Pemerintah Tegaskan Tak Gunakan APBN untuk Pendirian Family Office

Beritabanten.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pendirian family office di Indonesia.

Menkeu Purbaya menegaskan, jika Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ingin merealisasikan gagasan tersebut, maka pembiayaannya harus dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan anggaran negara.

Menurut Purbaya, rencana pembentukan family office merupakan inisiatif lama dari Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.

Namun, Kementerian Keuangan tidak akan mengalihkan anggaran untuk proyek tersebut.

“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan tetap fokus pada pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.

“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu saja yang penting,” kata Purbaya.

Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyatakan bahwa pembentukan family office atau Wealth Management Consulting (WMC) akan tetap dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menargetkan proyek tersebut dapat mulai beroperasi tahun ini setelah menunggu keputusan presiden.

Konsep family office sendiri merupakan layanan keuangan untuk mengelola kekayaan individu dengan aset sangat besar (ultra high-net-worth individuals atau UHNWI) agar tertarik berinvestasi di Indonesia.

Program ini semula direncanakan berjalan sejak Februari 2025, namun hingga kini masih dalam tahap persiapan.

Menkeu Purbaya juga menegaskan sikap serupa saat menolak penggunaan APBN untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).

Ia menilai tanggung jawab pembiayaan proyek tersebut sepenuhnya berada di tangan Danantara, lembaga yang menaungi seluruh BUMN dengan pendapatan dividen besar, sekitar Rp80 triliun per tahun.

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa dirinya belum memahami secara rinci konsep family office yang diusulkan oleh DEN.

“Saya belum terlalu mengerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi saya belum pernah lihat konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” ucapnya.

Dengan demikian, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa APBN tidak akan dialokasikan untuk proyek pembangunan family office.

Jika inisiatif tersebut tetap dijalankan, pendanaannya harus bersumber dari pihak swasta atau lembaga yang menggagasnya. (Nbl)