruh partai politik pendukung pemerintahan Prabowo kini berada dalam satu konfigurasi kekuasaan yang relatif solid. Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, NasDem, dan PKS mendukung pemerintahan dengan kekuatan sekitar 470 dari 580 kursi DPR atau 81 persen. Sementara itu, PDI Perjuangan berada di luar kabinet, tetapi tidak mendeklarasikan diri sebagai oposisi formal. PSI, meskipun tidak memiliki kursi di DPR, juga menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo. Dengan demikian, hampir seluruh kekuatan politik nasional berada dalam orbit pemerintahan, baik melalui koalisi formal maupun dukungan politik. Situasi ini menciptakan konsentrasi kekuasaan yang sangat besar pada Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Pemerintah tidak hanya memiliki dukungan untuk menjalankan agenda legislasi dan anggaran, tetapi juga memiliki ruang politik yang luas untuk membicarakan perubahan sistem pemilu dan kelembagaan negara.
Kondisi tersebut menghadirkan persoalan mendasar bagi demokrasi Indonesia. Ketika hampir seluruh partai berada dalam lingkaran kekuasaan, siapa yang akan menjalankan fungsi oposisi? Siapa yang akan mengoreksi kebijakan pemerintah secara konsisten? Apakah DPR masih dapat menjalankan fungsi pengawasan secara independen apabila mayoritas fraksinya memiliki kepentingan mempertahankan hubungan politik dengan Presiden? Inilah persoalan yang perlu dibaca lebih jauh. Stabilitas pemerintahan memang penting, tetapi stabilitas yang dibangun melalui konsentrasi kekuasaan tanpa penyeimbang dapat mengurangi kualitas demokrasi.
Konsolidasi Kekuasaan
Salah satu ciri penting pemerintahan Prabowo adalah luasnya koalisi politik yang menopang kekuasaan. Setelah Pilpres 2024, partai-partai yang sebelumnya berada di luar koalisi pemenangan Prabowo-Gibran kemudian bergabung atau memberikan dukungan terhadap pemerintahan. Akibatnya, hampir seluruh kekuatan partai yang memiliki kursi di DPR berada dalam orbit kekuasaan. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai besar yang berada di luar kabinet, tetapi posisi politiknya tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan oposisi konfrontatif.
Dalam teori politik, kondisi ini dapat dibaca melalui konsep power consolidation atau konsolidasi kekuasaan. Seorang presiden yang telah memperoleh legitimasi elektoral dan menguasai sebagian besar dukungan politik di parlemen memiliki insentif untuk memperkuat pusat kekuasaannya sendiri. Jaringan politik, loyalitas partai, penguasaan agenda pemerintahan, dan kontrol terhadap birokrasi menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian kekuasaan.
Namun, konsolidasi kekuasaan memiliki dua wajah. Di satu sisi, koalisi besar dapat menciptakan stabilitas pemerintahan dan mempermudah pelaksanaan program. Di sisi lain, apabila dukungan partai berubah menjadi loyalitas tanpa pengawasan, fungsi parlemen sebagai lembaga pengontrol pemerintah dapat melemah. Demokrasi membutuhkan bukan hanya pemerintah yang mampu mengambil keputusan, tetapi juga lembaga yang berani menguji dan mengoreksi keputusan tersebut.
Dalam konteks ini, Partai Gerindra berpotensi memperoleh keuntungan politik paling besar. Ketika partai-partai pendukung menyerahkan keputusan strategis kepada Prabowo, posisi Gerindra sebagai partai presiden menjadi semakin sentral. Kekuatan partai lain tetap penting, tetapi pusat gravitasi pengambilan keputusan semakin berada di sekitar Presiden dan Gerindra. Inilah bentuk konsolidasi yang perlu diperhatikan: bukan hanya konsolidasi koalisi, melainkan konsolidasi kekuasaan pada satu pusat kepemimpinan.
