PTN Gratis Harusnya Bisa, MBG Saja Bisa

Beritabanten.com – Pemerintah kini menghitung kebutuhan anggaran sekitar Rp93,7 triliun untuk menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN). Angka tersebut masih merupakan kalkulasi awal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, bukan anggaran yang sudah ditetapkan. Pemerintah juga masih membahas skema pelaksanaannya, apakah diterapkan untuk seluruh mahasiswa, bertahap mulai mahasiswa baru, atau berdasarkan kondisi sosial-ekonomi.

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan anggaran MBG 2027 sekitar Rp232,5 triliun untuk programnya, sementara pagu Badan Gizi Nasional mencapai sekitar Rp240,2 triliun. Artinya, kebutuhan awal kuliah gratis PTN Rp93,7 triliun secara nominal sekitar 40 persen dari anggaran MBG 2027. Perbandingan ini tentu tidak berarti anggaran MBG harus dipindahkan ke pendidikan tinggi. Keduanya memiliki tujuan dan mekanisme berbeda. Tetapi angka tersebut menunjukkan bahwa kuliah gratis PTN bukanlah gagasan yang secara nominal berada di luar skala kemampuan belanja negara.

Persoalan sebenarnya adalah prioritas dan desain kebijakan. MBG membutuhkan anggaran besar karena pemerintah memilih menjadikannya program nasional. Jika pendidikan tinggi juga dipandang sebagai investasi strategis bagi kualitas sumber daya manusia, pertanyaannya adalah apakah negara memiliki kemauan politik untuk memberikan prioritas yang sebanding. Pendidikan tinggi tidak hanya menyangkut pembayaran UKT mahasiswa, tetapi juga biaya dosen, laboratorium, penelitian, fasilitas, dan keberlanjutan operasional PTN.

Karena itu, program kuliah gratis tidak boleh sekadar dimaknai sebagai “mahasiswa tidak membayar UKT”. Pemerintah harus memastikan PTN memperoleh pengganti pendapatan yang memadai agar kualitas pendidikan tidak turun. Skema bertahap bisa menjadi salah satu pilihan: misalnya dimulai dari mahasiswa baru, kelompok ekonomi tertentu, atau program studi yang memiliki kebutuhan tenaga kerja strategis. Dengan begitu, pemerintah dapat mengukur dampak fiskal sekaligus memastikan program berjalan berkelanjutan.

Pada akhirnya, perdebatan “PTN gratis harusnya bisa, MBG saja bisa” bukan sekadar membandingkan dua angka anggaran. Ini adalah perdebatan tentang pilihan pembangunan. MBG berinvestasi pada kesehatan dan gizi masyarakat, sementara pendidikan tinggi berinvestasi pada pengetahuan, keterampilan, penelitian, dan produktivitas generasi berikutnya. Jika negara mampu menyediakan ruang fiskal untuk program nasional berskala ratusan triliun rupiah, maka wajar jika publik juga meminta pemerintah menjelaskan seberapa besar prioritas yang akan diberikan untuk membuat pendidikan tinggi lebih terjangkau. (Red)