Beritabanten.com -Ruang paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan pada Selasa pagi 31 Maret 2026 tak sekadar menjadi arena formal penyampaian laporan tahunan. Di balik paparan angka dan capaian, tersimpan cerita tentang sebuah kota yang sedang meneguhkan pijakan menuju kemandirian.
Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, berdiri menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2025 dengan nada optimistis. Bukan tanpa alasan. Di tengah dinamika ekonomi dan tekanan fiskal nasional, Tangsel justru menunjukkan tren yang menguat.
“Pembahasan LKPj ini penting agar pembangunan ke depan semakin konstruktif,” ujarnya, menekankan bahwa laporan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan cermin arah pembangunan.
Di balik visi besar “Tangsel Unggul, Inklusif, Inovatif, Kolaboratif Menuju Kota Lestari”, terdapat upaya meramu keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup. Kota ini tak hanya mengejar angka, tetapi juga mencoba membangun fondasi sosial yang lebih kokoh.
Sebagai wilayah penyangga ibu kota, Tangsel memikul peran strategis. Dengan populasi sekitar 1,47 juta jiwa—didominasi usia produktif—kota ini ibarat mesin yang terus bergerak, dituntut adaptif terhadap perubahan zaman sekaligus responsif terhadap kebutuhan warganya.
Dari sisi fiskal, sinyal positif tampak jelas. Pendapatan daerah melampaui target, menyentuh Rp5,04 triliun atau lebih dari 102 persen. Yang menarik, kekuatan utama justru datang dari dalam: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menembus 107 persen dari target.
Ini bukan sekadar angka. Ia mencerminkan meningkatnya kemandirian daerah—sebuah indikator penting bagi kota yang ingin lepas dari ketergantungan pada pusat.
Namun, cerita fiskal tidak hanya soal pemasukan. Belanja daerah yang mencapai Rp4,67 triliun menunjukkan prioritas pada pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Ada upaya menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan dan disiplin anggaran.
Hasilnya, surplus anggaran sebesar Rp368 miliar menjadi penanda bahwa pengelolaan keuangan berjalan relatif terkendali.
Di level makro, performa Tangsel juga terbilang solid. Pertumbuhan ekonomi berada di angka 5 persen, dengan pendapatan per kapita mencapai Rp85 juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bahkan menjadi yang tertinggi di Provinsi Banten—sebuah capaian yang mengindikasikan kualitas hidup warga yang relatif baik.
Lebih jauh, penurunan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan memberi sinyal bahwa pertumbuhan yang terjadi tidak sepenuhnya eksklusif. Meski demikian, tantangan ketimpangan masih membayangi—sebuah pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Tak hanya berhenti pada angka, Pemkot Tangsel juga mencoba menghadirkan kebijakan yang lebih membumi. Mulai dari pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga jaminan sosial bagi pekerja rentan, pemerintah kota berupaya memperluas jaring perlindungan sosial.
Di sisi lain, isu klasik perkotaan seperti pengelolaan sampah dan sistem pendidikan juga mulai disentuh melalui regulasi yang lebih terarah.
Serangkaian penghargaan yang diraih sepanjang 2025—mulai dari opini WTP hingga predikat Kota Layak Anak—menjadi validasi atas capaian tersebut. Namun, seperti lazimnya sebuah proses pembangunan, penghargaan hanyalah penanda, bukan garis akhir.
Benyamin menyadari, keberhasilan ini tidak berdiri sendiri. Ada peran DPRD dan masyarakat yang menjadi bagian dari ekosistem pembangunan.
“Kolaborasi menjadi kunci,” katanya singkat.
Pada akhirnya, laporan ini bukan hanya tentang apa yang telah dicapai, melainkan juga tentang bagaimana Tangsel memetakan masa depan. Di tengah tekanan urbanisasi, ketimpangan, dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, kota ini sedang menguji kemampuannya untuk tumbuh—tanpa kehilangan arah. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan