Perhatian terhadap Dasco bukan semata-mata karena kedekatannya dengan Prabowo. Perjalanan panjang di Partai Gerindra, pengalaman memimpin lembaga legislatif, serta kemampuannya menjalin komunikasi dengan berbagai kelompok politik menjadi bagian dari rekam jejak yang kini diperhitungkan.
Namun, dukungan politik terhadap sebuah nama perlu dibedakan dari keputusan konstitusional. Hingga saat ini, pembicaraan mengenai Dasco dalam bursa calon wakil presiden masih berada pada ranah aspirasi dan penilaian politik, bukan penetapan resmi sebagai Wakil Presiden RI.
Menemani Perjalanan Politik Prabowo
Salah satu faktor yang membuat Dasco memiliki posisi strategis adalah perjalanan panjangnya bersama Prabowo dan Partai Gerindra. Ia terlibat sejak proses pendirian partai tersebut pada 2008 dan kemudian dipercaya menduduki berbagai posisi penting.
Karier organisasinya berkembang dari Ketua DPP, Wakil Ketua Umum, hingga Ketua Harian DPP Gerindra sejak 2020. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa Dasco bukan figur yang baru hadir ketika Prabowo memperoleh kekuasaan pemerintahan.
Ia telah melewati berbagai fase perjalanan politik Gerindra, termasuk ketika partai tersebut membangun kekuatan elektoral dan memperjuangkan Prabowo dalam sejumlah kontestasi pemilihan presiden.
Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam memahami karakter kepemimpinan Prabowo, arah perjuangan partai, serta dinamika politik yang mengiringi perjalanan pemerintahan.
Dalam politik, loyalitas memang bukan satu-satunya ukuran kepemimpinan. Namun, konsistensi membangun organisasi dan menjaga hubungan politik dalam jangka panjang merupakan modal yang tidak bisa diabaikan.
Pengalaman Parlemen dan Kemampuan Membaca Politik
Dasco juga memiliki pengalaman kelembagaan yang cukup panjang di DPR RI. Ia terpilih sebagai anggota DPR periode 2014–2019, kemudian menjadi Wakil Ketua DPR periode 2019–2024 dan kembali dipercaya menduduki jabatan tersebut untuk periode 2024–2029.
Sebelum menjadi pimpinan DPR, Dasco pernah bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan.
Pengalaman tersebut membuatnya memahami berbagai proses politik di parlemen, mulai dari pembahasan legislasi, pengawasan pemerintah, komunikasi antarfaksi, hingga negosiasi kepentingan politik.
Kapasitas membaca situasi politik menjadi salah satu keunggulan yang kerap dilekatkan kepada Dasco. Sebagai pimpinan DPR, ia berada dalam posisi yang memungkinkan komunikasi berlangsung antara pemerintah, partai politik, dan berbagai kelompok kepentingan.
Modal kelembagaan tersebut dinilai relevan bagi seorang figur yang diproyeksikan memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pemerintahan nasional.
Menjembatani Perbedaan Antarpartai
Kemampuan membangun komunikasi lintas partai menjadi aspek lain yang mendapatkan perhatian. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai Dasco mampu menjaga hubungan dengan partai-partai koalisi sekaligus membangun dialog dengan kekuatan politik di luar pemerintahan.
Kemampuan tersebut penting dalam sistem demokrasi yang membutuhkan keseimbangan antara dukungan politik dan fungsi pengawasan. Pemerintahan tidak cukup hanya memiliki koalisi besar, tetapi juga perlu membuka ruang komunikasi dengan pihak yang memiliki pandangan berbeda.
Penilaian serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Menurut Doli, figur yang mendampingi Prabowo harus memiliki kesamaan visi dan misi, memahami arah kebijakan Presiden, serta mampu menjadi pemecah masalah.
Doli juga menyebut Dasco sebagai salah satu figur yang patut dipertimbangkan. Pengalaman politik dan kemampuannya menjembatani komunikasi menjadi bagian dari alasan yang dikemukakan.
Dukungan dari tokoh di luar Gerindra memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai Dasco telah berkembang melampaui lingkungan internal partainya. Meski demikian, pandangan tersebut tetap merupakan penilaian politik dan belum menjadi keputusan resmi.
Pengalaman Mediasi Menjadi Nilai Tambah
Selain pengalaman di parlemen, Dasco juga mendapat perhatian karena keterlibatannya dalam sejumlah persoalan yang membutuhkan komunikasi dan mediasi.
Ketua Umum Pandu Ekologi Indonesia (PENA), Laurencus Pakpahan, menyebut Dasco sebagai figur pemersatu sekaligus pemecah masalah.
Laurencus mencontohkan mediasi persoalan dana simpanan umat senilai Rp28 miliar yang melibatkan BNI dan Suster Natalia Situmorang dari Credit Union Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Labuhanbatu, pada April 2026. Menurutnya, proses mediasi yang difasilitasi Dasco menghasilkan kepastian pengembalian dana secara utuh.
