Anggaran Pendidikan hingga Kinerja RSUD Tangsel Masuk Radar BPK

Pemeriksaan mendalam tersebut ditandai dengan entry meeting bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel di Pusat Pemerintahan Kota Tangsel, Senin (2/11/2026).

Audit dijadwalkan berlangsung hingga akhir Desember 2026. Dua sektor menjadi sasaran pemeriksaan, yakni pendidikan dan pengelolaan rumah sakit.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, pemeriksaan ini merupakan bagian dari agenda rutin BPK yang kini memasuki tahapan lebih mendalam setelah pemeriksaan pendahuluan berlangsung sekitar satu bulan terakhir.

“Pemeriksaan rutin BPK untuk sektor pendidikan, sektor kesehatan. Awalnya kan sudah, pemeriksaan pendahuluan sudah. Nah, sekarang namanya pemeriksaan terinci. Gitu ya, baik di bidang keuangan maupun di bidang manajemen yang lainnya,” ujar Benyamin.

Benyamin menegaskan, Pemkot Tangsel akan mendukung proses pemeriksaan dengan menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga diminta memberikan keterangan secara terbuka dan objektif kepada tim pemeriksa.

“Kalau diminta data, kalau ditanya ya dijawab secara objektiflah seperti itu saja dari mereka. Kita tunggu hasilnya, mudah-mudahan hasilnya baik,” harapnya.

Sementara itu, Inspektur Kota Tangsel Achmad Zubair menjelaskan, audit terinci merupakan kelanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang sebelumnya berfokus pada pengumpulan data. Pada tahap sekarang, tim BPK mulai mendalami dokumen sekaligus memeriksa pelaksanaan program di masing-masing instansi.

Zubair menegaskan, pemilihan sektor pendidikan dan rumah sakit bukan berarti BPK telah menemukan persoalan atau dugaan penyimpangan di Tangsel. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari agenda tematik nasional yang objeknya ditentukan oleh BPK pusat.

“Ini tematik. Dari pusat itu,” jelasnya.

Meski demikian, sektor rumah sakit menjadi salah satu perhatian karena pengelolaannya di Tangsel dinilai berpotensi menjadi percontohan. Melalui audit kinerja ini, BPK ingin melihat aspek yang masih dapat diperbaiki agar tata kelola dan kualitas pelayanan rumah sakit semakin optimal.

Sejumlah komponen yang akan didalami meliputi pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya operasional, pemanfaatan sistem informasi manajemen rumah sakit, hingga aspek pembinaan dan pengawasan.

Tak kalah penting, sektor pendidikan juga ikut diperiksa. BPK akan menelusuri kepatuhan pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.

Zubair pun mengingatkan seluruh OPD terkait agar tidak lamban dalam memenuhi permintaan dokumen. Kelengkapan data menjadi faktor penting agar setiap program dan penggunaan anggaran dapat diverifikasi secara menyeluruh.

“Pak Wali berpesan itu segala macam, mereka untuk aktif untuk menyampaikan data yang diminta BPK, jangan menunda-nunda data BPK,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel Deden Deni mengatakan, pemeriksaan di sektor pendidikan berkaitan dengan kepatuhan pengelolaan anggaran periode 2025 hingga 2026.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian di antaranya Dana Satuan Pendidikan (DSP), pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta penggunaan dana pendidikan lainnya, termasuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

Menurut Deden, terdapat sejumlah poin yang menjadi fokus pemeriksaan BPK tahun ini sebagai tindak lanjut dari tahapan sebelumnya.

“Ini berkaitan dengan kepatuhan ya, yang sudah lanjut. Ini jadi tindak lanjut mungkin yang dulu, yang di tahap pertama, ini lanjut lagi. Ada beberapa poin, ada empat poin kalau enggak salah yang fokus pemeriksaan BPK tahun ini,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam entry meeting telah dibahas tahapan pemeriksaan, kebutuhan dokumen, hingga jadwal dan lokasi pemeriksaan. Namun, hingga kini belum ada evaluasi maupun catatan akhir karena proses pendalaman masih berjalan.

Di sektor kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel Allin Hendalin Mahdaniar menyebut pemeriksaan BPK difokuskan pada audit kinerja rumah sakit. Hasilnya diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki pengelolaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Ya ini audit kinerja rumah sakit Tangerang Selatan. Ya tentunya nanti untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka untuk peningkatan kinerja,” ujarnya.

Allin menjelaskan, pemeriksaan dilakukan secara lebih mendalam, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Namun, hasil audit belum dapat disimpulkan karena masih terdapat sejumlah aspek yang harus dikonfirmasi bersama tim BPK.

“Jadi memang belum final sih, tapi memang udah lebih dalam,” pungkasnya. (Red)