Beritabanten.com – Pengamat Ferry Hasiman menyoroti ketimpangan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Kritik tersebut disampaikan melalui akun media sosial pribadinya pada 21 Maret 2026.
Pengamat Ferry Hasiman menilai narasi efisiensi yang digaungkan pemerintah belum sepenuhnya sejalan dengan praktik di tingkat pusat.
Di satu sisi, pemerintah mendorong daerah untuk melakukan penghematan anggaran. Namun di sisi lain, menurutnya, sejumlah kebijakan dan aktivitas di level pusat seperti perjalanan luar negeri, jumlah kementerian, serta keberadaan staf khusus, dinilai tetap menyerap anggaran besar.
Ferry juga menyinggung pembentukan sejumlah lembaga baru yang dinilai perlu dievaluasi dari sisi efektivitas dan urgensinya. Ia mempertanyakan apakah langkah-langkah tersebut selaras dengan semangat efisiensi yang tengah didorong.
Di sisi daerah, ia mencontohkan kondisi di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi disebut mengalami penurunan signifikan. Hal ini dinilai berdampak pada terhambatnya pembangunan di daerah.
Menurut Ferry, dalam situasi tersebut, daerah justru kerap dituntut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai perlu ada keseimbangan antara kewenangan, sumber pendanaan, dan beban tanggung jawab yang diberikan kepada daerah.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti sistem pengelolaan fiskal dalam kerangka negara kesatuan yang membuat kontrol anggaran lebih terpusat. Kondisi ini, menurutnya, menyebabkan daerah memiliki keterbatasan ruang dalam menentukan prioritas pembangunan secara mandiri.
Ferry pun mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam mencermati kebijakan fiskal, terutama yang berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan di daerah. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com
Tinggalkan Balasan