Muktamar NU 2026: Pulihkan Kepercayaan Publik, Bersihkan Total Korupsi

Beritabanten.com – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menegaskan bahwa Muktamar NU ke-35 pada 2026 harus menjadi momentum strategis untuk memulihkan kepercayaan publik.

Ini juga menegaskan nilai-nilai organisasi, dan memastikan NU tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sempit. Menurut Gus Lilur, jika kesempatan ini terlewat, NU berisiko kehilangan basis moral yang selama ini menjadi kekuatan utamanya.

“Karena itu, sebelum membahas siapa yang akan memimpin, NU perlu memastikan satu hal: kepemimpinan itu bersih,” tegas Gus Lilur kepada Republika di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Penentuan Arah Organisasi

Gus Lilur mengingatkan bahwa Muktamar NU tidak cukup dipahami sebagai forum pergantian kepemimpinan. Lebih dari itu, muktamar harus menjadi arena penentuan arah moral organisasi.

Menurut dia, hal ini sangat penting mengingat realitas yang dihadapi Pengurus Besar NU (PBNU) saat ini tengah mengalami krisis kepercayaan publik. Ia menekankan, krisis integritas yang dialami PBNU terkait tata kelola haji, mulai dari kuota, katering, pemondokan, hingga pengadaan layanan, menjadi sorotan utama.

“Terlepas dari proses hukum yang berjalan, persoalan ini telah berdampak pada persepsi publik. Muktamar harus menjadi mekanisme korektif, bukan sekadar reproduksi kekuasaan,” ujar Gus Lilur.

NU Sebagai Jaringan Sosial

Dalam perspektif sosial, NU bukan sekadar organisasi keagamaan, tetapi juga jaringan sosial yang menopang kepercayaan publik. Jika kepercayaan ini terganggu, dampaknya meluas, tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga terhadap kohesi sosial masyarakat.

“Karenanya, Muktamar NU harus dimulai dari upaya memulihkan kepercayaan, dan pemulihan itu tidak mungkin dilakukan tanpa integritas,” tegasnya.

Gus Lilur menambahkan, sosok pemimpin NU tidak harus dibatasi latar belakang organisasi. Siapa pun yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai NU dan memenuhi syarat utama integritas, serta bebas dari praktik korupsi, layak memimpin.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip meritokrasi, di mana legitimasi kepemimpinan ditentukan oleh kualitas dan integritas, bukan identitas semata.

Persiapan Menuju Muktamar

Terkait persiapan Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan pada Agustus 2026, Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, menyatakan sejumlah langkah telah dilakukan, termasuk pembentukan kepanitiaan inti muktamar oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

“Persiapan terus dilakukan. Insya Allah, semua bisa berjalan lancar. Kami mohon dukungan pengurus wilayah dan cabang agar fokus menyiapkan diri mengikuti muktamar,” kata Gus Ipul di Jakarta, Kamis (16/4).

Terkait peserta dan prosedur pencalonan ketua umum, Gus Ipul menegaskan semua diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU dan peraturan terkait lainnya.

“Siapa saja yang berhak menjadi peserta muktamar sudah jelas ketentuannya. Tim juga sudah dibentuk untuk menuntaskan seluruh keputusan dan SK yang diperlukan menuju muktamar,” tambahnya. (Red)