Beritabanten.com – Isu mengenai rekam jejak bisnis Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kembali mencuat di ruang publik seiring menguatnya dukungan sejumlah kalangan agar dirinya dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik tersebut, perhatian publik kembali tertuju pada hubungan bisnis Dasco dengan sejumlah perusahaan lintas negara, terutama Golden Oasis Entertainment dan Golden Oasis Real Estate di Kamboja. Pertanyaan yang kemudian muncul bukan semata-mata mengenai peluang Dasco menduduki jabatan Wakil Presiden, melainkan juga seberapa transparan rekam jejak bisnis seorang pejabat publik yang sedang diperbincangkan untuk menduduki salah satu jabatan tertinggi di negara ini.

Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah Laporan Tahunan 2022 PT MNC Digital Entertainment Tbk. Dalam profil Sufmi Dasco Ahmad sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen, tercantum pengalaman bisnis di empat perusahaan: Vertex Eximus PTE di Singapura, Golden Oasis Entertainment Ltd dan Golden Oasis Real Estate di Kamboja, serta IGD Tex LLC di Wyoming, Amerika Serikat. Dengan demikian, penyebutan perusahaan-perusahaan tersebut bukan semata informasi yang muncul dari unggahan media sosial. Nama-namanya memang tercantum dalam dokumen korporasi yang dipublikasikan perusahaan terbuka.

Perhatian kemudian mengarah kepada Golden Oasis Entertainment. Dalam laporan investigasinya pada 6 April 2025 berjudul Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja, Majalah Tempo mengangkat keterkaitan sejumlah pengusaha Indonesia dengan bisnis kasino dan perjudian daring di Kamboja. Laporan tersebut menyebut nama Dasco dalam konteks hubungan bisnis dengan perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan kasino. Tempo juga memberitakan bahwa Golden Oasis Entertainment terkait dengan operasional kasino di Kamboja. Namun, penting untuk membedakan antara hubungan bisnis yang tercantum dalam profil perusahaan dan dugaan keterlibatan seseorang dalam pengendalian perjudian daring. Kedua hal itu membutuhkan pembuktian yang berbeda.

Pada 19 November 2026, Dasco memberikan klarifikasi melalui akun media sosialnya. Ia menyatakan tidak pernah terlibat dalam bisnis judi online maupun melakukan doxing. Mengenai Golden Oasis Real Estate dan Entertainment, Dasco menjelaskan bahwa informasi hubungan bisnis tersebut sudah dicantumkan dalam CV pada 2022, ketika dirinya akan menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT MNC Digital Entertainment Tbk. Ia juga menegaskan bahwa pemberitaan Tempo tidak secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam praktik judi online. Terhadap unggahan media sosial yang secara langsung menuduhnya, Dasco menyatakan akan berkonsultasi dengan kuasa hukum. Klarifikasi ini merupakan hak Dasco yang harus diberi ruang dan dicatat secara proporsional.

Di sinilah publik perlu menempatkan persoalan secara jernih. Tercantumnya nama seseorang dalam profil pengalaman bisnis sebuah perusahaan tidak otomatis membuktikan bahwa orang tersebut merupakan pemilik, pengendali, atau pelaku tindak pidana. Demikian pula, perusahaan yang memiliki kegiatan usaha kasino tidak serta-merta membuktikan bahwa setiap orang yang pernah memiliki hubungan bisnis dengannya terlibat dalam perjudian online. Untuk sampai pada kesimpulan semacam itu, diperlukan informasi mengenai bentuk hubungan hukum, jabatan, kepemilikan saham, kewenangan operasional, periode keterlibatan, serta kemungkinan aliran keuntungan. Tanpa bukti tersebut, tuduhan pidana tidak dapat dibangun hanya dari asosiasi nama dan perusahaan.

Namun, klarifikasi Dasco juga menyisakan ruang bagi pertanyaan yang wajar. Ketika ia menyebut pernah memiliki hubungan bisnis dengan Golden Oasis, publik tentu berhak mengetahui lebih terperinci apa bentuk hubungan tersebut. Apakah sebagai pemegang saham, pengurus, konsultan, mitra usaha, atau bentuk hubungan profesional lainnya? Kapan hubungan itu berlangsung dan kapan berakhir? Apakah terdapat kepemilikan manfaat atau keuntungan ekonomi yang diterima? Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan permintaan transparansi atas informasi yang memang telah tercantum dalam dokumen korporasi dan kemudian menjadi perhatian publik.

Demikian pula, perlu ada kejelasan mengenai kegiatan usaha masing-masing perusahaan. Vertex Eximus PTE, Golden Oasis Entertainment, Golden Oasis Real Estate, dan IGD Tex LLC berada dalam yurisdiksi berbeda. Keberadaan perusahaan di Singapura, Kamboja, dan Wyoming, Amerika Serikat, bukan sesuatu yang dengan sendirinya mencurigakan atau melanggar hukum. Akan tetapi, apabila hubungan bisnis lintas negara tersebut menjadi bagian dari rekam jejak pejabat publik, penjelasan mengenai kedudukan, kegiatan usaha, dan kepentingan ekonominya akan membantu menghindari spekulasi. Jika memang tidak ada keterlibatan dalam aktivitas ilegal, dokumen yang menjelaskan hubungan bisnis tersebut akan jauh lebih kuat daripada sekadar perdebatan di media sosial.

Ada pula aspek lain yang perlu diperhatikan, yaitu posisi Dasco sebagai pejabat publik. Wakil Ketua DPR dan Ketua Harian Partai Gerindra memiliki tanggung jawab politik yang besar. Ketika namanya mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur yang didukung untuk mengisi posisi Wakil Presiden, standar transparansi terhadap rekam jejaknya tentu menjadi semakin relevan. Hal ini bukan berarti setiap orang yang pernah menjalankan bisnis di luar negeri harus dicurigai. Namun, semakin tinggi jabatan publik yang mungkin diemban seseorang, semakin besar pula kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai rekam jejak, hubungan bisnis, dan potensi konflik kepentingannya.

Karena itu, ada dua sikap yang sama-sama harus dihindari. Pertama, menghakimi Dasco sebagai pelaku atau pengendali judi online tanpa bukti yang cukup. Tuduhan semacam itu berpotensi merugikan nama baik seseorang dan tidak memenuhi prinsip kehati-hatian. Kedua, menganggap bahwa seluruh persoalan telah selesai hanya karena Dasco sudah membantah keterlibatan dalam judi online. Bantahan terhadap tuduhan pidana tidak otomatis menjawab seluruh pertanyaan mengenai bentuk hubungan bisnis yang pernah dimilikinya dengan perusahaan-perusahaan tersebut.

Persoalan ini seharusnya ditempatkan sebagai agenda transparansi, bukan penghakiman. Dasco berhak menyampaikan klarifikasi dan membantah tuduhan yang dianggap tidak benar. Pada saat yang sama, masyarakat berhak meminta penjelasan lebih terperinci mengenai informasi yang tercantum dalam dokumen resmi perusahaan. Media juga memiliki kewajiban menjaga batas antara fakta, dugaan, dan opini agar pemberitaan tidak berubah menjadi vonis sebelum ada pembuktian.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan saling menuduh atau saling mengancam melalui media sosial, melainkan keterbukaan dan bukti yang dapat diperiksa. Jika hubungan bisnis itu sah dan tidak berkaitan dengan aktivitas ilegal, penjelasan mengenai kedudukan serta rekam jejaknya dapat disampaikan secara terbuka. Sebaliknya, jika terdapat dugaan pelanggaran hukum yang didukung bukti, aparat yang berwenang dapat menindaklanjutinya melalui proses yang berlaku. Jabatan publik bukan alasan untuk kebal dari pertanyaan, tetapi pertanyaan publik juga bukan alasan untuk menjatuhkan vonis tanpa bukti. Itulah prinsip yang perlu dijaga dalam demokrasi dan negara hukum. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com