Membongkar Feodalisme Akademik, Kepemimpinan Inklusif Didorong untuk Ubah Budaya Kampus

Beritabanten.com — Universitas selama ini dipandang sebagai ruang pengembangan ilmu pengetahuan, tempat gagasan diuji, kritik disampaikan, dan kekuasaan dikaji secara rasional. Namun, di balik citra tersebut, kampus juga dapat menghadapi persoalan internal berupa relasi kuasa yang terlalu hierarkis dan sulit dikritik.

Fenomena tersebut sering disebut sebagai feodalisme akademik. Istilah ini bukan berarti kampus sama dengan sistem feodal dalam sejarah, melainkan sebuah kritik terhadap budaya akademik yang menempatkan senioritas, jabatan, gelar, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan sebagai sumber pengaruh yang terlalu besar.

Dalam kondisi tertentu, seseorang dapat lebih dihargai karena posisi dan jejaringnya dibandingkan kualitas gagasan yang disampaikan. Akibatnya, ruang akademik yang seharusnya terbuka terhadap perdebatan dapat berubah menjadi lingkungan yang membuat sebagian pihak enggan menyampaikan kritik.

Feodalisme akademik dapat terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari mahasiswa yang merasa takut mempertanyakan dosen, dosen muda yang harus menyesuaikan diri dengan kehendak senior, hingga kelompok tertentu yang menghadapi hambatan lebih besar dalam memperoleh kesempatan akademik.

Masalah utama bukan keberadaan hierarki itu sendiri. Perguruan tinggi tetap membutuhkan struktur organisasi, pembagian tanggung jawab, dan otoritas keilmuan. Persoalan muncul ketika hierarki berubah menjadi dominasi, ketika penghormatan berubah menjadi kepatuhan mutlak, dan ketika kewenangan sulit dipertanggungjawabkan.

Kepemimpinan Feminis sebagai Kritik terhadap Relasi Kuasa

Kepemimpinan feminis sering disalahpahami hanya sebagai kepemimpinan yang dilakukan oleh perempuan. Padahal, konsep ini tidak semata-mata berkaitan dengan identitas pemimpin, tetapi tentang bagaimana kekuasaan dijalankan.

Seorang perempuan dapat memimpin dengan pola yang sangat hierarkis, sementara seorang laki-laki dapat menerapkan prinsip kepemimpinan feminis yang lebih inklusif.

Inti dari kepemimpinan feminis adalah mempertanyakan bagaimana kekuasaan dibentuk, siapa yang memiliki akses terhadapnya, siapa yang didengar, dan siapa yang menanggung risiko ketika menyampaikan kritik.

Pendekatan ini melihat bahwa institusi tidak pernah sepenuhnya netral. Relasi gender, usia, status sosial, senioritas, dan posisi akademik dapat memengaruhi siapa yang memiliki ruang lebih besar untuk berbicara dan mengambil keputusan.

Karena itu, kepemimpinan feminis tidak hanya membuka ruang partisipasi, tetapi juga menilai apakah semua pihak benar-benar memiliki kesempatan yang setara untuk menggunakan ruang tersebut.

Menguji Kembali Klaim Netralitas Akademik

Salah satu tantangan dalam dunia akademik adalah anggapan bahwa seluruh proses telah berjalan objektif karena menggunakan standar profesional dan meritokrasi.

Namun, kepemimpinan feminis mengingatkan bahwa sistem yang terlihat netral tetap perlu diperiksa. Ukuran tentang prestasi, kualitas, atau kompetensi dapat dipengaruhi oleh nilai dan kebiasaan kelompok yang dominan.

Pertanyaannya bukan apakah standar akademik harus diturunkan, tetapi apakah standar tersebut benar-benar memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak.

Dalam budaya akademik yang terlalu hierarkis, kritik sering dianggap sebagai ancaman. Mempertanyakan keputusan pimpinan dapat dianggap sebagai pembangkangan, sementara kritik terhadap senior dapat dipandang sebagai tindakan tidak menghormati.

Kepemimpinan feminis menawarkan cara pandang berbeda: kritik bukan ancaman terhadap institusi, melainkan mekanisme agar institusi tetap sehat dan dapat memperbaiki diri.

