Isu Reshuffle Mencuat, Purbaya Dikabarkan Enggan Bayar Utang Proyek Whoosh

Beritabanten.com – Isu perombakan kabinet kembali ramai dibicarakan, kali ini menyoroti posisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Purbaya akan menjadi salah satu menteri yang berpotensi diganti karena sikapnya yang disebut-sebut enggan menyetujui pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Sejumlah sumber politik menyebut, Purbaya bersikeras agar mekanisme pembayaran utang proyek tersebut tidak membebani keuangan negara.

Ia menilai, proyek Whoosh merupakan investasi berbasis bisnis yang seharusnya ditanggung oleh badan usaha, bukan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sikap tegas inilah yang diduga menimbulkan ketegangan di antara beberapa pihak di lingkaran pemerintahan.

“Pak Purbaya berpandangan pembayaran utang proyek Whoosh tidak boleh langsung menggunakan dana publik. Ia ingin semua dilakukan transparan dan sesuai skema komersial,” ujar seorang sumber ekonomi di lingkungan Kementerian Keuangan, Rabu (29/10).

Isu reshuffle semakin mencuat setelah muncul laporan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah menteri ekonomi. Beberapa analis menilai, perbedaan pandangan antara Purbaya dan sejumlah pejabat lain terkait proyek strategis nasional bisa menjadi alasan politik di balik rumor tersebut.

Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Istana maupun dari Purbaya sendiri mengenai isu tersebut. Juru bicara Kementerian Keuangan hanya menyatakan bahwa Purbaya tetap fokus menjalankan tugasnya menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat ekonomi nasional.

“Beliau tetap bekerja seperti biasa. Soal isu reshuffle, itu ranah Presiden,” ujar pejabat tersebut singkat.

Meski demikian, isu mengenai ketidaksepahaman dalam kebijakan pembiayaan proyek Whoosh dinilai menjadi sinyal adanya dinamika internal di sektor ekonomi pemerintahan. Jika benar reshuffle dilakukan dalam waktu dekat, publik menilai keputusan itu akan menjadi ujian bagi arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo ke depan. (Nbl)