Ambulans Teriak Minta Jalan, Iring-Iringan Pejabat Lewat: Polisi Minta Maaf

Beritabanten.com — Sebuah video yang beredar di media sosial pada Kamis, 1 Oktober 2026, memicu perhatian publik setelah memperlihatkan sebuah ambulans tertahan ketika arus lalu lintas dihentikan untuk memberi jalan bagi rangkaian kendaraan pejabat atau tamu kegiatan kenegaraan.

Peristiwa itu terjadi di kawasan Jalan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, saat lalu lintas diatur dalam rangka kegiatan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti.

Dalam rekaman tersebut, seorang pengendara motor terlihat berusaha meminta petugas membuka akses bagi ambulans. Ia terdengar berulang kali berteriak, “Bapak saya sudah mau mati, kasih jalan.”

Situasi itu menggambarkan kepanikan keluarga pasien yang merasa waktu sangat menentukan. Ambulans berada di tengah arus kendaraan yang dihentikan untuk memberi ruang kepada iring-iringan yang melintas.

Sejumlah pengguna jalan kemudian ikut meminta agar ambulans segera diberikan akses. Namun, video tersebut tidak dengan sendirinya dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa pejabat yang berada dalam iring-iringan mengetahui keberadaan ambulans atau memerintahkan petugas untuk menahannya.

Karena itu, titik persoalan lebih tepat ditempatkan pada mekanisme pengaturan lalu lintas di lapangan. Bagaimana petugas mengenali kondisi darurat, mengambil keputusan, dan memastikan kendaraan yang memiliki hak prioritas tetap memperoleh akses menjadi pertanyaan penting dalam peristiwa tersebut.

Kapolsek Cipayung AKP Elka Rudlof mengatakan petugas akhirnya membuka akses setelah mengetahui ambulans membawa pasien kritis. Menurut dia, penghentian arus lalu lintas berlangsung secara situasional untuk mengamankan rangkaian tamu negara dalam kegiatan Hari Kesaktian Pancasila.

Setelah kondisi ambulans diketahui, akses kemudian diberikan sehingga kendaraan medis tersebut dapat melanjutkan perjalanan. Elka juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menyebut peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi bagi kepolisian.

Secara hukum, ambulans bukan sekadar kendaraan biasa yang dapat menunggu ketika arus lalu lintas dihentikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan hak utama kepada kendaraan tertentu dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.

Pasal 134 menempatkan ambulans yang mengangkut orang sakit pada urutan kedua pengguna jalan yang memperoleh hak utama setelah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kendaraan pimpinan lembaga negara kemudian berada dalam urutan berikutnya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengamanan iring-iringan pejabat dan pelayanan terhadap kendaraan darurat bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan apabila petugas mampu menerapkan prioritas secara tepat ketika kondisi di lapangan berubah.

Di sinilah kecepatan respons menjadi sangat penting. Dalam pengamanan kegiatan kenegaraan, petugas memang harus memastikan kelancaran dan keamanan rangkaian kendaraan. Namun, ketika muncul kendaraan medis yang membawa pasien dalam kondisi kritis, situasi tersebut membutuhkan penyesuaian keputusan secara cepat.

Permintaan maaf kepolisian dan pernyataan bahwa kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi patut dilihat sebagai bagian dari proses perbaikan prosedur. Evaluasi terutama diperlukan agar petugas di lapangan memiliki mekanisme yang semakin jelas ketika pengamanan rangkaian pejabat bersinggungan dengan kendaraan darurat.

Peristiwa tersebut juga menjelaskan mengapa rekaman video di media sosial dengan cepat memunculkan kritik. Publik melihat seorang anggota keluarga berusaha mendapatkan jalan bagi pasien yang disebut dalam kondisi kritis. Namun, respons warganet terhadap video harus tetap dibedakan dari fakta mengenai kronologi yang telah dikonfirmasi.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah identitas kendaraan dengan pelat RI 25 yang terlihat dalam rekaman. Nomor pelat tersebut tidak cukup untuk memastikan siapa pejabat yang berada di dalam kendaraan. Karena itu, tanpa konfirmasi resmi, tidak tepat langsung mengaitkan kendaraan tersebut dengan nama atau jabatan tertentu.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar narasi tentang pejabat melawan rakyat. Persoalannya adalah bagaimana kewenangan negara dijalankan ketika prosedur pengamanan bertemu dengan kebutuhan medis yang mendesak.

Negara membutuhkan pengamanan kegiatan kenegaraan. Pada saat yang sama, pasien dalam ambulans membutuhkan akses jalan yang tidak boleh terlambat hanya karena petugas belum mengenali situasi darurat.

Karena itu, evaluasi yang dijanjikan kepolisian menjadi penting. Bukan hanya untuk menentukan siapa yang keliru dalam satu kejadian, tetapi untuk memastikan bahwa pada situasi serupa berikutnya, petugas dapat segera mengenali ambulans, membuka akses, dan tetap menjaga keamanan kegiatan tanpa mengorbankan keselamatan pasien. (Red)