Dari Kekuasaan Mengendalikan Menuju Kekuasaan Bersama

Dalam pemikiran feminis, kekuasaan tidak selalu dipahami sebagai kemampuan untuk mengendalikan orang lain. Kekuasaan juga dapat berarti kemampuan untuk bekerja bersama dan memperkuat kapasitas individu maupun kelompok.

Feodalisme akademik cenderung menggunakan pola power over, yaitu kekuasaan yang berpusat pada kontrol. Senior mengendalikan junior, pembimbing memiliki pengaruh besar terhadap masa depan mahasiswa, dan akses terhadap kesempatan sering bergantung pada hubungan personal.

Kepemimpinan feminis berusaha mengubah pola tersebut menjadi kekuasaan yang berbasis tanggung jawab institusional.

Seorang dosen pembimbing tetap memiliki otoritas akademik, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh berubah menjadi kendali penuh atas kehidupan mahasiswa. Seorang pimpinan tetap memiliki hak mengambil keputusan, tetapi keputusan tersebut harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, kepemimpinan feminis bukan berarti kepemimpinan yang lemah. Justru, pendekatan ini menuntut disiplin yang lebih besar karena pemimpin harus mampu membatasi penggunaan kekuasaannya sendiri.

Kepedulian dan Ketegasan Tidak Harus Bertentangan

Budaya akademik sering memisahkan rasionalitas dengan kepedulian. Ketegasan dianggap sebagai tanda profesionalisme, sementara empati kadang dipandang terlalu personal.

Kepemimpinan feminis menolak anggapan tersebut. Kepedulian bukan berarti menghapus standar, dan empati bukan berarti mengabaikan aturan.

Institusi akademik tetap dapat menjaga kualitas ilmiah sekaligus memahami bahwa setiap individu memiliki kondisi kehidupan yang berbeda.

Melalui konsep etika kepedulian, kerja yang selama ini tidak terlihat juga perlu dihargai. Keberhasilan akademik tidak hanya lahir dari seorang profesor atau peneliti, tetapi juga didukung mahasiswa, tenaga administrasi, pustakawan, keluarga, dan berbagai pihak lain.

Risiko Ketika Kesetaraan Hanya Menjadi Simbol

Kepemimpinan feminis juga menghadapi tantangan ketika nilai-nilai kesetaraan hanya dijadikan slogan.

Sebuah institusi dapat terlihat mendukung keberagaman melalui berbagai program dan simbol, tetapi tetap mempertahankan pola kekuasaan lama di dalam pengambilan keputusan.

Karena itu, keberhasilan kepemimpinan feminis tidak dapat diukur hanya dari siapa yang menduduki jabatan tinggi. Ukurannya adalah apakah kelompok yang sebelumnya kurang memiliki suara menjadi lebih aman untuk berbicara, apakah keputusan lebih transparan, dan apakah akses terhadap kesempatan menjadi lebih adil.

Mengubah Budaya Kampus Lebih Penting daripada Sekadar Mengganti Pemimpin

Mengatasi feodalisme akademik tidak cukup hanya dengan mengganti individu yang berada di posisi puncak. Budaya kekuasaan dapat tetap bertahan meskipun pemimpinnya berganti latar belakang.

Perubahan yang lebih mendasar adalah mengubah cara institusi memahami kepemimpinan.

Kepemimpinan yang sehat bukan hanya tentang kemampuan mengatur orang lain, tetapi juga kemampuan menciptakan lingkungan di mana orang lain dapat berkembang, menyampaikan gagasan, dan melakukan kritik tanpa takut kehilangan kesempatan akademik.

Universitas yang kritis terhadap masyarakat juga harus berani melakukan kritik terhadap dirinya sendiri. Tidak cukup mengajarkan demokrasi jika ruang akademik masih mempertahankan budaya takut berbicara.

Pada akhirnya, ukuran kepemimpinan yang benar-benar emansipatoris bukanlah seberapa banyak orang tunduk kepada seorang pemimpin, tetapi seberapa banyak orang menjadi lebih bebas, percaya diri, dan mampu berkembang karena hadirnya kepemimpinan tersebut. (Red)