Buruh Serang Desak Pembentukan Satgas PHK Hadapi Ancaman Dampak Ekonomi Global

Beritabanten.com — Para buruh di Kabupaten Serang mendesak Pemerintah Kabupaten Serang agar segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), menyusul kekhawatiran terhadap dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat serta perlambatan ekonomi global yang mengancam keberlangsungan sektor industri.

Sekretaris Jenderal Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang, Arizal Peni, menyampaikan bahwa penurunan permintaan dari luar negeri, terutama akibat kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, telah memukul industri padat karya seperti tekstil, kulit, dan kayu.

“Kondisi ekonomi global saat ini tidak kondusif. Karena itu, kami mendesak Pemkab Serang membentuk Satgas PHK untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang menimpa para pekerja,” ujar Arizal dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Kecamatan Cikande, Kamis (1/5/2025).

Ia menambahkan, pembentukan Satgas ini penting untuk menangani dampak PHK secara cepat dan tepat. Menurutnya, sejumlah perusahaan yang memiliki pasar ekspor ke Amerika mulai kehilangan pesanan hingga 50 persen, menyebabkan ratusan pekerja telah kehilangan pekerjaan.

Di sisi lain, Kepala Bidang Advokasi PSP-SPN Kawasan Industri Nikomas Gemilang, Nayan Sidex Awalludin, menyatakan bahwa PT Nikomas hingga saat ini masih mampu menjaga stabilitas produksi, karena pangsa pasarnya lebih besar di Eropa.

Ia menyebut bahwa pabrik tersebut memproduksi hingga satu juta pasang sepatu per bulan, dan terakhir kali melakukan PHK massal pada masa pandemi COVID-19.

Menanggapi kekhawatiran buruh, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyatakan bahwa pemerintah daerah siap mendukung korban PHK melalui program pelatihan kewirausahaan agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.

“Kami ingin para buruh yang terkena PHK tidak hanya terdampak, tetapi juga bisa bangkit dengan keterampilan baru. Pelatihan-pelatihan akan terus kami dorong,” tegas Tatu.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara Pemkab, pengusaha, dan serikat pekerja dalam merespons tantangan ekonomi saat ini, yang mulai dirasakan oleh sejumlah perusahaan di berbagai sektor.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang, Diana Ardhianty Utami, memastikan bahwa rencana pembentukan Satgas PHK akan segera direalisasikan. Pihaknya akan menggandeng berbagai pihak, termasuk Apindo dan unsur Muspika.

“Kami akan segera bahas langkah teknis pembentukan Satgas ini. Harapannya bisa menjadi sistem deteksi dini dan solusi saat terjadi PHK, terutama di sektor padat karya yang produksinya mulai menurun,” ujar Diana. (Nbl)