PDI Perjuangan Dan Kekosongan Oposisi
Faktor kedua adalah posisi PDI Perjuangan. Sebagai partai dengan 110 kursi DPR, PDIP sebenarnya memiliki kapasitas untuk memainkan peran pengawasan yang signifikan. Namun, pilihan untuk mengambil posisi sebagai penyeimbang, bukan oposisi formal, membuat perannya dalam konfigurasi politik menjadi berbeda. Situasi ini semakin kompleks karena hubungan politik antara PDIP dan Jokowi memiliki sejarah konflik dan perbedaan kepentingan yang panjang.
Ada kemungkinan bahwa perubahan hubungan antara Jokowi dan Prabowo menciptakan ruang politik yang membuat PDIP tidak merasa perlu mengambil posisi berhadap-hadapan secara langsung dengan pemerintahan. Akan tetapi, menyimpulkan bahwa PDIP sengaja membiarkan Prabowo mengonsolidasikan kekuasaan karena memiliki kepentingan bersama menghadapi Jokowi masih merupakan hipotesis politik, bukan fakta yang sudah terbukti.
Yang lebih penting adalah dampak institusionalnya. Apabila PDIP tidak menggunakan kapasitas parlemen secara maksimal untuk mengawasi pemerintah, sementara partai-partai lain berada dalam koalisi, ruang koreksi politik menjadi semakin sempit. Dalam demokrasi, oposisi bukan sekadar kelompok yang menentang pemerintah. Oposisi dan kekuatan penyeimbang berfungsi memastikan bahwa kekuasaan tidak berjalan tanpa evaluasi.
Karena itu, persoalan Indonesia bukan semata-mata apakah PDIP bersahabat atau berseberangan dengan Prabowo. Persoalannya adalah apakah DPR masih menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mandat Pasal 20A UUD 1945. Jika fungsi itu melemah, parlemen berisiko berubah menjadi lembaga yang lebih banyak mengesahkan agenda pemerintah daripada mengujinya secara kritis.
Perubahan Sistem Pemilu
Salah satu agenda yang perlu mendapat perhatian serius adalah perubahan Undang-Undang Pemilu. Pembahasan mengenai revisi UU Pemilu membuka kemungkinan perubahan terhadap sejumlah instrumen penting demokrasi, mulai dari parliamentary threshold, sistem pencalonan presiden, mekanisme pemilihan anggota legislatif, hingga desain penyelenggaraan pemilu.
Ambang batas parlemen menentukan seberapa besar suara rakyat yang harus diperoleh partai agar dapat memperoleh kursi DPR. Jika ambang batas dinaikkan terlalu tinggi, partai-partai kecil akan semakin sulit masuk parlemen. Akibatnya, representasi politik masyarakat bisa semakin terkonsentrasi pada partai-partai besar.
Penyederhanaan partai bukan sesuatu yang otomatis bertentangan dengan demokrasi. Namun, jika dirancang tanpa memperhatikan proporsionalitas dan keadilan representasi, kebijakan tersebut dapat mempersempit pilihan politik masyarakat. Partai besar yang sudah memiliki jaringan dan sumber daya politik akan memperoleh keuntungan struktural, sementara partai baru dan partai kecil menghadapi hambatan yang semakin berat.
Perubahan lain yang perlu diperhatikan adalah aturan pencalonan presiden dan wakil presiden. Mekanisme pencalonan menentukan siapa yang memiliki kesempatan untuk mengikuti kompetisi pemilihan presiden. Jika aturan dibuat semakin menguntungkan partai-partai besar, kompetisi politik dapat semakin terkonsentrasi. Sebaliknya, jika aturan dirancang untuk memperluas kesempatan dan menjaga keadilan kompetisi, perubahan tersebut dapat memperbaiki kualitas demokrasi.
Dengan demikian, revisi UU Pemilu menjadi salah satu medan paling penting dalam menentukan wajah demokrasi Indonesia menjelang 2029. Perubahan tersebut bisa memperbaiki sistem kepartaian, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen pembatasan kompetisi jika kepentingan kekuasaan lebih dominan daripada kepentingan representasi rakyat.
Mengubah Sistem Pemerintahan
Pertanyaan berikutnya adalah apakah Prabowo dan koalisi politiknya dapat mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi lebih terpusat pada presiden. Secara konstitusional, Indonesia sekarang menganut sistem presidensial. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, memiliki masa jabatan yang tetap, dan tidak dapat dijatuhkan hanya karena kehilangan dukungan politik di DPR.
