Beritabanten.com – Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) menilai isu kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak dapat dipisahkan dari persoalan hak asasi manusia, kebebasan sipil, serta kebebasan politik. Koalisi memperingatkan bahwa mempersempit KBB hanya sebagai persoalan kerukunan antarumat beragama berisiko mengabaikan persoalan hak warga negara yang lebih luas.

Pernyataan tersebut disampaikan Koalisi Advokasi KBB dalam siaran pers di Banjarmasin, Kamis (24/9/2026). Koalisi menyebut hak untuk beragama, berkeyakinan, berpikir, dan berekspresi merupakan hak setiap individu dan kelompok yang harus dijamin secara setara.

Koalisi juga mengaitkan persoalan KBB dengan kondisi demokrasi dan ruang sipil. Dalam pandangannya, tata kelola negara saat ini menunjukkan kecenderungan yang disebut semakin otoritarian dan militeristik. Koalisi menyoroti penggunaan hukum yang mereka sebut sebagai autocratic legalism untuk memusatkan kekuasaan serta sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak terhadap ruang sipil.

Dalam siaran pers tersebut, Koalisi Advokasi KBB juga menyinggung Proyek Strategis Nasional (PSN), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KLMP), dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Koalisi menyampaikan penilaian kritis terhadap program dan proyek tersebut dalam konteks apa yang mereka sebut sebagai tekanan terhadap hak masyarakat dan ruang hidup.

Koalisi selanjutnya menyoroti apa yang mereka sebut sebagai meluasnya polarisasi dan intoleransi. Menurut mereka, ruang sipil semakin menyempit melalui intimidasi dan kriminalisasi terhadap pembela HAM, aktivis demokrasi dan lingkungan, masyarakat adat, kelompok minoritas, serta warga yang menyampaikan tuntutan dan aspirasi.

Dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, Koalisi menolak apabila KBB direduksi menjadi sekadar konsep “kerukunan” atau “moderasi beragama” versi negara. Mereka menilai pendekatan semacam itu dapat berujung pada perlakuan yang tidak setara terhadap kelompok minoritas dan menekankan kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan warga negara di hadapan hukum serta dalam memperoleh layanan publik.

Koalisi juga menggunakan pendekatan interseksional dalam melihat persoalan pelanggaran HAM. Mereka menghubungkan kebebasan sipil dan politik dengan persoalan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta perampasan ruang hidup.

Menurut Koalisi, eksploitasi sumber daya alam tanpa persetujuan dan partisipasi bermakna masyarakat dapat berdampak pada lingkungan sekaligus meminggirkan kelompok rentan. Mereka secara khusus menyebut masyarakat adat serta kelompok seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas.

Atas berbagai persoalan tersebut, Koalisi Advokasi KBB menyerukan penghentian koersi, represi, dan kriminalisasi terhadap warga maupun aktivis dengan menggunakan pasal yang dinilai karet. Mereka juga meminta pemerintah dan DPR mencabut regulasi yang dianggap diskriminatif dan ekstraktif.

Koalisi turut meminta penghentian proyek ekstraktif yang menurut mereka melanggar etika lingkungan dan hak masyarakat. Dalam tuntutannya, PSN, MBG, dan KDMP/KLMP disebut sebagai bagian dari kebijakan yang perlu dikaji dari perspektif hak rakyat dan perlindungan sumber daya publik.

Kepada lembaga HAM nasional, Koalisi meminta pemantauan pelanggaran HAM menggunakan pendekatan interseksional serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok rentan, pembela HAM, aktivis demokrasi, dan aktivis lingkungan.

Sementara kepada masyarakat sipil, Koalisi menyerukan konsolidasi gerakan lintas isu yang mencakup kebebasan beragama dan berkeyakinan, buruh, antikorupsi, pendidikan, keterbukaan informasi, masyarakat adat, perempuan dan gender, anak, disabilitas, lingkungan, serta perdamaian.

Bagi Koalisi Advokasi KBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan pada akhirnya bukan hanya menyangkut hubungan antaragama. Mereka menempatkannya sebagai bagian dari jaminan kesetaraan warga negara dan perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokratis. Pernyataan tersebut menjadi sikap organisasi masyarakat sipil yang kini mendorong pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat untuk memperluas kembali ruang perlindungan hak warga negara (Red).

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com