Alasan Pilar Sebut Sanksi Berat Bagi Pengembang Lalai Urus Drainase

Beritabanten.com – Air selalu menemukan jalannya. Dari hulu ke hilir, ia mengalir mengikuti peta yang idealnya sudah dirancang sejak awal sebuah kota dibangun.

Namun di sejumlah titik Tangerang Selatan, aliran itu seperti kehilangan arah. Ia terhenti, berputar, lalu meluap ke ruang yang tak semestinya.

Beberapa waktu terakhir, genangan muncul di sejumlah kawasan. Bukan semata karena hujan, melainkan karena jalur air yang diduga telah berubah. Saluran yang seharusnya terbuka kini tertutup. Di atasnya berdiri jalan, taman, bahkan bangunan.

Dari laporan warga dan penelusuran aparat kelurahan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan atau Pemkot Tangsel mulai melihat pola yang sama.

Ada bagian dari sistem drainase yang tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Kecurigaan pun mengarah pada pembangunan yang melampaui rencana.

Situasi ini memperlihatkan satu hal yang kerap luput dalam laju pembangunan kota. Infrastruktur dasar seperti drainase sering dianggap pelengkap, padahal justru menjadi fondasi bagi kenyamanan dan keselamatan warga.

Ketika fondasi ini terganggu, dampaknya tidak hanya sesaat, tetapi bisa berulang setiap musim hujan datang. Musim hujan jadi momentum kemanusiaan memilukan, yang banjir rutin dalam proses penanganan tapi titik banjir lain terus bermunculan.

Pemkot Tangsel Layangkan Panggilan

Jumat, 17 April 2026, Pemkot Tangsel mengambil langkah awal. Panggilan resmi dilayangkan kepada salah satu pengembang perumahan elit di Kecamatan Setu. Tujuannya mempertemukan rencana di atas kertas dengan kondisi di lapangan.

Namun pertemuan itu tak terjadi. Pengembang yang dipanggil tidak hadir. Absennya pihak pengembang justru mempertebal tanda tanya di tengah upaya pemerintah mencari kejelasan.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menyayangkan hal tersebut. Ia mengaku menunggu kehadiran pihak pengembang untuk memberikan penjelasan.

“Ini yang sebenarnya saya tunggu, pihak pengembang hadir untuk menjelaskan,” ujar Pilar dalam keterangan tersiar luas, dikutip media pada Senin 20 April 2026

Alih alih klarifikasi, pemerintah justru menerima laporan lanjutan dari hasil investigasi. Ditemukan adanya saluran drainase yang seharusnya terbuka, tetapi ditutup untuk kepentingan pembangunan.

“Dari laporan di lapangan, ada saluran yang harusnya terbuka justru ditutup oleh perumahan,” katanya.

Pemerintah pun menyiapkan langkah lanjutan. Panggilan ulang akan dikirim dengan melibatkan berbagai perangkat daerah. Dokumen perizinan dan master plan akan dicocokkan dengan kondisi aktual.

Langkah ini menjadi pintu masuk untuk menilai apakah pelanggaran yang terjadi bersifat administratif atau sudah menyentuh aspek yang lebih luas.

Pemkot Tangsel ingin memastikan bahwa setiap pembangunan tetap berjalan dalam koridor aturan yang telah disepakati sejak awal.

Sanksi Berat Bagi Pengembang Nakal

Bagi Pemkot Tangsel, persoalan ini bukan sekadar teknis. Drainase adalah sistem yang saling terhubung. Ketika satu titik tersumbat, dampaknya menjalar ke kawasan lain.

“Kalau tidak sesuai, pilihannya dibongkar atau mereka harus membangun infrastruktur baru untuk penanganan banjir,” tegas Pilar.

Langkah korektif menjadi prioritas. Namun jika tidak diindahkan, pemerintah menyiapkan sanksi administratif yang lebih keras. Izin pembangunan ke depan termasuk Persetujuan Bangunan Gedung dapat ditahan.

“Kalau tidak melakukan perbaikan, kita evaluasi izin ke depan. Bisa saja tidak diberikan sampai mereka memperbaiki drainase sesuai master plan,” ujarnya.

Bahkan opsi sanksi paling tegas mulai disebut. Ini menjadi langkah pamungkas jika pihak terkait berdiam diri tanpa tanggung jawab kolaboratif menyelesaikan masalah drainase.

“Bisa sampai di blacklist, tidak boleh lagi membangun. Kita juga bisa beri tahu daerah lain soal pengembang yang tidak patuh,” kata Pilar.

Di sisi lain, warga menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka membeli rumah dengan harapan akan lingkungan yang tertata. Namun ketika sistem dasar seperti drainase terganggu, dampaknya langsung mereka rasakan.

Pemkot Tangsel kini mencoba merapikan yang terlanjur kusut. Selain penertiban, rencana pembangunan infrastruktur pengendali banjir juga disiapkan, mulai dari long storage, saluran bawah tanah, hingga sistem pompa air.

Upaya ini bukan perkara mudah. Selain membutuhkan anggaran besar, juga memerlukan konsistensi kebijakan dan kerja sama lintas pihak. Tanpa itu, perbaikan hanya akan bersifat sementara, sementara persoalan dasarnya tetap berulang.

Targetnya ambisius. Dalam dua tahun, persoalan banjir diharapkan bisa dikendalikan.

Di kota pinggiran Jakarta yang terus tumbuh, persoalan drainase menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan sekadar menambah bangunan baru, melainkan juga menjaga keseimbangan yang sudah ada. Termasuk memastikan air tetap memiliki jalannya. (Adv)