Beritqbanten.com – Pemerintah Kabupaten Tangerang luncurkan program magang dan pendampingan tata kelola pemerintahan desa atau MAPN TAKO PEMDES.
Peluncuran dilaksanakan di Hotel Yasmin Jalan Raya Binong No.8, Kelurahan Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810 pada Kamis 30 Mei 2024
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan, program ini memberikan kesempatan bagi Pemerintah Desa untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan keterampilan dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami berupaya meningkatkan kemampuan para perangkat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, khususnya terkait anggaran yang ada di desa,” katanya Rabu.
“Sehingga nantinya mampu menjalankan fungsi pemerintahan desa lebih efektif dan efisien,” dia tambahkan.
Lanjut Rudi, akan ada 15 desa yang menjadi titik lokasi fokus dengan15 desa lainnya akan diberikan pendampingan oleh desa yang menjadi pendamping.
Harapan dia, lahir peningkatan kapasitas perangkat desa dalam mengelola administrasi dan keuangan untuk meningkatkan penyerapan anggaran, pelayanan kepada masyarakat, serta pencapaian target pembangunan.
“Desa dapat menjadi lebih baik, sehingga mampu menjalankan fungsi pemerintahan desa secara lebih efektif dan efisien, dan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih optimal serta target pembangunan tercapai,” harapnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Yayat Rohimat menguatkan, dengan strategi peningkatan kapasitas pemerintah desa melalui implementasi “MAPAN TAKO PEMDES”, tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih baik.
“Artinya ada desa yang dijadikan tempat magang dan ada desa yang menjadi peserta magang dengan durasi 5 hari kerja,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang, Maskota, mendukung program yang digagas oleh DPMPD tersebut karena membantu meningkatkan kualitas pengelolaan tata kelola pemerintahan desa.
“Saya mendukung penuh program ini, karna sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan tata kelola pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.
Harapannya, Kepala Desa dapat menyesuaikan aturan dan anggaran pemerintahan desa, sehingga penggunaan dana desa bisa tertib,” pungkasnya.(Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan