Muhaimin Perkuat Pemberdayaan, 1,1 Juta Jiwa Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Beritabanten.com — Pemerintah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 1,1 juta jiwa berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem. Pemerintah kini menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada akhir 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar mengatakan, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen. Menurutnya, capaian tersebut perlu diikuti program berkelanjutan agar masyarakat mampu mempertahankan kesejahteraan dan tidak kembali terjerat kemiskinan.

“Kemiskinan turun dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen, di mana yang miskin ekstrem sudah kita berhasil dorong untuk keluar dari kemiskinan ekstrem sejumlah 1,1 juta jiwa dan kita ingin terus bekerja agar kemiskinan ekstrem akhir tahun ini bisa nol,” ujar Muhaimin di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).

Muhaimin menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah perlu membuka akses pekerjaan, memperluas kesempatan berusaha, dan meningkatkan keterampilan masyarakat agar mereka mampu memperoleh penghasilan secara mandiri.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendorong prinsip “Bansos Sementara, Berdaya Selamanya” sebagai landasan perubahan pendekatan tersebut. Bantuan sosial tetap menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat rentan, sedangkan pemberdayaan diarahkan untuk membangun kemampuan ekonomi dalam jangka panjang.

Pemerintah juga memperkuat penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan. Melalui penyatuan data dan digitalisasi, pemerintah berupaya mengidentifikasi warga yang membutuhkan perlindungan sekaligus menghubungkan mereka dengan program pemberdayaan sesuai kondisi dan potensinya.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada 26,8 juta keluarga miskin. Namun, intervensi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan, akses permodalan, pengembangan usaha, dan penciptaan lapangan kerja.

Di bidang pendidikan, Sekolah Rakyat telah memberikan akses pendidikan kepada 44.200 anak dari keluarga miskin dan terlantar. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesempatan belajar anak, tetapi juga mendorong pemberdayaan keluarga agar orang tua memiliki peluang memperbaiki kondisi ekonomi.

Pada sektor usaha, sebanyak 3,25 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah memperoleh akses terhadap permodalan terjangkau melalui upaya bersama Kemenko PM dan Kementerian UMKM.

Muhaimin menilai, dukungan terhadap UMKM perlu berjalan beriringan dengan penyediaan bahan baku, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan perluasan pemasaran. Dengan dukungan tersebut, pelaku usaha diharapkan mampu mengembangkan bisnis, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Pemerintah juga mendorong penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan ekosistem ekonomi. Dalam ekosistem program Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 1,3 juta warga miskin disebut telah terserap bekerja, sementara 148.000 pelaku usaha baru masuk dalam rantai pasoknya.

Menurut Muhaimin, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif menunjukkan bahwa program pemerintah dapat memberikan dampak lebih luas ketika terhubung dengan dunia usaha dan rantai pasok. Pendekatan tersebut berpotensi menciptakan sumber pendapatan sekaligus memperluas kesempatan kerja.

“Ini artinya investasi, pengusaha baru, dan ekosistem ekonomi terbangun dalam waktu yang sangat cepat. Itu yang disebut kerja APBN,” kata Muhaimin.

Ia juga meminta kementerian dan lembaga memperkuat koordinasi dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, anggaran pemerintah harus diarahkan untuk memperluas pemberdayaan masyarakat dan membangun ekosistem ekonomi yang saling terhubung.

“Sekali lagi kepada seluruh kementerian, kepada lembaga, kepada Kementerian Keuangan, hendaknya semua APBN yang keluar dimensinya adalah pemberdayaan dan membangun ekosistem ekonomi, sehingga tidak ada lagi egosektoral menggunakan APBN masing-masing tanpa ada satu koordinasi pemberdayaan,” ujarnya.

Muhaimin menegaskan, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup diukur dari berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memiliki kemampuan mempertahankan kesejahteraan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Melalui penguatan pendidikan, permodalan, lapangan kerja, serta koordinasi program lintas kementerian, pemerintah berharap semakin banyak keluarga miskin yang mampu keluar dari kerentanan ekonomi dan membangun kehidupan yang lebih mandiri. (Red)