Jokowinomics dalam Pusaran Pembangunan Berkelanjutan

Beritabanten.com – Buku dengan judul ‘Mengurai Benang Kusut Indonesia, Jokowinomics di Bawah Cengkeraman Korporasi’, merupakan salah satu karya penting dalam membaca arah pembangunan ekonomi Indonesia secara kritis, terutama pada era Joko Widodo.

Sang penulis Jalal, yang dikenal sebagai pemikir di bidang keberlanjutan, tidak sekadar memotret kebijakan ekonomi sebagai serangkaian keputusan teknokratis, melainkan sebagai hasil tarik-menarik kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat.

Buku diterbitkan oleh Media Baca Anasti dan A+CSR Indonesia, Cetakan Pertama, Oktober 2000 ini, mempunyai ketebalan 480 halaman yang merupakan kumpulan tulisan lepas di berbagai tempat, terutama geotimes.com.

Buku ini sengaja ditujukan bagi pembaca yang ingin memahami lebih dalam relasi antara pembangunan, kekuasaan ekonomi, dan keberlanjutan.

Sejak awal, Jalal mengajukan tesis bahwa “Jokowinomics”—yang identik dengan pembangunan infrastruktur masif dan percepatan investasi—tidak bisa dilepaskan dari peran besar korporasi dalam menggerakkan ekonomi nasional

Alur pembahasan dalam buku ini mengalir dari gambaran besar kebijakan ekonomi menuju analisis sektoral, terutama di bidang ekstraktif seperti pertambangan. Jalal menunjukkan bahwa ketergantungan pada investasi besar, baik domestik maupun asing, sering kali menempatkan negara pada posisi yang kurang ideal.

Dalam situasi tersebut, regulasi cenderung dilonggarkan demi menjaga arus modal tetap masuk, meskipun konsekuensinya bisa berupa degradasi lingkungan atau marginalisasi masyarakat lokal.

Salah satu gagasan penting yang menjadi benang merah buku ini tercermin dalam kutipan berikut:

“Tolak ukur utama dalam penilaian pertambangan berkelanjutan adalah kehidupan masyarakat di sekitar tambang yang semakin membaik.” (hlm. 210)

Kutipan ini memperlihatkan posisi Jalal yang menempatkan manusia—bukan sekadar pertumbuhan ekonomi—sebagai pusat pembangunan. Ia mengkritik keras praktik pembangunan yang hanya berorientasi pada angka-angka makro, tanpa mempertimbangkan dampak riil di tingkat lokal.

Jika dibandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono, arah pembangunan yang dikritik Jalal dalam buku ini menunjukkan pergeseran yang cukup signifikan.

Pada masa SBY, pembangunan ekonomi cenderung lebih berhati-hati (prudent) dengan penekanan pada stabilitas makroekonomi, pengendalian inflasi, serta tata kelola demokratis pascareformasi. Investasi tetap penting, tetapi tidak didorong secara agresif seperti pada era Jokowi.

Pendekatan SBY bisa dikatakan lebih “institusional”, dengan ruang deliberasi yang relatif lebih luas antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil.

Namun, pendekatan tersebut juga memiliki kelemahan: pertumbuhan infrastruktur berjalan lebih lambat, dan reformasi struktural sering tersendat oleh birokrasi yang kompleks.

Dalam konteks ini, “Jokowinomics” muncul sebagai antitesis—lebih cepat, lebih pragmatis, dan lebih berorientasi hasil. Jalal melihat bahwa percepatan ini membawa konsekuensi: meningkatnya ketergantungan pada korporasi besar sebagai motor pembangunan.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan arah pembangunan yang mulai dirancang pada era Prabowo Subianto, terdapat kombinasi menarik antara kesinambungan dan potensi perubahan.

Prabowo cenderung melanjutkan fondasi infrastruktur yang telah dibangun pada era Jokowi, tetapi dengan penekanan lebih kuat pada industrialisasi, kedaulatan pangan, dan hilirisasi sumber daya alam.

Dalam narasi kebijakannya, negara diharapkan memiliki peran lebih aktif dan strategis, tidak sekadar sebagai fasilitator investasi.

Namun, jika dibaca melalui kacamata Jalal, arah ini tetap menyimpan pertanyaan kritis: sejauh mana negara benar-benar mampu mengendalikan korporasi, dan bukan sebaliknya?

Jika hilirisasi dan industrialisasi tetap bergantung pada konglomerasi besar atau investor global, maka risiko dominasi korporasi yang dikritik dalam buku ini bisa saja berlanjut, hanya dalam bentuk yang berbeda.

Buku ini secara tidak langsung menjadi alat refleksi lintas rezim. Pada era SBY, tantangannya adalah lambannya eksekusi; pada era Jokowi, tantangannya adalah dominasi korporasi dalam percepatan pembangunan; sementara pada era Prabowo, tantangan utamanya adalah bagaimana menyeimbangkan ambisi kedaulatan ekonomi dengan realitas struktur kekuatan bisnis global dan domestik.

Kekuatan utama buku ini terletak pada keberanian Jalal mengungkap sisi gelap pembangunan yang sering terabaikan. Ia tidak hanya mengkritik, tetapi juga mengajak pembaca untuk memikirkan ulang indikator keberhasilan pembangunan.

Namun, di sisi lain, buku ini memang tidak menawarkan banyak solusi praktis, sehingga terasa lebih sebagai diagnosis mendalam daripada panduan kebijakan.

‘Mengurai Benang Kusut Indonesia’ menjadi bacaan yang relevan tidak hanya untuk memahami masa lalu dan masa kini, tetapi juga untuk membaca masa depan pembangunan Indonesia.

Jalal mengingatkan bahwa tanpa keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, pembangunan hanya akan menjadi benang kusut yang semakin sulit diurai—siapa pun pemimpinnya. (Red)