Apkasi Siapkan Isu Strategis untuk Disampaikan kepada Presiden

Beritabanten.com — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengawal agenda pembangunan nasional.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Dewan Pengurus Apkasi II Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (13/4/2026). Dalam forum itu, Apkasi memfokuskan pembahasan pada perumusan rekomendasi strategis yang akan disampaikan langsung kepada Presiden.

Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, mengatakan pertemuan ini menjadi langkah penting untuk menerjemahkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII di Batam ke dalam solusi konkret dan aplikatif.

Menurut dia, komunikasi yang hangat dan solutif antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci agar kebijakan nasional selaras dengan kebutuhan di lapangan.

“Kami ingin membawa suara utuh dari daerah, bukan sekadar persoalan, tetapi juga data serta solusi yang konstruktif. Kami berharap dapat segera melakukan audiensi dengan Bapak Presiden untuk menyelaraskan pandangan demi kepentingan masyarakat kabupaten,” ujarnya.

Dukung Program Strategis Nasional

Dalam rapat tersebut, Apkasi juga membentuk tim kecil untuk menyaring dua hingga tiga isu prioritas dari sekitar 20 rekomendasi hasil Rakernas Batam.

Beberapa isu utama yang menjadi perhatian di antaranya dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN), termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Bursah menegaskan, pemerintah kabupaten siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program tersebut.

“Kami akan menyampaikan progres di lapangan sekaligus kendala teknis yang dihadapi. Tujuannya mencari solusi bersama agar manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok desa,” katanya.

Optimisme di Tengah Keterbatasan Fiskal

Di tengah tantangan ekonomi makro dan keterbatasan ruang fiskal daerah, Apkasi mengajak seluruh kepala daerah untuk tetap optimistis dan inovatif.

Bursah menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta upaya mencari alternatif pembiayaan pembangunan.

“Kondisi fiskal yang menantang harus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa daerah adalah mitra yang dapat dipercaya. Pelayanan publik tidak boleh menurun,” tegasnya.

Apkasi berencana segera melayangkan surat permohonan audiensi kepada Presiden. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi pusat dan daerah sekaligus memastikan kebijakan pembangunan tetap sejalan dengan visi Indonesia maju. (Red)