BAZNAS Dinilai Mitra Strategis Pemerintah untuk Atasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Beritabanten.com – Kementerian Dalam Negeri menegaskan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting dalam mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan masyarakat di daerah.

Adalah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sekaligus Pimpinan BAZNAS RI ex-officio, Agus Fatoni, menyatakan trend positif BAZNAS itu dalam acara BAZNAS Knowledge Sharing yang digelar Pusdiklat dan dihadiri pengurus BAZNAS dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Agus Fatoni menegaskan, BAZNAS bukan hanya lembaga pengelola zakat, tetapi mitra strategis pemerintah yang mampu menjangkau masyarakat paling membutuhkan melalui program-program kemanusiaan yang terukur dan berdampak nyata.

“BAZNAS mampu bergerak cepat menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan melalui program-program kemanusiaan yang terukur,” ujar Agus Fatoni. Ia mencontohkan sejumlah program yang telah berjalan, seperti bedah rumah, pemberdayaan UMKM, penanganan stunting, hingga layanan kesehatan gratis.

Kolaborasi antara BAZNAS dan pemerintah daerah menjadi kunci agar layanan masyarakat lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Agus Fatoni juga mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menunjukkan sinergi baik, termasuk **Kolaka, Surabaya, dan Solo**.

Pemerintah daerah didorong memperkuat peran BAZNAS melalui dukungan hibah berbasis prinsip *money follow program* dan *money follow function*, sehingga penganggaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tingkatan BAZNAS.

Selain itu, Kemendagri mendorong inovasi pembiayaan melalui skema creative financing guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung keberlanjutan program pembangunan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bisa dilakukan melalui intensifikasi sumber yang ada, serta ekstensifikasi dengan menggali potensi pajak dan retribusi baru.

Agus Fatoni menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM dan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. “Dengan digitalisasi, pelayanan publik menjadi lebih murah, mudah diawasi, dan transparan, sehingga risiko kebocoran anggaran dan praktik korupsi dapat diminimalisir,” jelasnya.

Di akhir kesempatan, Agus menekankan perlunya inovasi berkelanjutan untuk menghadirkan solusi atas tantangan pendanaan daerah, agar program pembangunan dan layanan masyarakat berjalan lebih efektif dan berdampak luas. (Red)