Ia juga menyinggung keterlibatan Dasco dalam memediasi persoalan batas empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara pada Juni 2025.
Dua pengalaman tersebut menjadi contoh yang digunakan para pendukungnya untuk menggambarkan kemampuan Dasco mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda.
Dalam konteks kepemimpinan nasional, kemampuan mediasi merupakan nilai penting. Banyak persoalan pemerintahan tidak semata-mata membutuhkan keputusan administratif, tetapi juga kemampuan memahami kepentingan masyarakat dan membangun kesepakatan.
Kedekatan dengan Aspirasi Masyarakat
Rekam jejak Dasco juga berkaitan dengan komunikasi bersama kelompok pekerja dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui parlemen.
Pada 6 Oktober 2026, misalnya, Dasco menemui massa buruh di depan Gedung DPR setelah pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia menyampaikan bahwa pengesahan regulasi tersebut merupakan salah satu janji DPR kepada para pekerja.
Selain itu, sejumlah pihak menyoroti keterlibatannya dalam menjembatani aspirasi buruh, pengemudi ojek daring, tenaga honorer, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kehadiran seorang pimpinan parlemen dalam komunikasi langsung dengan kelompok masyarakat memiliki arti tersendiri. Aspirasi publik tidak seharusnya berhenti sebagai tuntutan di jalanan, tetapi perlu diterjemahkan menjadi pembahasan kebijakan yang memberikan manfaat nyata.
Meski demikian, ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari pertemuan atau pernyataan politik. Dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat tetap menjadi tolok ukur utama.
Latar Pendidikan dan Pengalaman Profesional
Dari sisi pendidikan, Dasco menempuh studi Fakultas Elektro di Universitas Pancasila, kemudian melanjutkan pendidikan hukum di Universitas Jakarta, Universitas Islam Jakarta, dan Universitas Islam Bandung.
Sebelum dikenal sebagai politisi parlemen, ia memiliki pengalaman di bidang usaha dan hukum. Ia pernah menjabat direktur perusahaan serta menjadi senior partner di Vendetta Law Firm. Dasco juga tercatat pernah memimpin Pusat Kajian Sengketa Pemilu.
Latar belakang tersebut memperlihatkan pengalaman profesional yang terbentuk melalui beberapa bidang berbeda. Kombinasi pengalaman teknik, hukum, usaha, dan politik menjadi bagian dari profil yang membentuk perjalanan kariernya.
Namun, pengalaman pendidikan dan profesional tidak otomatis menjamin keberhasilan dalam jabatan eksekutif. Kemampuan mengelola pemerintahan tetap harus dibuktikan melalui kinerja, integritas, dan keberhasilan menjalankan tanggung jawab konstitusional.
Tantangan Mengubah Modal Politik Menjadi Kinerja
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai pengalaman parlemen, loyalitas politik, dan kemampuan komunikasi lintas partai menjadi modal Dasco.
Pengamat politik pemerintahan Bawono Kumoro juga menyoroti pengalamannya menjembatani persoalan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan buruh, pengemudi ojek daring, dan tenaga honorer PPPK.
Sementara itu, Achmad Baidowi atau Awiek, pengajar Pascasarjana Institut Darul Ulum Banyuanyar, menilai Dasco memiliki rekam jejak disiplin organisasi, kesetiaan, dan komunikasi politik yang dapat diterima berbagai kelompok.
Berbagai pandangan tersebut menunjukkan adanya pola penilaian yang relatif sama. Dasco dipandang memiliki pengalaman organisasi, kedekatan politik dengan Prabowo, posisi strategis di parlemen, serta jaringan komunikasi yang luas.
Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan jabatan wakil presiden, modal politik tersebut masih harus diuji melalui sejumlah tantangan yang lebih besar. Wakil presiden bukan sekadar pendamping Presiden dalam menjaga stabilitas politik, melainkan pejabat negara yang memiliki tanggung jawab konstitusional dan harus mampu menjalankan tugas pemerintahan sesuai mandat yang diberikan.
Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana pengalaman Dasco dalam membangun komunikasi politik dapat diterjemahkan menjadi koordinasi pemerintahan yang efektif. Kemampuan memediasi persoalan juga harus berkembang menjadi solusi kebijakan yang menyentuh akar permasalahan masyarakat.
Pada akhirnya, nilai seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh loyalitas kepada tokoh politik atau banyaknya dukungan dari berbagai kelompok. Integritas, kapasitas, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan menghasilkan perubahan nyata merupakan ukuran yang jauh lebih mendasar.
Karena itu, pembicaraan mengenai Sufmi Dasco Ahmad seharusnya tidak berhenti pada popularitas dan dukungan politik. Rekam jejaknya memang memberikan sejumlah modal untuk diperhitungkan dalam kepemimpinan nasional. Namun, ujian sesungguhnya adalah sejauh mana modal tersebut dapat dikonversi menjadi kinerja pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan