Menko Muhaimin: Data Tunggal Sosial Ekonomi Rampung Bulan Depan

Beritabanten.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengungkapkan data tunggal sosial ekonomi sebagai acuan utama penyaluran bantuan sosial (bansos) selesai satu bulan ke depan.

Dia meyakini penyaluran bansos ke depannya akan tepat sasaran berbekalkan data tunggal sosial ekonomi tersebut.

“Data tunggal sosial ekonomi nasional ini akan segera selesai setidanya paling tidak dua minggu dan satu bulan ke depan,” ujar Muhaimin di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, pada Senin (13/1/2025).

Data tunggal ini, dijelaskan, akan menjadi rujukan bagi semua kementerian dan lembaga dalam mengambil keputusan dan menyalurkan berbagai program pembangunan.

Data tersebut mengintegrasikan berbagai sumber, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), P3KE, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Dukcapil.

“Inilah yang disebut oleh Kepala BPS sebagai padu padan, padu padan data. Nah, dari padu padan data inilah maka bisa jadi berubah. Ada yang menerima tetap menerima, ada yang sudah sejahtera sudah tidak menerima,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menambahkan pihaknya masih membutuhkan waktu dalam menyesuaikan bantuan dan data tunggal. Sehingga, kata dia, bansos pada triwulan pertama masih menggunakan DTKS.

“Kita akan menyesuaikan. Kami tadi minta waktu kepada Pak Menko (Muhaimin), untuk mungkin bisa kami mulai triwulan kedua atau triwulan ketiga. Tapi untuk triwulan pertama, kami tetap menggunakan data sebelumnya,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul, biasa disapa, menyakini bansos yang disalurkan tidak akan salah sasaran dengan pemutakhiran data menggunakan dua jalur agar data selalu diperbarui.

“Pemutahkiran itu ada dua jalur. Satu jalur resmi, jalur formal, lewat bawah, lewat desa, lewat kelurahan, naik terus sampai dinsos terus ke atas. Yang kedua jalur partisipasi, lewat aplikasi cek bansos,” katanya.

“Di situ ada usul, ada sanggah. Jadi siapapun boleh usul dan boleh menyanggah jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai di lapangan. Itu bisa dengan data-data yang tentu dilampirkan,” pungkas Gus Ipul. (Red)