Namun, presidensialisme Indonesia pasca-Reformasi dirancang dengan pembatasan kekuasaan yang lebih kuat dibandingkan sistem sebelum perubahan UUD 1945. Presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR dalam pengertian lama. Kekuasaan negara dibagi di antara lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional masing-masing. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD. Kekuasaan kehakiman dijamin independensinya.
Jika pemerintah ingin mengubah desain tersebut, jalannya adalah melalui perubahan UUD 1945. Pasal 37 mengatur bahwa usul perubahan dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh sepertiga anggota MPR, sidang perubahan harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota MPR, dan keputusan perubahan memerlukan persetujuan minimal 50 persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah.
Dengan konfigurasi koalisi yang menguasai 470 dari 580 kursi DPR, pemerintah memiliki basis politik yang sangat besar. Namun, jumlah kursi DPR tidak otomatis sama dengan jumlah dukungan anggota MPR untuk perubahan konstitusi. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD, sehingga dukungan politik dari unsur DPD juga harus diperhitungkan.
Secara politik, perubahan UUD memang bukan sesuatu yang mustahil. Tetapi perubahan sistem pemerintahan bukan keputusan administratif yang dapat dilakukan hanya melalui kesepakatan ketua-ketua partai. Harus ada usulan formal, alasan perubahan yang jelas, proses persidangan, dan persetujuan sesuai Pasal 37.
Beberapa agenda yang mungkin menjadi bahan perdebatan jika wacana perubahan konstitusi menguat antara lain perubahan hubungan Presiden dengan DPR, perubahan kedudukan MPR, perubahan mekanisme pemilihan Presiden, perubahan masa jabatan, serta penataan kembali lembaga-lembaga pengawasan.
Semua itu merupakan kemungkinan agenda perubahan, bukan program resmi Prabowo yang sudah terbukti sedang dijalankan. Namun, jika gagasan tersebut muncul dalam pembahasan politik, publik perlu menilai apakah perubahan dimaksudkan memperbaiki efektivitas pemerintahan atau memperluas kekuasaan eksekutif.
Masa Depan Lembaga Produk Reformasi
Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah bagaimana nasib lembaga-lembaga negara yang lahir atau diperkuat setelah Reformasi 1998. Reformasi bukan hanya menghasilkan pergantian presiden dan pemilu multipartai, tetapi juga membangun arsitektur kelembagaan untuk membatasi kekuasaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan negara bekerja secara akuntabel. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Yudisial (KY), serta berbagai lembaga pengawasan dan perlindungan hak warga negara lainnya. Keberadaan lembaga-lembaga ini merupakan bagian penting dari desain demokrasi pasca-Reformasi. Karena itu, masa depan mereka perlu menjadi perhatian ketika konsentrasi kekuasaan semakin besar.
KPK, misalnya, dibentuk untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui kewenangan khusus yang tidak dimiliki lembaga penegak hukum biasa. Secara hukum, KPK dibentuk berdasarkan undang-undang, sehingga perubahan kedudukan, kewenangan, bahkan pembubarannya dapat dilakukan melalui proses legislasi. Namun, pembubaran bukan satu-satunya cara melemahkan KPK. Pemerintah dan DPR dapat mengubah kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, mengubah mekanisme pengangkatan pimpinan, memperluas struktur pengawasan, mengurangi anggaran, atau membatasi ruang geraknya. Pengalaman perubahan UU KPK pada 2019 menunjukkan bahwa desain kelembagaan dapat berubah secara mendasar tanpa harus menghapus nama lembaganya. Oleh sebab itu, persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya apakah KPK akan dibubarkan, tetapi apakah lembaga tersebut masih memiliki independensi dan kapasitas untuk mengusut perkara korupsi yang melibatkan kekuasaan.
Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang berbeda karena keberadaannya dijamin secara eksplisit dalam UUD 1945. Pasal 24C memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Karena itu, MK tidak dapat dibubarkan hanya dengan mencabut undang-undang pembentukannya. Penghapusan atau perubahan mendasar terhadap kedudukannya membutuhkan perubahan UUD 1945. Namun, MK tetap dapat menghadapi persoalan independensi melalui perubahan aturan mengenai kewenangan, komposisi hakim, proses seleksi, dan mekanisme pengawasan etik. Dengan kata lain, lembaga ini dapat tetap berdiri secara formal, tetapi efektivitasnya sebagai pengawal konstitusi dapat melemah apabila independensinya terganggu.
Hal yang sama perlu diperhatikan terhadap Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga ini memiliki fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menangani laporan masyarakat mengenai maladministrasi. Dalam negara yang kekuasaan eksekutifnya semakin besar, Ombudsman justru semakin dibutuhkan untuk memastikan bahwa birokrasi tidak bekerja semata-mata berdasarkan kepentingan politik pemerintah. Jika kewenangan rekomendasi, pengawasan, dan tindak lanjut laporan masyarakat dilemahkan, maka masyarakat akan kehilangan salah satu jalur penting untuk mengoreksi penyelenggaraan pelayanan publik.
Komnas HAM juga memiliki posisi strategis dalam menjaga perlindungan hak-hak warga negara. Independensi lembaga ini diperlukan untuk melakukan pemantauan, penyelidikan, dan pengkajian terhadap dugaan pelanggaran HAM. Demikian pula KPU dan Bawaslu yang menjadi bagian penting dari sistem pemilu demokratis. Independensi penyelenggara pemilu merupakan syarat agar kompetisi politik tidak dikendalikan oleh kepentingan partai yang sedang berkuasa. Sementara itu, Komisi Yudisial memiliki fungsi menjaga kehormatan dan perilaku hakim serta mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang berintegritas.
Tidak semua lembaga tersebut memiliki kedudukan hukum yang sama. Ada yang keberadaannya dijamin langsung oleh UUD 1945, seperti MK dan Komisi Yudisial, ada yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan ada pula yang memiliki dasar hukum serta kewenangan khusus. Perbedaan ini menentukan prosedur apabila pemerintah dan DPR ingin mengubah, mengurangi kewenangan, atau menghapus suatu lembaga. Namun, dari perspektif demokrasi, seluruhnya memiliki fungsi penting dalam menciptakan pembatasan kekuasaan dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Karena itu, kemungkinan perubahan terhadap lembaga-lembaga produk Reformasi tidak boleh hanya dilihat dari pertanyaan apakah mereka akan dibubarkan atau tidak. Ada risiko yang lebih halus, yaitu pelemahan secara bertahap melalui revisi undang-undang, perubahan struktur kepemimpinan, pembatasan anggaran, pengurangan kewenangan, atau intervensi terhadap proses pengambilan keputusan. Nama lembaga tetap ada, kantornya tetap beroperasi, pejabatnya tetap dilantik, tetapi kemampuan menjalankan fungsi pengawasan semakin berkurang. Dalam perspektif kemunduran demokrasi, kondisi semacam ini justru lebih sulit dikenali karena tidak selalu disertai perubahan konstitusi.
Mempertanyakan Demokrasi Terpimpin
Istilah Demokrasi Terpimpin memiliki sejarah yang sangat spesifik dalam perjalanan politik Indonesia. Pada masa Presiden Soekarno, terutama setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terjadi perubahan besar dalam struktur kekuasaan. Presiden menjadi pusat pengambilan keputusan politik, peran parlemen mengalami perubahan, dan ruang kompetisi politik semakin terbatas. Demokrasi tidak lagi berjalan melalui mekanisme kompetisi dan pengawasan yang sehat sebagaimana cita-cita demokrasi konstitusional.
Apakah Indonesia bisa kembali ke situasi semacam itu di bawah Prabowo? Secara formal, Indonesia sekarang memiliki konstitusi hasil empat kali amendemen, lembaga peradilan konstitusi, pemilihan presiden langsung, dan sistem pembatasan kekuasaan yang tidak sama dengan periode Soekarno. Karena itu, tidak tepat menyamakan situasi sekarang dengan periode Demokrasi Terpimpin secara langsung.
