Tunjangan Rumah DPR Totalnya Rp 600 Juta, Sufmi Dasco: Diberikan Cuma Setahun untuk 1 Periode Masa Jabatan

Beritabanten.com — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, akhirnya angkat bicara terkait polemik tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.

Pernyataannya muncul sehari setelah unjuk rasa besar-besaran yang berlangsung di depan Gedung DPR, Senin (25/08), berujung ricuh dan memicu gelombang kritik publik di media sosial.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, tunjangan itu diberikan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dan totalnya mencapai Rp 600 juta. Uang tersebut, kata Dasco, digunakan untuk mengontrak rumah selama lima tahun masa kerja anggota DPR periode 2024–2029.

“Setelah Oktober 2025, anggota DPR tidak akan menerima lagi tunjangan kontrak rumah,” ujarnya, Selasa (26/08).

Ia mengklaim bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk kontrak rumah selama lima tahun masa jabatan anggota DPR (2024–2029), namun karena keterbatasan anggaran, pembayarannya diangsur selama satu tahun.

“Ya mungkin penjelasan sebelumnya kurang lengkap, jadi muncul polemik di masyarakat,” tambah Dasco.

Gelombang Protes dan Seruan “Bubarkan DPR”

Penjelasan ini muncul di tengah kemarahan publik yang memuncak akibat laporan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melebihi Rp100 juta per bulan, di saat kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit.

Unjuk rasa yang digelar pada Senin (25/08) oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat, berlangsung panas dan sempat melumpuhkan lalu lintas serta jalur KRL di sekitar Stasiun Palmerah.

Para demonstran—yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, buruh, hingga ojek daring—menyerukan “Bubarkan DPR!” sembari mengecam kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

“Kami susah cari uang, tapi DPR gajinya besar sekali,” ujar Alfin, pengemudi ojek daring asal Cijantung.

Demo Ricuh, Gas Air Mata Ditembakkan, Pelajar Ditangkap

Demo yang dimulai sejak siang berubah menjadi kericuhan setelah aparat mulai menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa.

Belasan pelajar SMA dikabarkan diamankan pihak kepolisian, namun hingga Selasa siang, belum ada pernyataan resmi terkait status mereka.

“Pak, yang ditembak harus anggota DPR, bukan kami!” teriak seorang demonstran di tengah kepanikan.

Beberapa pelajar bahkan nekat menerobos jalan tol dalam kota sambil membawa bendera parpol dan melempari petugas dengan batu. Aksi ini menyebabkan perjalanan KRL terganggu dan massa terpaksa mundur hingga kawasan Senayan Park, dengan sebagian mengalami iritasi mata dan sesak napas akibat gas air mata.

Di pintu belakang Gedung DPR, massa dilaporkan sempat membakar sepeda motor, sementara lainnya menyerang pos satuan pengamanan.

Respon DPR: “Kami Terima Aspirasi Masyarakat”

Ketua DPR, Puan Maharani, merespons aksi demonstrasi tersebut dengan imbauan agar semua pihak saling menghormati.

“Kami di DPR akan menampung semua aspirasi dan kita bahas bersama untuk memperbaiki kinerja DPR,” kata Puan, usai menerima penghargaan dari Presiden Prabowo di Istana Negara, Senin (25/08).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima meminta aparat keamanan tidak bersikap represif terhadap demonstran.

“Kami harapkan aparat mengedepankan pendekatan persuasif agar suasana tetap kondusif,” ujarnya dalam rapat di DPR.

Kemarahan Publik Masih Menggelora

Kemarahan terhadap DPR tak hanya terjadi di jalanan, tapi juga terus mengalir di media sosial. Tagar-tagar seperti #BubarkanDPR dan #GajiDPR100Juta menjadi trending topic selama beberapa hari terakhir.

Rahmini, seorang buruh asal Cikarang, turut hadir dalam demo dan menyuarakan kekecewaannya.

“Banyak buruh di-PHK, tapi DPR malah dapat tunjangan besar. Saya sengaja bolos kerja demi ikut demo ini,” ucapnya.

Meski klarifikasi telah disampaikan bahwa tunjangan rumah Rp50 juta hanya berlaku setahun, protes publik tetap menggema. Di tengah krisis ekonomi dan ketimpangan sosial yang tajam, isu soal tunjangan dan gaji pejabat negara dipastikan akan terus menjadi sorotan. (Nul)