Beritabanten.com — Ada sebuah adegan politik yang menarik terjadi pada Jumat malam, 28 Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto mendatangi hunian baru warga yang sebelumnya tinggal di kawasan pinggir rel kereta api Stasiun Senen, Jakarta.
Kunjungan tersebut bukan sekadar seremoni. Warga yang ditemui Prabowo merupakan bagian dari masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kondisi hunian yang jauh dari kata layak, sebelum kemudian direlokasi ke tempat tinggal baru yang disiapkan pemerintah.
Menariknya, kisah ini memiliki titik awal beberapa bulan sebelumnya. Pada 26 Maret 2026, Prabowo datang langsung ke kawasan pinggir rel Senen dan melihat kondisi warga. Dari kunjungan tersebut muncul janji untuk mencarikan hunian yang lebih layak bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Beberapa bulan kemudian, Prabowo kembali, bukan lagi menemui mereka di bantaran rel, tetapi di hunian baru yang telah disiapkan. Pemerintah menyiapkan 324 unit hunian sementara di kawasan Kramat Raya, Senen, lengkap dengan berbagai fasilitas dasar dan fasilitas komunal.
Di sinilah nilai politik dari peristiwa tersebut menjadi menarik.
Dalam politik, janji sering kali lebih mudah diucapkan daripada diwujudkan. Karena itu, ketika seorang pemimpin kembali menemui masyarakat setelah sebuah janji diterjemahkan menjadi program, peristiwa tersebut memiliki nilai simbolik yang jauh lebih kuat.
Prabowo tidak hanya mengatakan bahwa pemerintah akan memperbaiki kehidupan warga. Ia datang kembali untuk melihat secara langsung hasil dari kebijakan tersebut.
Fenomena ini dapat dibaca melalui konsep personalization of politics, ketika kebijakan pemerintah dipersepsikan melalui figur pemimpin.
Program relokasi pada dasarnya merupakan kerja banyak institusi: pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, aparat, dan berbagai pihak yang menyiapkan hunian. Tetapi dalam persepsi publik, seluruh rangkaian itu dapat terkonsentrasi pada satu figur: Presiden yang datang, melihat, berjanji, lalu kembali.
Di sinilah personal branding politik bekerja.
Prabowo membangun citra bukan hanya sebagai pemimpin yang mengambil keputusan dari balik meja, tetapi sebagai pemimpin yang turun melihat persoalan masyarakat secara langsung.
Kunjungan malam hari ke hunian warga memberikan dimensi emosional yang berbeda dengan acara pemerintahan formal. Ada warga yang menyambut, ada keluarga yang menerima tempat tinggal baru, dan ada Presiden yang hadir di tengah mereka.
Tetapi membaca peristiwa ini hanya sebagai pencitraan juga terlalu sederhana.
Sebuah kebijakan tetap harus dinilai dari substansinya. Hunian baru harus benar-benar lebih layak, aman, dan nyaman. Warga harus mampu bertahan secara ekonomi setelah direlokasi. Akses terhadap pekerjaan, pendidikan, transportasi, kesehatan, dan fasilitas publik juga harus diperhatikan.
Sebab relokasi bukan hanya soal memindahkan tubuh manusia dari satu tempat ke tempat lain. Relokasi adalah memindahkan kehidupan.
Ini penting karena masyarakat yang selama puluhan tahun tinggal di sekitar rel bukan hanya memiliki rumah di sana. Mereka juga membangun jaringan sosial, akses pekerjaan, kedekatan dengan sekolah, pasar, dan berbagai sumber penghidupan.
Jika pemerintah hanya menyelesaikan persoalan fisik berupa rumah, tetapi mengabaikan ekosistem kehidupan warga, maka kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan persoalan baru.
Karena itu, keberhasilan program ini tidak seharusnya diukur dari foto Presiden bersama warga di hunian baru.
Ukuran keberhasilannya adalah apakah beberapa tahun ke depan warga tersebut benar-benar memiliki kehidupan yang lebih baik daripada ketika mereka tinggal di pinggir rel.
Namun dari sisi komunikasi politik, Prabowo jelas memperoleh keuntungan dari momentum tersebut.
Ia dapat menunjukkan sebuah pola yang sederhana tetapi kuat secara politik: datang, melihat, berjanji, pemerintah bekerja, lalu kembali.
Pola semacam ini memiliki kekuatan besar karena politik menjadi sesuatu yang konkret.
Bagi warga, negara bukan lagi sekadar institusi yang jauh dan abstrak. Negara hadir dalam bentuk rumah yang bisa ditempati. Presiden pun tidak lagi hanya hadir sebagai figur yang terlihat di televisi, tetapi sebagai orang yang pernah datang ke tempat tinggal mereka dan kemudian kembali melihat hasilnya.
Inilah yang membuat politik simbolik menjadi penting.
Sebuah rumah baru dapat memiliki makna lebih besar daripada sekadar bangunan fisik. Ia menjadi simbol bahwa negara mampu mengubah kondisi seseorang. Dan ketika perubahan tersebut secara langsung dikaitkan dengan figur Presiden, maka keberhasilan kebijakan secara otomatis ikut memperkuat citra politik Presiden.
Tetapi justru di sinilah pemerintah harus berhati-hati.
Ketika sebuah kebijakan terlalu kuat dipersonalisasi kepada Presiden, maka keberlanjutan kebijakan tersebut berisiko ikut bergantung pada figur yang sama. Padahal kebijakan publik yang baik seharusnya mampu berjalan sebagai institusi, bukan hanya sebagai proyek seorang pemimpin.
Prabowo boleh datang dan menjadi simbol perubahan. Tetapi setelah kamera pergi, negara tetap harus bekerja.
Hunian harus dirawat, fasilitas harus berfungsi, keamanan harus dijaga, dan kehidupan ekonomi warga harus terus diperhatikan.
Sebab politik yang paling kuat bukanlah politik yang hanya menghasilkan gambar Presiden sedang mengunjungi rakyat. Politik yang paling kuat adalah ketika rakyat benar-benar merasakan perubahan setelah Presiden meninggalkan tempat tersebut.
Dari bantaran rel Senen menuju rumah baru, Prabowo mendapatkan sebuah momentum politik yang sangat kuat: memperlihatkan bahwa sebuah janji dapat ditindaklanjuti.
Tetapi pada saat yang sama, momentum tersebut menjadi ujian bagi pemerintah sendiri. Jika hunian baru itu benar-benar membuat kehidupan warga lebih layak, aman, dan nyaman, maka kunjungan Prabowo bukan sekadar simbol. Ia menjadi bukti bahwa politik dapat bekerja dalam bentuk yang paling sederhana: sebuah rumah yang akhirnya terasa seperti rumah. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com
Tinggalkan Balasan