Namun, ada konsep yang lebih relevan untuk membaca risikonya, yaitu hyperpresidentialism atau presidensialisme yang terlalu dominan. Dalam sistem seperti ini, presiden tetap dipilih melalui pemilu, parlemen tetap ada, pengadilan tetap beroperasi, dan lembaga pengawasan tetap berdiri. Akan tetapi, konsentrasi kekuasaan di tangan presiden membuat lembaga-lembaga tersebut semakin sulit menjalankan fungsi koreksi.
Demokrasi dapat mengalami kemunduran tanpa harus menghapus pemilu. Bahkan, pemilu bisa tetap dilaksanakan secara rutin, tetapi kompetisi politik menjadi semakin tidak seimbang. Partai-partai berada dalam ketergantungan terhadap kekuasaan, parlemen kehilangan daya kritis, lembaga pengawas mengalami pelemahan, dan ruang masyarakat sipil semakin terbatas.
Jika hal tersebut terjadi secara bersamaan, Indonesia berpotensi bergerak menuju demokrasi yang semakin terpusat pada eksekutif. Bukan Demokrasi Terpimpin dalam bentuk historis yang persis sama, melainkan sistem presidensial dengan konsentrasi kekuasaan yang semakin besar.
Tiga Skenario Perubahan Politik Hingga 2029
Dari seluruh perkembangan tersebut, terdapat tiga skenario yang perlu diperhatikan.
Skenario pertama: Konsolidasi kekuasaan tanpa perubahan konstitusi.
Pemerintah mempertahankan sistem presidensial dan UUD 1945 hasil amendemen, tetapi memperkuat pengaruh politik melalui koalisi besar, revisi UU Pemilu, pengaturan kelembagaan, serta konsolidasi partai-partai pendukung. KPK, MK, Ombudsman, KPU, Bawaslu, Komnas HAM, dan lembaga lainnya tetap berdiri, tetapi efektivitas lembaga pengawasan akan sangat bergantung pada kualitas independensi dan kepemimpinannya.
Skenario kedua: Perubahan aturan politik dan kelembagaan secara bertahap.
Revisi UU Pemilu mengubah ambang batas dan mekanisme kompetisi. Undang-undang kelembagaan dapat diubah untuk mengatur kembali kewenangan lembaga pengawas. Pada saat bersamaan, koalisi pemerintahan mempertahankan dominasi di parlemen. Sistem formal demokrasi tetap berjalan, tetapi ruang kompetisi dan pengawasan dapat semakin sempit.
Skenario ketiga: Perubahan konstitusi dan reposisi sistem pemerintahan.
Koalisi politik mendorong amendemen UUD 1945 untuk mengubah hubungan antarlembaga negara, mekanisme pemilihan presiden, atau pembatasan kekuasaan eksekutif. Jika perubahan tersebut memperluas kekuasaan presiden tanpa memperkuat mekanisme pengawasan, Indonesia dapat bergerak menuju presidensialisme yang sangat terpusat.
Ketiga skenario ini bukan ramalan bahwa semuanya akan terjadi. Ini merupakan peta kemungkinan berdasarkan konfigurasi politik dan kewenangan konstitusional yang berlaku.
Apa Yang Harus Diwaspadai Masyarakat?
Ada sejumlah indikator yang perlu terus dipantau sampai Pemilu 2029. Pertama, revisi UU Pemilu: apakah perubahan ambang batas dan mekanisme pencalonan memperluas representasi atau justru mempersempit kompetisi politik? Kedua, perubahan UUD 1945: apakah mulai muncul agenda untuk mengubah masa jabatan presiden, mekanisme pemilihan presiden, atau hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif?
Ketiga, independensi lembaga-lembaga produk Reformasi: apakah kewenangan, anggaran, dan independensi KPK, MK, Ombudsman, Komnas HAM, KPU, Bawaslu, dan KY semakin diperkuat atau justru mengalami pengurangan? Keempat, kualitas oposisi dan kebebasan sipil: apakah partai di luar pemerintahan, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok mahasiswa masih memiliki ruang untuk mengkritik kebijakan pemerintah tanpa intimidasi?
Indikator-indikator tersebut lebih penting daripada sekadar menghitung berapa banyak partai yang mendukung Presiden. Sebab, demokrasi tidak hanya diukur dari siapa yang menang pemilu, melainkan juga dari bagaimana kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu dibatasi dan diawasi.
