Beritabanten.com – Optimalisasi zakat nasional memasuki babak baru. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari berbagai instansi dan perusahaan menyepakati sembilan resolusi strategis untuk memperkuat penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL).

Kesepakatan tersebut menjadi hasil utama Rapat Kerja (Raker) UPZ BAZNAS 2026 yang berlangsung pada 17–19 November 2026 di Jakarta. Sembilan resolusi itu diarahkan untuk memperkuat ekosistem zakat nasional, memperluas manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan.

Resolusi dibacakan Pimpinan Mobilisasi dan Pengumpulan BAZNAS RI Rizaludin Kurniawan pada acara penutupan Raker UPZ, Kamis (19/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Ketua BAZNAS RI Zainut Tauhid Sa’adi, serta pimpinan BAZNAS RI lainnya.

Turut hadir jajaran deputi, direktur, pimpinan 120 UPZ BAZNAS RI, mitra sponsor, muzaki, dan sejumlah undangan.

Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid menegaskan, sembilan resolusi tersebut bukan sekadar rumusan hasil rapat, melainkan pijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola UPZ agar semakin amanah, profesional, dan memberikan manfaat lebih luas.

Menurutnya, penguatan kelembagaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transformasi digital, kolaborasi, serta pembenahan manajemen pengelolaan zakat.

“Resolusi tersebut menjadi pijakan bagi seluruh UPZ untuk meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat peran dalam ekosistem zakat nasional. Komitmen tersebut mencakup peningkatan SDM, penguatan digitalisasi, peningkatan kolaborasi, serta seluruh aspek manajemen modern,” ujarnya.

Pimpinan Mobilisasi dan Pengumpulan BAZNAS RI Rizaludin Kurniawan mengatakan, sembilan resolusi itu merupakan komitmen bersama untuk menyatukan gerak langkah BAZNAS dan seluruh UPZ dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi.

Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip 3A, yakni Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI sebagai landasan utama dalam menjalankan seluruh aktivitas pengelolaan zakat.

“Kami berkomitmen menyatukan gerak langkah, memperkuat sinergi kelembagaan, serta mengoptimalkan peran strategis UPZ demi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat,” jelas Rizaludin.

Sembilan Resolusi, Satu Agenda Besar Zakat Nasional

Sembilan resolusi Raker UPZ BAZNAS 2026 mencakup pembenahan kelembagaan, peningkatan penghimpunan, transformasi digital, hingga penguatan program pemberdayaan masyarakat. Seluruhnya dirancang untuk memastikan potensi zakat dapat dikelola secara lebih optimal dan memberikan dampak nyata.

Pertama, memaksimalkan pengumpulan zakat berbasis Asta Stratas BAZNAS 2026–2031. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat fungsi kelembagaan UPZ melalui pola penghimpunan yang terintegrasi, adaptif, dan menjangkau lebih banyak muzaki.

Kedua, memperkuat kedudukan hukum BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural (LNS) sekaligus membangun ekosistem perzakatan nasional yang solid, sah, dan akuntabel. Penguatan ini diharapkan mampu menyatukan seluruh jaringan UPZ dalam satu sistem pengelolaan zakat.

Ketiga, mempercepat transformasi digital dan integrasi sistem nasional. Digitalisasi didorong mencakup seluruh proses bisnis, mulai dari perencanaan, penghimpunan melalui berbagai kanal, pendistribusian, pendayagunaan, hingga rekonsiliasi dan pelaporan keuangan. Langkah ini penting untuk memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kecepatan pelayanan kepada muzaki.

Keempat, memperkuat dukungan pimpinan kementerian, lembaga negara, BUMN, dan perusahaan swasta. Dukungan tersebut diperlukan untuk memfasilitasi optimalisasi penghimpunan zakat melalui sistem pemotongan otomatis atau payroll system dan auto-debet, termasuk penyediaan sarana operasional bagi UPZ.

Kelima, meningkatkan target mobilisasi ZIS tahun 2027 sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. UPZ didorong melakukan diversifikasi program penghimpunan, memperluas literasi zakat, serta mengoptimalkan basis muzaki.

Keenam, memprioritaskan pendayagunaan zakat yang berkelanjutan dan berdampak tinggi. Fokusnya meliputi penguatan kemandirian ekonomi mustahik, intervensi kemiskinan ekstrem, serta pemberian beasiswa pendidikan melalui program kolaboratif BAZNAS RI dan UPZ.

Ketujuh, menyelaraskan identitas kelembagaan melalui penguatan co-branding dan integrasi publikasi. Setiap kegiatan komunikasi, literasi, dan publikasi UPZ didorong mencantumkan identitas BAZNAS sebagai bagian dari penguatan gerakan zakat nasional.

Kedelapan, menegakkan kode etik amil, budaya kepatuhan, dan netralitas kelembagaan. Langkah ini mencakup penguatan pakta integritas, audit kepatuhan syariah, sistem pengendalian internal, serta menjaga aktivitas pengelolaan zakat dari intervensi politik praktis.

Kesembilan, memastikan partisipasi aktif seluruh UPZ dalam menindaklanjuti hasil Raker 2026. Setiap rekomendasi harus dikawal melalui rencana aksi, kehadiran dalam agenda koordinasi, serta evaluasi berkala yang diselenggarakan BAZNAS RI.

Zakat Harus Berdampak, Bukan Sekadar Terhimpun

Salah satu poin penting dari sembilan resolusi tersebut adalah perubahan orientasi pengelolaan zakat yang tidak hanya bertumpu pada peningkatan penghimpunan, tetapi juga memastikan dana yang terkumpul memberikan dampak jangka panjang.

Penguatan program ekonomi produktif, penanganan kemiskinan ekstrem, dan bantuan pendidikan menjadi bagian dari strategi agar zakat mampu mendorong kemandirian mustahik.

Pendekatan tersebut menempatkan UPZ bukan sekadar sebagai unit pengumpul dana, melainkan bagian penting dari jaringan pemberdayaan umat. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, UPZ diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat sekaligus memperbesar manfaat zakat.

Transformasi digital juga menjadi kebutuhan mendesak. Sistem penghimpunan dan pelaporan yang terintegrasi akan membantu meningkatkan akuntabilitas, memudahkan pelayanan muzaki, serta memastikan pengelolaan dana berlangsung secara transparan.

Di sisi lain, dukungan kementerian, lembaga, BUMN, dan sektor swasta menjadi faktor penting untuk membuka potensi zakat yang lebih besar, terutama melalui optimalisasi sistem pembayaran zakat di lingkungan kerja.

Melalui sembilan resolusi tersebut, BAZNAS RI berupaya memperkuat posisi zakat sebagai instrumen strategis pembangunan sosial dan ekonomi. Sinergi antara BAZNAS dan 120 UPZ diharapkan mampu membangun gerakan zakat nasional yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Raker UPZ 2026 pun tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh resolusi diterjemahkan menjadi program nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Sebab, keberhasilan pengelolaan zakat bukan hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari seberapa jauh dana tersebut mampu mengangkat kehidupan mustahik, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat kesejahteraan umat. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com