Pengamat: Perbedaan Kasus Varrel dan Bahlil Terkait Plagiarisme UI

Beritabanten.com – Pemberhentian Verrel Oziel sebagai Ketua BEM UI mengingatkan publik dengan kasus dugaan plagiarisme lain di lingkungan civitas akademika Universitas Indonesia (UI), yakni kasus Bahlil Lahadalia.

Bedanya, jika kasus Verrel menemukan muara yang jelas karena terbukti melanggar ketentuan ikatan mahasiswa UI, kasus Bahlil Lahadalia seakan masih tanda tanya.

Verrel berakhir menerima sanksi dengan pencopotan jabatan di BEM UI, sementara Bahlil masih wara-wiri menjabat di Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pelanggaran etik akademik Bahlil Lahadalia seolah-olah menguap begitu saja dan Bahlil merasa tidak melanggar apapun dalam meraih gelar doktoralnya.

Pengamat pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, Edi Subkhan, menyatakan kasus pencopotan Ketua BEM UI periode 2024 menunjukkan mahasiswa lebih mampu menegakkan marwah akademik ketimbang pimpinan universitas UI.

Katanya, ketidakjelasan kasus Bahlil sekarang patut dipertanyakan terkait keseriusan proses peninjauan ulang studi doktoral Menteri ESDM itu.

“Harusnya UI bisa lebih terbuka untuk meng-update proses dan hasil dari investigasi terhadap kasus Bahlil kemarin,” kata Edi kepada Tirto, kemarin

Edi menekankan bahwa plagiasi memang masih menjadi masalah besar di kampus-kampus di Indonesia. Terlebih, saat ini sudah ada penggunaan AI di kampus, tantangan pencegahan dan penanganan kasus plagiasi kian besar. Yang diperlukan sebenarnya, Kata Edi, adalah ketegasan oleh kampus-kampus Indonesia.

Apabila mahasiswa di perkuliahan tidak tahu soal bahaya plagiasi, maka perlu pembelajaran terkait hal ini. Di awal mahasiswa masuk harus ada sesi khusus terkait pencegahan plagiasi.

Meski demikian, Edi mengingatkan tentang beban kerja dosen. Pasalnya, beban kerja terkait publikasi yang terlalu banyak potensial mendorong dosen menerabas etika akademik dengan melakukan plagiasi.

“Seharusnya para pelaku kecurangan akademik yang dengan sengaja melakukan, perlu dicatat dan tidak diberi kesempatan untuk memiliki jabatan strategis, terutama yang membutuhkan integritas moral tinggi,” demikian tutup Edi. (Red)