Konsolidasi Kekuasaan Atau Rekonstruksi Demokrasi?
Persoalan terbesar yang dihadapi Indonesia bukan semata-mata besarnya kekuasaan Prabowo. Dalam sistem presidensial, seorang presiden memang membutuhkan kewenangan yang cukup untuk menjalankan pemerintahan. Persoalannya adalah apakah kekuasaan tersebut masih diimbangi oleh institusi yang independen dan mampu melakukan koreksi.
Ketika tujuh dari delapan fraksi DPR berada dalam koalisi pendukung pemerintah, PDIP tidak mengambil posisi sebagai oposisi formal, PSI tetap mendukung pemerintah meskipun tidak memiliki kursi di parlemen maupun perwakilan di kabinet, dan keputusan strategis koalisi semakin banyak diserahkan kepada Prabowo, maka konsentrasi kekuasaan menjadi persoalan yang layak mendapatkan perhatian serius.
Konfigurasi tersebut memberikan Prabowo dan Gerindra ruang politik yang sangat luas. Dalam kondisi demikian, perubahan sistem pemilu, penataan kembali kelembagaan negara, bahkan pembahasan perubahan konstitusi memiliki peluang untuk menjadi agenda politik. Namun, peluang politik bukan berarti keputusan tersebut sudah diambil. Karena itu, masyarakat perlu mencermati arah kebijakan, rancangan undang-undang, dan setiap usulan perubahan yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan.
Dalam pemikiran Francis Fukuyama mengenai political decay, kemunduran institusi terjadi ketika lembaga negara kehilangan kemampuan menjalankan fungsi berdasarkan aturan dan kepentingan publik, lalu semakin bergantung pada kepentingan kelompok yang menguasai kekuasaan. Institusi mungkin masih berdiri, tetapi kualitas dan independensinya melemah.
Demokrasi Indonesia pasca-Reformasi dibangun dengan semangat membatasi kekuasaan yang terlalu besar. KPK, MK, Ombudsman, Komnas HAM, KPU, Bawaslu, KY, kebebasan pers, dan berbagai lembaga pengawasan merupakan bagian dari upaya mencegah terulangnya konsentrasi kekuasaan seperti pada masa sebelum Reformasi. Karena itu, setiap perubahan terhadap lembaga-lembaga tersebut harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap pembatasan kekuasaan, bukan semata-mata efisiensi pemerintahan.
Ada satu paradoks yang harus menjadi perhatian. Pemerintahan Prabowo dapat menjadi sangat stabil secara politik karena hampir seluruh kekuatan partai berada dalam koalisi atau mendukung pemerintah. Tetapi stabilitas elite tidak otomatis berarti demokrasi semakin sehat. Pemerintahan bisa bertahan dengan dukungan parlemen yang besar, sementara mekanisme pengawasan dan koreksi justru semakin lemah.
Pertanyaan paling penting bukan apakah Prabowo mampu mempertahankan kekuasaan sampai 2029. Pertanyaannya adalah apakah setelah 2029 Indonesia masih memiliki sistem politik yang memungkinkan kekuasaan presiden dibatasi, dikritik, dan diganti melalui kompetisi demokratis yang adil.
Jika perubahan sistem politik dilakukan untuk memperkuat institusi, memperbaiki representasi, dan meningkatkan akuntabilitas, itu merupakan bagian dari perkembangan demokrasi. Namun, jika perubahan justru mempersempit kompetisi, melemahkan pengawasan, dan membuat kekuasaan semakin bergantung pada satu pusat kepemimpinan, maka Indonesia menghadapi persoalan serius mengenai masa depan Reformasi.
Jangan sampai atas nama stabilitas, efisiensi, dan penyederhanaan politik, Indonesia justru bergerak meninggalkan prinsip utama Reformasi: membatasi kekuasaan agar tidak kembali terpusat pada satu orang.
Demokrasi tidak hanya membutuhkan presiden yang kuat. Demokrasi membutuhkan institusi yang cukup kuat untuk membatasi presiden, siapa pun orangnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan