Beritabanten.com – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa kondisi Indonesia saat ini “tidak baik-baik saja”. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
“Kita paham negara kita berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita paham itu,” kata Prabowo. Ia kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan persoalan integritas dan kerusakan institusi negara yang menurutnya telah berlangsung selama puluhan tahun.
Prabowo menyebut praktik suap masih menjadi persoalan serius di lingkungan pemerintahan. Ia mengatakan menteri dan direktur jenderal menjadi sasaran upaya suap. Bahkan, menurut pengakuannya, dirinya juga beberapa kali menjadi sasaran upaya penyogokan selama dua tahun menjabat sebagai Presiden.
“Jangankan menteri, dirjen, saya mau disogok. Dalam dua tahun ini berkali-kali saya mau disogok,” ujar Prabowo.
Pengakuan tersebut disampaikan ketika pemerintah tengah menunjukkan langkah penertiban terhadap praktik yang dianggap merugikan negara. Dalam acara itu, Satgas PKH menyerahkan hasil penyelamatan keuangan negara senilai sekitar Rp13,2 triliun serta penguasaan kembali kawasan hutan seluas sekitar 259 ribu hektare.
Bagi Prabowo, persoalan yang dihadapi pemerintah bukan sekadar kasus per kasus. Ia menyebut ada kerusakan institusi yang telah berlangsung dalam waktu panjang. Karena itu, pemerintah berupaya melakukan pembenahan, antara lain melalui pendekatan persuasif dan apa yang disebutnya sebagai “dakwah kebenaran” serta “dakwah kebangsaan”.
Prabowo juga mengatakan dirinya memahami adanya tekanan terhadap aparat pemerintah yang menjalankan agenda penertiban. Ia bahkan mempersilakan anggota pemerintahan yang tidak ingin berada di jalur yang disebutnya sebagai jalan yang benar untuk mundur dari perjuangan tersebut.
Pernyataan Presiden itu menarik karena keluar dalam forum yang berkaitan langsung dengan upaya menyelamatkan kekayaan negara. Prabowo tidak hanya berbicara tentang hasil penertiban, tetapi juga mengakui adanya persoalan struktural yang menurutnya telah mengakar dalam institusi negara selama puluhan tahun.
Di sinilah pernyataan “negara tidak baik-baik saja” menjadi penting untuk dibaca lebih jauh. Jika persoalan institusi memang telah berlangsung selama puluhan tahun, maka pembenahannya tidak cukup hanya dengan penindakan terhadap kasus tertentu. Reformasi juga membutuhkan penguatan sistem pengawasan, transparansi, integritas pejabat, dan konsistensi penegakan hukum.
Pengakuan Presiden tersebut pada akhirnya membawa pertanyaan yang lebih besar: seberapa dalam kerusakan institusi yang sedang dihadapi negara, dan sejauh mana pemerintah mampu membuktikan bahwa pembenahan yang dijanjikan benar-benar menghasilkan perubahan?
Sebab, ketika kepala negara sendiri mengatakan Indonesia “tidak baik-baik saja”, ukuran keberhasilan berikutnya bukan lagi sekadar seberapa keras pemerintah berbicara tentang pemberantasan korupsi, melainkan seberapa nyata institusi negara menjadi lebih bersih, kuat, dan dipercaya masyarakat. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan