Pendidikan Gratis atau Makan Bergizi Gratis, Mana yang Lebih Mendesak bagi Rakyat?

Beritabanten.com – Perdebatan mengenai prioritas program pemerintah kembali mencuat setelah Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menyampaikan aspirasi masyarakat yang ditemuinya di daerah. Dalam Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 18 Juli 2026, Esti menyebut banyak warga lebih berharap adanya pendidikan gratis dibandingkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Esti, persoalan yang sering disampaikan masyarakat bukan hanya terkait kebutuhan makanan di sekolah, tetapi juga masih tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung keluarga. Ia menyebut masih terdapat siswa yang belum memanfaatkan program MBG, sementara beban biaya sekolah tetap menjadi persoalan bagi sebagian orang tua.

Karena itu, Esti menilai perlu ada langkah bertahap untuk mewujudkan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA/SMK sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan diskusi lebih luas mengenai bagaimana pemerintah menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran negara.

Dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah memang selalu dihadapkan pada pilihan ketika sumber daya yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan masyarakat sangat beragam. Melalui teori public choice, keputusan pemerintah idealnya mempertimbangkan manfaat terbesar bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pendidikan menjadi salah satu sektor yang memiliki dampak besar terhadap masa depan bangsa. Dalam teori human capital yang dikembangkan Theodore Schultz dan Gary Becker, pendidikan dipandang sebagai investasi yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, serta peluang seseorang memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Akses pendidikan yang terjangkau bahkan gratis dapat mengurangi kesenjangan sosial karena membuka kesempatan lebih besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Namun, program Makan Bergizi Gratis juga memiliki alasan kuat untuk dipertahankan. Pemenuhan gizi anak berkaitan langsung dengan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan belajar, dan kesehatan dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh asupan gizi cukup memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi generasi yang produktif.

Karena itu, pendidikan dan pemenuhan gizi sebenarnya bukan dua kebijakan yang harus dipertentangkan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Tantangan terbesar pemerintah adalah bagaimana menyusun prioritas anggaran agar kedua kebutuhan tersebut dapat berjalan secara efektif.

Pernyataan Esti Wijayati mencerminkan adanya aspirasi masyarakat yang masih menghadapi persoalan biaya pendidikan. Aspirasi tersebut penting menjadi masukan dalam evaluasi kebijakan. Namun, untuk menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat lebih memilih sekolah gratis dibandingkan MBG, tetap diperlukan kajian yang lebih luas melalui survei nasional yang representatif.

Dalam konsep evidence-based policy, kebijakan publik harus dibangun berdasarkan data dan kajian yang kuat, bukan hanya berdasarkan persepsi atau pengalaman di satu wilayah tertentu. Pemerintah perlu melihat kondisi secara menyeluruh agar setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, pilihan antara pendidikan gratis dan Makan Bergizi Gratis bukanlah persoalan memilih salah satu dan mengabaikan yang lain. Keduanya merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Anak Indonesia membutuhkan makanan yang cukup agar tumbuh sehat, tetapi juga membutuhkan pendidikan berkualitas agar mampu bersaing.

Keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari berapa banyak anak yang mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga dari seberapa besar negara mampu memberikan kesempatan belajar yang adil bagi seluruh generasi penerus. (Red)