Merek Usaha Naik Biaya, Pelaku Bisnis Didorong Lebih Serius Lindungi Aset Dagang

Beritabanten.com – Pemerintah mulai memberlakukan tarif baru layanan pendaftaran merek melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Agustus 2026 dan mengubah sejumlah tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk layanan kekayaan intelektual, khususnya pendaftaran dan perpanjangan merek.

Berdasarkan aturan tersebut, biaya pendaftaran merek bagi pemohon umum meningkat dari sebelumnya Rp1,8 juta menjadi Rp2,8 juta per kelas. Kenaikan juga berlaku untuk layanan perpanjangan merek, yakni dari Rp2,25 juta menjadi Rp3,5 juta sebelum masa berlaku berakhir, serta dari Rp4,5 juta menjadi Rp7 juta untuk perpanjangan dalam masa tenggang.

Selain itu, pemerintah menetapkan tarif baru untuk layanan keberatan sebesar Rp1,5 juta dan pengajuan banding merek sebesar Rp4,5 juta. Perubahan tarif ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap minat pelaku usaha dalam mendaftarkan merek.

Di tengah kebijakan tersebut, pemerintah tetap memberikan perlakuan khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Tarif pendaftaran merek bagi UMK tetap sebesar Rp500 ribu per kelas, sehingga kenaikan tarif tidak secara langsung membebani kelompok usaha kecil yang telah memenuhi kriteria.

Dari perspektif ekonomi regulasi, kenaikan biaya administrasi dapat meningkatkan cost of compliance atau biaya kepatuhan yang harus ditanggung pelaku usaha. Bagi bisnis yang masih berkembang, tambahan biaya tersebut berpotensi menjadi pertimbangan sebelum mengurus perlindungan hukum atas merek yang dimiliki.

Namun, dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pendaftaran merek bukan sekadar biaya administratif, melainkan investasi bisnis. Merek yang telah terdaftar memberikan perlindungan hukum, hak eksklusif penggunaan nama atau identitas usaha, serta perlindungan dari pihak lain yang berpotensi meniru atau memanfaatkan nilai komersial sebuah merek.

Dalam teori property rights, kepastian atas kepemilikan menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Perlindungan terhadap merek memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk membangun reputasi, mengembangkan inovasi, dan meningkatkan nilai bisnis dalam jangka panjang.

Bagi perusahaan yang telah memiliki merek kuat, kenaikan tarif kemungkinan tidak menjadi hambatan besar. Sebab, risiko kehilangan hak atas merek akibat tidak didaftarkan dapat jauh lebih besar dibandingkan tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Namun, tantangan berbeda dapat dirasakan oleh pelaku usaha yang harus mendaftarkan merek dalam banyak kelas atau memiliki sejumlah produk dengan identitas berbeda. Semakin banyak kelas yang didaftarkan, semakin besar pula biaya yang harus disiapkan oleh perusahaan.

Kebijakan mempertahankan tarif khusus bagi UMK menjadi langkah penting agar pelaku usaha kecil tetap memiliki akses terhadap perlindungan kekayaan intelektual. Sebab, bagi banyak UMK, merek bukan hanya nama dagang, tetapi juga aset yang dibangun melalui proses panjang dan menjadi pembeda di tengah persaingan pasar.

Meski demikian, kenaikan tarif perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan. Pemerintah perlu memastikan proses pendaftaran merek semakin cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemohon.

Pada akhirnya, perlindungan merek merupakan bagian penting dalam membangun iklim usaha yang sehat. Kenaikan biaya pendaftaran memang menjadi tantangan baru, tetapi nilai sebuah merek yang terlindungi sering kali jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Tantangan pemerintah adalah memastikan kebijakan tarif baru tetap mendorong kesadaran pelaku usaha untuk melindungi aset intelektualnya, bukan justru menunda kepastian hukum atas merek yang telah mereka bangun. (Red)

Pendaftaran Merek, Tarif PNBP, PP Nomor 30 Tahun 2026, Hak Kekayaan Intelektual, HKI, UMKM, Perlindungan Merek, Kekayaan Intelektual, Dunia Usaha, Regulasi Bisnis.