Nanik S. Deyang di Tengah Pusaran Kasus MBG, Mengapa Tetap Dipercaya Saat Pejabat Lama BGN Terseret?

Bisa. Saya ubah menjadi gaya portal berita online seperti Beritabanten.com: judul lebih menarik, lead berita, bahasa jurnalistik, tetap memakai prinsip kehati-hatian (tidak langsung menuduh). Gaya portal tersebut umumnya memakai format berita dengan kanal, judul kuat, dan paragraf pendek.

Beritabanten.com – Nama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang kembali menjadi sorotan publik di tengah penyidikan dugaan persoalan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Perhatian publik mengarah pada satu pertanyaan: mengapa posisi Nanik justru semakin kuat ketika sejumlah pejabat lama BGN terseret dalam proses hukum dan muncul tudingan yang mengaitkan dirinya?

Kesan adanya perlakuan berbeda muncul setelah Nanik tetap mendapat kepercayaan untuk memimpin BGN. Sebelumnya, ia dilantik sebagai Wakil Kepala BGN pada September 2025 sebelum kemudian dipercaya menduduki posisi Kepala BGN pada Juni 2026.

Kedekatan politik Nanik dengan Presiden Prabowo Subianto juga menjadi perhatian. Ia diketahui pernah berada dalam lingkaran pendukung politik Prabowo. Namun, kedekatan politik tersebut tidak otomatis dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan hukum.

Dalam proses penyidikan perkara dugaan korupsi MBG, nama Nanik disebut oleh mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya. Keterangan tersebut berkaitan dengan persoalan yayasan dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Nanik sendiri membantah adanya penerimaan aliran dana dan menyatakan siap apabila diperlukan untuk memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum.

Di sisi lain, muncul persepsi bahwa sejumlah pejabat lama BGN seolah memiliki konflik dengan Nanik. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan dinamika internal lembaga setelah terjadi pergantian kepemimpinan.

Dalam banyak kasus, ketika sebuah institusi menghadapi persoalan hukum, muncul persaingan narasi antarorang yang pernah berada dalam struktur yang sama. Pihak yang terseret perkara dapat merasa perlu menjelaskan perannya, sementara pihak yang tetap bertahan dalam jabatan bisa menjadi sasaran kritik.

Namun, tudingan adanya dendam pribadi terhadap Nanik belum dapat dibuktikan. Bisa saja persoalan tersebut merupakan bagian dari upaya membuka fakta dalam proses hukum, atau bisa pula dipengaruhi oleh konflik kepentingan dan perbedaan pandangan internal.

Kini perhatian publik tertuju pada bagaimana aparat penegak hukum menangani perkara tersebut. Jika ada bukti keterlibatan pihak tertentu, proses hukum harus berjalan tanpa memandang jabatan maupun kedekatan politik.

Sebaliknya, apabila tudingan terhadap Nanik tidak terbukti, maka nama dan reputasinya juga harus dipulihkan secara terbuka.

Kasus ini menjadi ujian bagi BGN untuk menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas, terlepas dari siapa yang berada di kursi pimpinan.

Pada akhirnya, hanya proses pemeriksaan berbasis bukti yang dapat menjawab apakah Nanik S. Deyang merupakan pihak yang disudutkan akibat konflik internal, atau terdapat fakta lain yang belum terungkap. (Red)